Guru Besar Kedokteran Ajukan Mosi Tak Percaya pada Menkes, Pengamat: Reputasinya Sudah Anjlok
Selasa, 17 Juni 2025 - 20:10 WIB
loading...
Pengamat Kebijakan Publik Medrial Alamsyah menilai desakan 372 guru besar fakultas kedokteran dari 23 universitas di Indonesia terhadap Menkes Budi Gunadi Sadikin harus mendapat perhatian serius. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Medrial Alamsyah menilai desakan 372 guru besar fakultas kedokteran dari 23 universitas di Indonesia terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin harus mendapat perhatian serius. Dia meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil alih masalah ini.
Sebelumnya, guru besar fakultas kedokteran menyatakan tidak bisa mempercayai kredibilitas Budi Gunadi yang dianggap menurunkan mutu sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan nasional.
Baca juga: Menkes Sebut Pria dengan Ukuran Celana di Atas 33 Lebih Cepat Menghadap Allah, IDI: Terlalu Berlebihan
"Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti," ujar puluhan guru besar yang membacakan deklarasi di aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Menurut Medrial, dunia kesehatan dan kedokteran sudah lama berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Keduanya hanya fokus pada mengobati, bukan mencegah penyakit.
Dia juga mengkritik dunia kesehatan dan kedokteran hari ini bukan untuk menyehatkan, tapi menjadikan masalah kesehatan sebagai industri yang hanya menguntungkan pemilik modal dan elite terkait saja.
“Dengan kekacauan yang tampaknya sudah tidak mampu diatasi Menkes karena reputasi yang sudah anjlok seharusnya BGS secara ksatria mundur saja,” ujar Medrial yang juga Direktur Eksekutif Study for Indonesia Government Indeks (SIGI) di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Pemerintah harus mengubah fokus dari mengobati menjadi mencegah sakit. Diikuti oleh program-program konkret untuk menciptakan pola hidup sehat. Dunia kedokteran juga harus dibenahi dengan memberi mereka insentif yang fair sehingga dapat menghentikan praktik pelanggaran etika kedokteran, praktik conflict of interest, dan lain sebagainya.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan perlu ada dialog terbuka antara Menkes Budi Gunadi Sadikin dan guru besar kedokteran. Dia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, dalam hal ini guru besar fakultas kedokteran untuk dilibatkan dalam mengambil kebijakan.
"Karena kebijakan kesehatan ini kelihatan elitis dan cenderung dipaksakan, sehingga para dokter yang telah lama berkecimpung di bidang kesehatan diabaikan," ujarnya.
Di sisi lain kebijakan pemerintah juga tidak selamanya salah. Trubus menyebut aturan pemerataan dokter dan dokter spesialis ke daerah 3T memang dibutuhkan. Selama ini dokter mengundurkan diri dari jabatan jika ditugaskan ke daerah 3T, padahal pemerintah memiliki tanggung jawab untuk pemerataan kesehatan.
Sebelumnya, guru besar fakultas kedokteran menyatakan tidak bisa mempercayai kredibilitas Budi Gunadi yang dianggap menurunkan mutu sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan nasional.
Baca juga: Menkes Sebut Pria dengan Ukuran Celana di Atas 33 Lebih Cepat Menghadap Allah, IDI: Terlalu Berlebihan
"Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti," ujar puluhan guru besar yang membacakan deklarasi di aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Menurut Medrial, dunia kesehatan dan kedokteran sudah lama berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Keduanya hanya fokus pada mengobati, bukan mencegah penyakit.
Dia juga mengkritik dunia kesehatan dan kedokteran hari ini bukan untuk menyehatkan, tapi menjadikan masalah kesehatan sebagai industri yang hanya menguntungkan pemilik modal dan elite terkait saja.
“Dengan kekacauan yang tampaknya sudah tidak mampu diatasi Menkes karena reputasi yang sudah anjlok seharusnya BGS secara ksatria mundur saja,” ujar Medrial yang juga Direktur Eksekutif Study for Indonesia Government Indeks (SIGI) di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Pemerintah harus mengubah fokus dari mengobati menjadi mencegah sakit. Diikuti oleh program-program konkret untuk menciptakan pola hidup sehat. Dunia kedokteran juga harus dibenahi dengan memberi mereka insentif yang fair sehingga dapat menghentikan praktik pelanggaran etika kedokteran, praktik conflict of interest, dan lain sebagainya.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan perlu ada dialog terbuka antara Menkes Budi Gunadi Sadikin dan guru besar kedokteran. Dia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, dalam hal ini guru besar fakultas kedokteran untuk dilibatkan dalam mengambil kebijakan.
"Karena kebijakan kesehatan ini kelihatan elitis dan cenderung dipaksakan, sehingga para dokter yang telah lama berkecimpung di bidang kesehatan diabaikan," ujarnya.
Di sisi lain kebijakan pemerintah juga tidak selamanya salah. Trubus menyebut aturan pemerataan dokter dan dokter spesialis ke daerah 3T memang dibutuhkan. Selama ini dokter mengundurkan diri dari jabatan jika ditugaskan ke daerah 3T, padahal pemerintah memiliki tanggung jawab untuk pemerataan kesehatan.
(jon)
Lihat Juga :
