DPR Akan Panggil Fadli Zon Buntut Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 98
Senin, 16 Juni 2025 - 14:29 WIB
loading...
Komisi X DPR berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon buntut pernyataannya yang menyebut tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai rumor. Foto/Twitter Fadli Zon
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon buntut pernyataannya yang menyebut tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai rumor. Komisi X DPR ingin mendapatkan klarifikasi secara langsung terkait pernyataan tersebut karena pernyataan Fadli Zon tersebut kini menjadi polemik.
“Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya sebatas rumor, perlu secara resmi diklarifikasi. Komisi X DPR RI tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani, Senin (16/6/2025).
Pemanggilan tersebut akan dilakukan ketika DPR sudah memasuki masa persidangan baru pada pekan depan. Mengingat, kata dia, saat ini DPR masih menjalani masa reses.
Baca juga: Legislator Nilam Sari: Revisi Sejarah Sering Lupakan Peranan Aktor-aktor Perempuan
"Tentu Masa Sidang IV yang akan dimulai pada 24 Juni atau minggu depan, kami akan mengagendakan Raker/RDP dengan seluruh mitra Komisi X, termasuk Kementerian Kebudayaan," ujarnya.
Klarifikasi ini, menurut dia, penting dilakukan mengingat, permasalahan sejarah kekerasan seksual di Indonesia adalah hal yang cukup sensitif bagi bangsa. Meragukan temuan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) tersebut, bisa melukai dan mencederai semangat penegakan HAM dan rekonsiliasi nasional.
"Menurut saya pemerintah perlu menunjukkan sikap yang lebih empatik kepada para korban dan keluarganya alih-alih meragukan fakta yang dihimpun TGPF," tuturnya.
Legislator PKB itu menilai bahwa TPGF adalah dokumen resmi negara dan bukan narasi spekulatif. Jadi, sebaiknya, pemerintah atau pejabat publik siapapun itu, perlu memberikan penjelasan berbasis pada dokumen resmi dan tidak boleh menyampaikan opini pribadi yang mereduksi semangat penegakan HAM dan rekonsiliasi nasional.
Tragedi Mei 1998 tetap harus masuk dalam narasi sejarah nasional, termasuk dalam kurikulum dan kebijakan kebudayaan. Hal ini penting untuk memastikan keadilan memori dan menghindari penghapusan sejarah (historical denialism).
Lebih dari itu, Komisi X DPR justru mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kerusuhan Mei 1998, melalui jalur yudisial atau non-yudisial yang bermartabat dan berpihak pada korban.
"Kami Komisi X DPR-RI sangat berkepentingan untuk menjaga kebenaran sejarah, memperjuangkan keadilan bagi korban, serta memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang di masa depan," pungkasnya.
“Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya sebatas rumor, perlu secara resmi diklarifikasi. Komisi X DPR RI tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani, Senin (16/6/2025).
Pemanggilan tersebut akan dilakukan ketika DPR sudah memasuki masa persidangan baru pada pekan depan. Mengingat, kata dia, saat ini DPR masih menjalani masa reses.
Baca juga: Legislator Nilam Sari: Revisi Sejarah Sering Lupakan Peranan Aktor-aktor Perempuan
"Tentu Masa Sidang IV yang akan dimulai pada 24 Juni atau minggu depan, kami akan mengagendakan Raker/RDP dengan seluruh mitra Komisi X, termasuk Kementerian Kebudayaan," ujarnya.
Klarifikasi ini, menurut dia, penting dilakukan mengingat, permasalahan sejarah kekerasan seksual di Indonesia adalah hal yang cukup sensitif bagi bangsa. Meragukan temuan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) tersebut, bisa melukai dan mencederai semangat penegakan HAM dan rekonsiliasi nasional.
"Menurut saya pemerintah perlu menunjukkan sikap yang lebih empatik kepada para korban dan keluarganya alih-alih meragukan fakta yang dihimpun TGPF," tuturnya.
Legislator PKB itu menilai bahwa TPGF adalah dokumen resmi negara dan bukan narasi spekulatif. Jadi, sebaiknya, pemerintah atau pejabat publik siapapun itu, perlu memberikan penjelasan berbasis pada dokumen resmi dan tidak boleh menyampaikan opini pribadi yang mereduksi semangat penegakan HAM dan rekonsiliasi nasional.
Tragedi Mei 1998 tetap harus masuk dalam narasi sejarah nasional, termasuk dalam kurikulum dan kebijakan kebudayaan. Hal ini penting untuk memastikan keadilan memori dan menghindari penghapusan sejarah (historical denialism).
Lebih dari itu, Komisi X DPR justru mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kerusuhan Mei 1998, melalui jalur yudisial atau non-yudisial yang bermartabat dan berpihak pada korban.
"Kami Komisi X DPR-RI sangat berkepentingan untuk menjaga kebenaran sejarah, memperjuangkan keadilan bagi korban, serta memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang di masa depan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
