Prof Henry: Bapera Tegak Lurus Satu Komando Bersama Ketum Golkar
Minggu, 15 Juni 2025 - 11:47 WIB
loading...
Waketum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Prof Henry Indraguna. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) siap mengamankan dan mengawal kebijakan dan program Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabinet Merah Putih. Waketum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Prof Henry Indraguna mengatakan, sesuai perintah langsung Ketua Umum Bapera Fahd A Rafiq, Bapera dari jajaran pusat hingga tingkat daerah, tegak lurus dan satu komando mengamankan serta mengawal program Partai Golkar dalam menyukseskan Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Sesuai rapat pleno DPP Bapera yang dipimpin langsung dan perintah Ketum Fahd menginstruksikan seluruh kekuatan dan potensi jajaran Bapera dari pusat hingga daerah untuk tegak lurus mengawal dan mengamankan Ketum Bahlil dari ancaman, gangguan, dan serangan, termasuk proxy dari internal maupun eksternal yang tidak dapat dibuktikan data dan faktanya," ujar Prof Henry di Jakarta, Minggu (15/6/2025).
Prof Henry yang juga Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar menegaskan Bapera hadir sebagai organisasi berbasis nasionalis dan patriotis yang memiliki visi untuk membangun kualitas pemuda yang berdasarkan nilai Pancasila dan cita cita Proklamasi 1945, serta menguatkan jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka itu, Bapera menyatakan kesiapannya untuk menjaga Bahlil Lahadalia, dalam perannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun selaku Menteri ESDM.
Baca juga: Bahlil Hentikan Sementara Aktivitas PT Gag di Raja Ampat, SOKSI: Sangat Tepat
Kata dia, Bapera lahir sebagai bagian dari komponen bangsa yang siap berperan menyiapkan pemuda dan pemudi pembela NKRI dan mengawal pemerintahan yang sah secara konstitusional, termasuk kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 yang dipilih secara aklamasi dan sah sesuai konstitusi partai pada Munas XI Partai Golkar di Jakarta, Agustus 2024.
"Bapera yang dilahirkan dan didirikan oleh para pemimpinnya, khususnya Ketum Fahd yang memiliki hubungan historikal dan emosional yang kuat dengan Partai Golkar, tentu tidak bisa dipisahkan dan tidak mungkin tidak akan tegak lurus dengan Kepemimpinan Partai Golkar saat ini dalam satu komando Ketum Bahlil Lahadalia," tegas Ketua DPP Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bapera ini.
Ketua DPP Ormas MKGR ini juga menegaskan bahwa Bapera siap berada di garda terdepan dan pasang badan jika ada yang coba-coba mengusik atau mengganggu posisi Bahlil sebagai nahkoda utama Golkar dengan cara-cara yang inkonstitusional.
Prof Henry mengungkapkan adanya narasi-narasi yang selalu dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyudutkan Bahlil sebagai Menteri ESDM, yang ujung-ujungnya adalah menginginkan salah satu menteri kepercayaan Presiden Prabowo Subianto terdepak dari kabinet dan skenario melengserkan dari Slipi 1.
Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini menyatakan bahwa kebijakan yang diambil Bahliil selaku Menteri ESDM, telah mengacu kepada Asta Cita dan mencerminkan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional dan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan.
Prof Henry juga menyampaikan apresiasinya atas keberanian dan ketegasan Menteri Bahlil dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan kaidah lingkungan hidup. Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP AMPI ini pun mengungkapkan sosok Bahlil sebagai tokoh nasional yang aktif, responsif serta yang terpenting solutif ketika masyarakat resah dan gelisah atas apa yang terjadi di tengah-tengah mereka.
"Kasus pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah membuktikan bahwa negara hadir untuk membela kepentingan rakyat, baik kelangsungan ekologi lingkungan Raja Ampat, menyelamatkan pariwisata sebagai devisa daerah dan negara serta mencarikan cara terbaik untuk penghidupan dan kesejahteraan masyarakat tersebut untuk bekerja di pertambangan nikel yang izin operasi dan pengelolaannya harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan undang-undang yang berlalu," tuturnya.
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menyebutkan pendekatan yang diimplementasikan oleh Menteri Bahlil dalam persoalan ini, mencerminkan sikap tegas namun tetap mengedepankan dialog dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, serta pelaku industri sehingga solusi terbaik dari yang baik yang didapatkan.
Lebih lanjut Politikus Golkar asal Solo Raya ini kembali mengingatkan bahwa dukungan Bapera juga siap terus digelorakan jika ada upaya-upaya untuk mengganggu kepemimpinan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Bapera akan terus memitigasi segala hal terkait ancaman, hambatan, gangguan internal atau eksternal yang melawan kebijakan Pak Bahlil. Bapera siap pasang badan melawan upaya inkonstitusional dan berpotensi sebagai character assassination dengan berupaya membangun isu-isu tidak benar yang sengaja dikapitalisasi untuk menjatuhkan kredibilitas Pak Bahlil," pungkas Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.
"Sesuai rapat pleno DPP Bapera yang dipimpin langsung dan perintah Ketum Fahd menginstruksikan seluruh kekuatan dan potensi jajaran Bapera dari pusat hingga daerah untuk tegak lurus mengawal dan mengamankan Ketum Bahlil dari ancaman, gangguan, dan serangan, termasuk proxy dari internal maupun eksternal yang tidak dapat dibuktikan data dan faktanya," ujar Prof Henry di Jakarta, Minggu (15/6/2025).
Prof Henry yang juga Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar menegaskan Bapera hadir sebagai organisasi berbasis nasionalis dan patriotis yang memiliki visi untuk membangun kualitas pemuda yang berdasarkan nilai Pancasila dan cita cita Proklamasi 1945, serta menguatkan jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka itu, Bapera menyatakan kesiapannya untuk menjaga Bahlil Lahadalia, dalam perannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun selaku Menteri ESDM.
Baca juga: Bahlil Hentikan Sementara Aktivitas PT Gag di Raja Ampat, SOKSI: Sangat Tepat
Kata dia, Bapera lahir sebagai bagian dari komponen bangsa yang siap berperan menyiapkan pemuda dan pemudi pembela NKRI dan mengawal pemerintahan yang sah secara konstitusional, termasuk kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 yang dipilih secara aklamasi dan sah sesuai konstitusi partai pada Munas XI Partai Golkar di Jakarta, Agustus 2024.
"Bapera yang dilahirkan dan didirikan oleh para pemimpinnya, khususnya Ketum Fahd yang memiliki hubungan historikal dan emosional yang kuat dengan Partai Golkar, tentu tidak bisa dipisahkan dan tidak mungkin tidak akan tegak lurus dengan Kepemimpinan Partai Golkar saat ini dalam satu komando Ketum Bahlil Lahadalia," tegas Ketua DPP Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bapera ini.
Ketua DPP Ormas MKGR ini juga menegaskan bahwa Bapera siap berada di garda terdepan dan pasang badan jika ada yang coba-coba mengusik atau mengganggu posisi Bahlil sebagai nahkoda utama Golkar dengan cara-cara yang inkonstitusional.
Prof Henry mengungkapkan adanya narasi-narasi yang selalu dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyudutkan Bahlil sebagai Menteri ESDM, yang ujung-ujungnya adalah menginginkan salah satu menteri kepercayaan Presiden Prabowo Subianto terdepak dari kabinet dan skenario melengserkan dari Slipi 1.
Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini menyatakan bahwa kebijakan yang diambil Bahliil selaku Menteri ESDM, telah mengacu kepada Asta Cita dan mencerminkan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional dan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan.
Prof Henry juga menyampaikan apresiasinya atas keberanian dan ketegasan Menteri Bahlil dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan kaidah lingkungan hidup. Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP AMPI ini pun mengungkapkan sosok Bahlil sebagai tokoh nasional yang aktif, responsif serta yang terpenting solutif ketika masyarakat resah dan gelisah atas apa yang terjadi di tengah-tengah mereka.
"Kasus pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah membuktikan bahwa negara hadir untuk membela kepentingan rakyat, baik kelangsungan ekologi lingkungan Raja Ampat, menyelamatkan pariwisata sebagai devisa daerah dan negara serta mencarikan cara terbaik untuk penghidupan dan kesejahteraan masyarakat tersebut untuk bekerja di pertambangan nikel yang izin operasi dan pengelolaannya harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan undang-undang yang berlalu," tuturnya.
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menyebutkan pendekatan yang diimplementasikan oleh Menteri Bahlil dalam persoalan ini, mencerminkan sikap tegas namun tetap mengedepankan dialog dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, serta pelaku industri sehingga solusi terbaik dari yang baik yang didapatkan.
Lebih lanjut Politikus Golkar asal Solo Raya ini kembali mengingatkan bahwa dukungan Bapera juga siap terus digelorakan jika ada upaya-upaya untuk mengganggu kepemimpinan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Bapera akan terus memitigasi segala hal terkait ancaman, hambatan, gangguan internal atau eksternal yang melawan kebijakan Pak Bahlil. Bapera siap pasang badan melawan upaya inkonstitusional dan berpotensi sebagai character assassination dengan berupaya membangun isu-isu tidak benar yang sengaja dikapitalisasi untuk menjatuhkan kredibilitas Pak Bahlil," pungkas Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.
(rca)
Lihat Juga :
