Legislator Sebut Pencabutan 4 IUP di Raja Ampat Bawa Dampak Positif Bagi Pariwisata
Rabu, 11 Juni 2025 - 23:56 WIB
loading...
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Beniyanto. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Beniyanto menyebut keputusan pemerintah yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya akan membawa dampak positif bagi pariwisata daerah tersebut. Dia memuji langkah berani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara satu kontrak karya dan mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat.
Beniyanto yakin bahwa keputusan Menteri ESDM ini diambil dengan pertimbangan matang dan berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. “Langkah ini membawa dampak positif bagi pariwisata Raja Ampat serta melindungi wilayah konservasi terumbu karang yang telah mendunia,” katanya, Rabu (11/6/2025).
Beniyanto menyebut kebijakan ini sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di kawasan Raja Ampat. “Respons cepat dan langkah tepat yang diambil Menteri ESDM menunjukkan kepedulian serius terhadap keberlanjutan alam. Ini juga jadi pesan penting bagi perusahaan tambang agar lebih memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Legislator Alien Mus: Kasus Tambang Raja Ampat Harus Jadi Momentum Evaluasi Menyeluruh
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Kawasan ini memiliki lebih dari 1.500 pulau kecil dan dikenal sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia.
Namun, beberapa aktivitas pertambangan di wilayah ini dinilai dapat mengancam ekosistem terumbu karang dan kelestarian lingkungan. Langkah penghentian dan pencabutan izin tambang oleh Menteri ESDM sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan nasional berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.
Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. “Perlindungan lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan dukungan bagi pariwisata berkelanjutan, ketiga hal ini kami titipkan kepada pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan,” kata Legislator asal Sulawesi Tengah itu.
Beniyanto berharap keputusan ini menjadi contoh tegas bagi semua pihak bahwa keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam harus selalu dijaga.
Beniyanto yakin bahwa keputusan Menteri ESDM ini diambil dengan pertimbangan matang dan berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. “Langkah ini membawa dampak positif bagi pariwisata Raja Ampat serta melindungi wilayah konservasi terumbu karang yang telah mendunia,” katanya, Rabu (11/6/2025).
Beniyanto menyebut kebijakan ini sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di kawasan Raja Ampat. “Respons cepat dan langkah tepat yang diambil Menteri ESDM menunjukkan kepedulian serius terhadap keberlanjutan alam. Ini juga jadi pesan penting bagi perusahaan tambang agar lebih memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Legislator Alien Mus: Kasus Tambang Raja Ampat Harus Jadi Momentum Evaluasi Menyeluruh
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Kawasan ini memiliki lebih dari 1.500 pulau kecil dan dikenal sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia.
Namun, beberapa aktivitas pertambangan di wilayah ini dinilai dapat mengancam ekosistem terumbu karang dan kelestarian lingkungan. Langkah penghentian dan pencabutan izin tambang oleh Menteri ESDM sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan nasional berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.
Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. “Perlindungan lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan dukungan bagi pariwisata berkelanjutan, ketiga hal ini kami titipkan kepada pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan,” kata Legislator asal Sulawesi Tengah itu.
Beniyanto berharap keputusan ini menjadi contoh tegas bagi semua pihak bahwa keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam harus selalu dijaga.
(rca)
Lihat Juga :
