Uji Materi Perppu PUPN Momentum Buka Proses Penanganan Kasus BLBI Lebih Transparan
Selasa, 10 Juni 2025 - 10:46 WIB
loading...
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menegaskan, uji materi Perppu PUPN momentum untuk membuka proses penanganan kasus BLBI lebih transparan dan objektif. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diuji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ini bisa menjadi momentum untuk membuka kembali kotak pandora proses penanganan kasusBantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara transparan dan objektif.
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menegaskan, Perppu tersebut selama ini kerap dijadikan pijakan hukum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam proses penyitaan aset para obligor dana BLBI.
“Kita jangan buru-buru memposisikan perkara ini semata sebagai soal individu. Yang jauh lebih penting adalah menjadikan sidang ini sebagai pintu masuk untuk menelaah secara menyeluruh bagaimana negara dulu menangani BLBI baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan, maupun penegakan hukumnya. Harapannya, uji materi ini dapat membuka tabir gelap BLBI,” ujar Hardjuno lama meneliti kasus BLBI ini, Selasa (10/6/2025).
Baca juga: Kronologi Penangkapan Bos Texmaco, Buron Satgas BLBI yang Berakhir di Entikong
Menurut Hardjuno, fakta-fakta yang muncul di persidangan termasuk temuan audit dan dugaan kekeliruan penyaluran dana harus dilihat secara serius dan diuji secara objektif. Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menilai kasus BLBI terlalu lama diselimuti oleh kabut ketertutupan. Padahal menyangkut kredibilitas institusi negara dalam menangani krisis keuangan.
“Jika memang ada prosedur yang tidak dijalankan secara benar, atau terdapat kekeliruan dalam penetapan tanggung jawab, maka negara harus mau mengoreksi. Tapi semua itu mesti dibuka melalui mekanisme hukum yang sahih, dan dilakukan secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong,” tegasnya.
Baca juga: Satgas BLBI Kembali Sita Harta Obligor Rp115,22 Miliar di Beberapa Wilayah
Hardjuno menambahkan Perppu PUPN memang berasal dari masa yang berbeda dan patut dikaji ulang relevansinya dalam konteks hukum tata negara dan hak asasi manusia hari ini. Namun demikian, Hardjuno menekankan perubahan hukum tidak boleh didasarkan pada tekanan kasus per kasus melainkan melalui evaluasi sistemik.
“Perkara ini bukan sekadar gugatan perorangan. Ia menyentuh soal tata kelola negara, integritas hukum, dan bagaimana kita memahami keadilan dalam konteks kebijakan ekonomi negara. Karena itu, Mahkamah perlu membuka ruang seluas-luasnya untuk mengungkap fakta, bukan hanya menilai formalitas,” pungkasnya.
Seperti diketahui, uji materi tersebut diajukan oleh pengusaha sekaligus bankir yang juga pemilik Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma. Sidang permohonan ini tengah berlangsung di MK dan menyita perhatian Majelis Hakim.
Beberapa hakim bahkan mempertanyakan mengapa peraturan yang sudah berusia lebih dari 60 tahun tersebut masih dijadikan dasar hukum, padahal tidak lagi sejalan dengan berbagai undang-undang yang berlaku dalam sistem hukum modern Indonesia.
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menegaskan, Perppu tersebut selama ini kerap dijadikan pijakan hukum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam proses penyitaan aset para obligor dana BLBI.
“Kita jangan buru-buru memposisikan perkara ini semata sebagai soal individu. Yang jauh lebih penting adalah menjadikan sidang ini sebagai pintu masuk untuk menelaah secara menyeluruh bagaimana negara dulu menangani BLBI baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan, maupun penegakan hukumnya. Harapannya, uji materi ini dapat membuka tabir gelap BLBI,” ujar Hardjuno lama meneliti kasus BLBI ini, Selasa (10/6/2025).
Baca juga: Kronologi Penangkapan Bos Texmaco, Buron Satgas BLBI yang Berakhir di Entikong
Menurut Hardjuno, fakta-fakta yang muncul di persidangan termasuk temuan audit dan dugaan kekeliruan penyaluran dana harus dilihat secara serius dan diuji secara objektif. Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menilai kasus BLBI terlalu lama diselimuti oleh kabut ketertutupan. Padahal menyangkut kredibilitas institusi negara dalam menangani krisis keuangan.
“Jika memang ada prosedur yang tidak dijalankan secara benar, atau terdapat kekeliruan dalam penetapan tanggung jawab, maka negara harus mau mengoreksi. Tapi semua itu mesti dibuka melalui mekanisme hukum yang sahih, dan dilakukan secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong,” tegasnya.
Baca juga: Satgas BLBI Kembali Sita Harta Obligor Rp115,22 Miliar di Beberapa Wilayah
Hardjuno menambahkan Perppu PUPN memang berasal dari masa yang berbeda dan patut dikaji ulang relevansinya dalam konteks hukum tata negara dan hak asasi manusia hari ini. Namun demikian, Hardjuno menekankan perubahan hukum tidak boleh didasarkan pada tekanan kasus per kasus melainkan melalui evaluasi sistemik.
“Perkara ini bukan sekadar gugatan perorangan. Ia menyentuh soal tata kelola negara, integritas hukum, dan bagaimana kita memahami keadilan dalam konteks kebijakan ekonomi negara. Karena itu, Mahkamah perlu membuka ruang seluas-luasnya untuk mengungkap fakta, bukan hanya menilai formalitas,” pungkasnya.
Seperti diketahui, uji materi tersebut diajukan oleh pengusaha sekaligus bankir yang juga pemilik Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma. Sidang permohonan ini tengah berlangsung di MK dan menyita perhatian Majelis Hakim.
Beberapa hakim bahkan mempertanyakan mengapa peraturan yang sudah berusia lebih dari 60 tahun tersebut masih dijadikan dasar hukum, padahal tidak lagi sejalan dengan berbagai undang-undang yang berlaku dalam sistem hukum modern Indonesia.
(cip)
Lihat Juga :
