Evaluasi 7 Bulan Prabowo–Gibran Juni 2025: Lima Rapor Biru, Dua Rapor Merah

Denny JA
Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

TUJUH bulan pertama sebuah pemerintahan adalah musim semi politik. Ini waktu ketika harapan publik bertemu dengan kenyataan kebijakan. Ini momen ketika janji kampanye mulai diuji oleh denyut kehidupan sehari-hari.

Pada fase inilah legitimasi elektoral diuji ulang melalui performa nyata. Dan dalam konteks ini, pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sedang melintasi ambang ujian awal. Mereka bertemu dengan sorotan tajam dari harapan dan kegelisahan masyarakat.

Survei nasional terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) yang dilakukan pada 16–31 Mei 2025, menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden, menampilkan dua wajah dari pemerintahan Prabowo–Gibran. Lima rapor biru yang menandakan stabilitas. Dan dua rapor merah yang menjadi alarm sosial.

Survei ini memiliki margin of error ±2,9% dan diperkuat dengan riset kualitatif, wawancara mendalam, FGD, dan analisis media. Hampir seluruh responden (95,1%) menilai kondisi sosial budaya nasional berada dalam keadaan baik hingga sangat baik. Ini indikator tertinggi di antara semua sektor.

Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1%. Diikuti penegakan hukum (67,8%), stabilitas politik (70,8%), dan kinerja ekonomi makro (67,4%). Kelima indikator ini membentuk kerangka kokoh dari legitimasi awal. Dalam tradisi sosiologi politik, rasa aman, hukum yang berjalan, dan politik yang stabil adalah fondasi tak terlihat namun terasa.

Mereka adalah dinding kepercayaan yang menopang rumah demokrasi. Namun hadir pula dua rapor merah. Ini sinyal awal kegelisan dari rumah tangga warga negara. Tidak semua ruang di rumah kebangsaan ini terasa hangat.

Dua sektor strategis justru mendapat rapor merah dari publik. Yaitu lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan pokok. Sebanyak 60,8% masyarakat merasa mencari pekerjaan saat ini lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya 11% yang merasa lebih mudah, sementara sisanya tidak melihat perubahan berarti. Keresahan ini melintasi kelas sosial dan latar pendidikan. Dari warga berpenghasilan di bawah Rp2 juta hingga mereka yang bergaji di atas Rp4 juta per bulan, dari lulusan SMA hingga D3 ke atas.

Mayoritas menyatakan sulitnya mencari pekerjaan. Bahkan wilayah seperti Maluku dan Papua mencatatkan angka tertinggi: 87% warganya menyatakan bahwa lapangan kerja semakin langka. Sementara itu, 58,3% responden mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sebuah tanda tekanan psikologis domestik, khususnya pada sektor konsumsi dasar. Ketika harga sembako memberatkan, angka-angka tak lagi sekadar statistik. Mereka menjadi detak jantung dari kecemasan kolektif.

Empat Penyebab Rapor Merah. Ada empat alasan utama mengapa tekanan ini muncul dalam fase awal pemerintahan:

1. Tahap Awal Implementasi

Banyak program unggulan—seperti Makan Bergizi Gratis, Hilirisasi, Danantara, dan Koperasi Merah Putih—masih dalam tahap uji coba.

Dampak nyatanya belum dirasakan publik. Ini program besar yang manfaatnya akan terasa tapi memerlukan waktu lebih panjang.

2. Pertumbuhan Ekonomi di Bawah Target

Di kuartal ini, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat di bawah 5%, terlalu lemah untuk menyerap tenaga kerja secara masif. Dalam politik ekonomi, angka 5% adalah garis batas antara harapan dan kekhawatiran.

3. Ekspektasi yang Terlampau Tinggi

Terpilihnya Prabowo dengan dukungan besar memantik harapan rakyat yang menjulang. Namun teori psikologi politik mengingatkan: semakin tinggi harapan, semakin keras bunyi kecewa saat realitas belum menyusul.

4. Gelombang PHK Masif

Hanya dalam dua bulan pertama tahun ini (1 Januari – 10 Maret), 73.992 kasus PHK tercatat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Di balik angka itu ada cerita anak putus sekolah, cicilan rumah macet, dan warung yang tak jadi buka. PHK tak hanya melanda buruh, industri hotel dan restoran, tapi juga pekerja intelektual seperti wartawan.

Mengapa Kepuasan Tetap Tinggi di Tengah Dua Rapor Merah?

Paradoks ini menarik: meski tekanan ekonomi dirasakan luas, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan tetap tinggi. Sebanyak 81,2% responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap Prabowo–Gibran.

Ada empat penjelasan untuk fenomena ini:

1. Popularitas Personal

Prabowo memiliki tingkat pengenalan publik sebesar 98% dan kesukaan 94,4%. Dalam komunikasi politik, citra pribadi kerap menjadi benteng kokoh terhadap kritik di awal masa pemerintahan.

2. Efek Honeymoon Politik

Enam hingga dua belas bulan pertama adalah fase bulan madu antara rakyat dan kekuasaan. Ini momen ketika optimisme menahan kegelisahan, dan publik masih memberi waktu.

3. Persepsi Arah yang Benar

Sebanyak 81% responden merasa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Meski hasil konkret belum tampak, arah yang dirasa benar memberi ruang harapan.

4. Ketiadaan Oposisi yang Memikat

Hingga kini, belum muncul gagasan besar dari oposisi seperti PDIP atau Anies Baswedan yang mampu menyaingi narasi dominan pemerintah.

Data ini memberi dua wajah pemerintahan Prabowo–Gibran: di satu sisi stabilitas makro berhasil dijaga, di sisi lain tekanan ekonomi mikro mulai mengetuk keras pintu rakyat. Lima rapor biru menunjukkan fondasi kokoh. Tapi dua rapor merah menunjukkan celah retak yang tak boleh diabaikan.

Dalam demokrasi modern, tujuh bulan adalah masa pengantar. Tapi dalam periode sebuah pemerintahan, tujuh bulan bisa menjadi fondasi kepercayaan atau awal retaknya legitimasi. Tujuh bulan pemerintahan Prabowo- Gibran di mata publik luas bisa disimpulkan seperti ini. Publik secara umum menyatakan keyakinan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berada di jalur yang tepat.

Namun tetap diperlukan penyempurnaan prioritas kebijakan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Sekaligus memastikan ketersediaan lapangan kerja serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

Rakyat sudah percaya bahwa arah kebijakan ini benar. Tapi mereka juga menunggu bukti: daya beli masyarakat naik, pekerjaan tersedia, dan hidup yang sedikit lebih layak daripada kemarin.