Respons Situasi di Papua Tengah, Menteri HAM Gelar Pertemuan Terbatas dengan Gubernur, Bupati, dan DPRD

“Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitas, termasuk nanti mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat baik TNI maupun Polri,” kata Natalius.

Dalam pertemuan ini, Natalius juga mendengar langsung berbagai persoalan lain seperti program Makan Bergizi Gratis, rencana pembangunan sekolah rakyat dan infrastruktur jalan trans Papua. Hal lain yang juga dibicarakan adalah konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat pilkada yang menurut Natalius, perlu upaya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat serta kepastian pemerintah pusat untuk segera melantik bupati/wakil bupati definitif.

“Khusus Puncak Jaya juga dibahas karena di sana sedang ada konflik akibat pilkada. Menurut kami agar konflik tidak terus berlanjut pelantikan bupati defenitif perlu segera dilakukan sambil mendorong upaya rekonsiliasi melalui penyelesaian adat yang efektif,” tutur Natalius.

Adapun mengenai isu-isu pembangunan di Papua pada umumnya, Kementerian HAM tentu akan menindaklanjuti dengan komunikasi kepada kementerian teknis yang lain. “Yang pasti kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui jalan rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting,” tegasnya.

Untuk konteks Papua pada umumnya, Natalius menegaskan saat ini pihaknya sedang menyusun Kelompok Kerja Papua Kementerian HAM, sehingga ke depan seluruh persoalan terkait Papua akan digodok melalui Pokja ini. “Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani,” pungkasnya.