Legislator PDIP Yakin Status Geopark Kaldera Toba Bisa Dipertahankan
Kamis, 05 Juni 2025 - 15:49 WIB
loading...
A
A
A
“Dan juga ada penemuan site baru di beberapa wilayah yang akan dicek langsung oleh UNESCO. Ini kabar baik, kita harus saling bantu agar ini bisa terwujud,” kata wakil rakyat dari Dapil Sumatera Utara III tersebut.
“Tapi, sesudahnya kita harus memastikan juga semua berjalan baik, jangan hanya saat datang asesor baru kerja, sesudahnya diam lagi,” sambungnya.
Dalam pertemuan itu, hadir GM Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Cholis; Kepala Dinas Pariwisata Samosir, Tetti Naibaho; Manajer Toba Caldera Unesco Global Geopark, Ovi Vensus H. Samosir; dan tokoh penyelematan kawasan Danau Toba, Wilmar Simanjorang.
Pengurus Toba Caldera UNESCO Global Geopark berharap ada dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, termasuk nomenklatur untuk dukungan anggaran.
Posisi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark jadi mengambang karena dalam pemerintahan sebelumnya berada di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, tapi saat ini nomenklatur Kementerian tersebut sudah tidak ada lagi.
“Kami sebagai wakil rakyat akan mendorong kepastian nomenklaturnya, karena kalau nomenklaturnya tidak jelas berinduk ke mana, maka tidak ada kepastian anggaran. Tanpa anggaran, enggak mungkin ini bisa berjalan sesuai yang diinginkan,” kata Bane.
“Tapi, sesudahnya kita harus memastikan juga semua berjalan baik, jangan hanya saat datang asesor baru kerja, sesudahnya diam lagi,” sambungnya.
Dalam pertemuan itu, hadir GM Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Cholis; Kepala Dinas Pariwisata Samosir, Tetti Naibaho; Manajer Toba Caldera Unesco Global Geopark, Ovi Vensus H. Samosir; dan tokoh penyelematan kawasan Danau Toba, Wilmar Simanjorang.
Pengurus Toba Caldera UNESCO Global Geopark berharap ada dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, termasuk nomenklatur untuk dukungan anggaran.
Posisi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark jadi mengambang karena dalam pemerintahan sebelumnya berada di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, tapi saat ini nomenklatur Kementerian tersebut sudah tidak ada lagi.
“Kami sebagai wakil rakyat akan mendorong kepastian nomenklaturnya, karena kalau nomenklaturnya tidak jelas berinduk ke mana, maka tidak ada kepastian anggaran. Tanpa anggaran, enggak mungkin ini bisa berjalan sesuai yang diinginkan,” kata Bane.
Lihat Juga :
