Babe Haikal Ungkap Alasan Ayam Goreng Widuran Tak Bisa Dikenakan Pidana
Selasa, 03 Juni 2025 - 20:44 WIB
loading...
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan bahwa restoran Ayam Goreng Widuran, Solo tak bisa dikenakan pidana. Foto/Danandaya Arya Putra
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan bahwa restoran Ayam Goreng Widuran , Solo tak bisa dikenakan pidana. Pria yang akrab disapa Babe Haikal ini mengungkapkan alasannya.
“Memang ada (pidananya) tetap. Tetapi enggak bisa diterapkan di Widuran ini, maaf nih, kenapa? Karena dia belum pernah mendaftar di badan halal, memang memposisioningkan diri itu tidak halal,” kata Haikal Hasan dalam program One on One yang akan tayang di SindoNews TV pada Jumat (6/6/2025).
Namun, Haikal menyebut bahwa kasus Restoran Ayam Widuran ini bisa masuk ke ranah perlindungan konsumen. Masyarakat bisa mengambil tindakan jalur hukum yang jika mereka merasa dirugikan oleh tidak transparannya produk Restoran Ayam Widuran.
Baca juga: Siapa Pemilik Ayam Goreng Widuran Solo? Rumah Makan yang Viral Gara-gara Produk Non Halal
“Pelanggaran ini bisa dikategorikan kalau masyarakat menggunakan class action, ini larinya ke perlindungan konsumen, kalau dicari-cari ada juga. Netizen kita kan jago-jago,” ujarnya.
“Tapi kalau dari badan halal enggak bisa, kenapa? Karena mereka belum pernah melakukan pendaftaran. Kecuali kalau mereka sudah mendaftar, dan sertifikat halal, tahu-tahu enggak halal. Itu penipuan, itu kena pidana,” sambung Haikal.
Kendati demikian, Babe Haikal menegaskan bahwa restoran tersebut tetap melanggar kewajiban pelabelan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk tidak halal yang diedarkan di Indonesia wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
“Produk-produk yang dikategorikan tidak halal itu wajib diberi keterangan tidak halal, nonhalal, musti wajib ada keterangan itu. Ini undang-undang loh,” ujar Babe Haikal.
“Nah, adapun pelanggarannya itu adalah kalau misalnya dia melakukan pelanggaran itu, surat peringatan. Kalau dia sudah beredar di seluruh Indonesia ya ada tarik dari peredaran,” imbuhnya.
Dalam kasus ini, BPJPH telah mengambil tujuh sampel bahan makanan dari Restoran Ayam Widuran untuk diuji laboratorium. Hasilnya, dijadwalkan keluar pada 11 Juni 2025 sebagai pembuktian ilmiah atas kandungan produk restoran tersebut.
“Kita ngambil tujuh sampel dari kremesnya, minyaknya, ayamnya, bumbunya, sambelnya. Tapi itu hasil cuma untuk menjustifikasi, mengafirmasi. Karena pengakuan dari owner sendiri kan sudah jelas kan. Secara ilmiahnya kita mau buktikan juga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Restoran Ayam Widuran menjadi sorotan publik karena menjual makanan tidak halal, tanpa mencantumkan label nonhalal secara jelas di tempat usahanya.
“Memang ada (pidananya) tetap. Tetapi enggak bisa diterapkan di Widuran ini, maaf nih, kenapa? Karena dia belum pernah mendaftar di badan halal, memang memposisioningkan diri itu tidak halal,” kata Haikal Hasan dalam program One on One yang akan tayang di SindoNews TV pada Jumat (6/6/2025).
Namun, Haikal menyebut bahwa kasus Restoran Ayam Widuran ini bisa masuk ke ranah perlindungan konsumen. Masyarakat bisa mengambil tindakan jalur hukum yang jika mereka merasa dirugikan oleh tidak transparannya produk Restoran Ayam Widuran.
Baca juga: Siapa Pemilik Ayam Goreng Widuran Solo? Rumah Makan yang Viral Gara-gara Produk Non Halal
“Pelanggaran ini bisa dikategorikan kalau masyarakat menggunakan class action, ini larinya ke perlindungan konsumen, kalau dicari-cari ada juga. Netizen kita kan jago-jago,” ujarnya.
“Tapi kalau dari badan halal enggak bisa, kenapa? Karena mereka belum pernah melakukan pendaftaran. Kecuali kalau mereka sudah mendaftar, dan sertifikat halal, tahu-tahu enggak halal. Itu penipuan, itu kena pidana,” sambung Haikal.
Kendati demikian, Babe Haikal menegaskan bahwa restoran tersebut tetap melanggar kewajiban pelabelan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk tidak halal yang diedarkan di Indonesia wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
“Produk-produk yang dikategorikan tidak halal itu wajib diberi keterangan tidak halal, nonhalal, musti wajib ada keterangan itu. Ini undang-undang loh,” ujar Babe Haikal.
“Nah, adapun pelanggarannya itu adalah kalau misalnya dia melakukan pelanggaran itu, surat peringatan. Kalau dia sudah beredar di seluruh Indonesia ya ada tarik dari peredaran,” imbuhnya.
Dalam kasus ini, BPJPH telah mengambil tujuh sampel bahan makanan dari Restoran Ayam Widuran untuk diuji laboratorium. Hasilnya, dijadwalkan keluar pada 11 Juni 2025 sebagai pembuktian ilmiah atas kandungan produk restoran tersebut.
“Kita ngambil tujuh sampel dari kremesnya, minyaknya, ayamnya, bumbunya, sambelnya. Tapi itu hasil cuma untuk menjustifikasi, mengafirmasi. Karena pengakuan dari owner sendiri kan sudah jelas kan. Secara ilmiahnya kita mau buktikan juga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Restoran Ayam Widuran menjadi sorotan publik karena menjual makanan tidak halal, tanpa mencantumkan label nonhalal secara jelas di tempat usahanya.
(rca)
Lihat Juga :
