Calhaj Furoda Gagal Berangkat, BPKN: Travel Harus Tanggung Jawab Hak Konsumen
Selasa, 03 Juni 2025 - 13:17 WIB
loading...
Ketua BPKN RI M Mufti Mubarok menegaskan pengusaha travel wajib memberikan kejelasan dan penyelesaian kepada calon jemaah furoda. Foto/SindoNews
A
A
A
JEDDAH - Seluruh penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus, terutama penyedia layanan Haji Furoda , diingatkan agar tetap memenuhi hak-hak para calon jemaah yang gagal diberangkatkan pada musim haji 2025 ini.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) M Mufti Mubarok menegaskan, pengusaha travel wajib memberikan kejelasan dan penyelesaian kepada calon jemaah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta perjanjian hukum yang berlaku.
“Kegagalan keberangkatan bukan berarti menghapus tanggung jawab. Jadi seluruh pelaku usaha jasa perjalanan ibadah, khususnya yang menyelenggarakan Haji Furoda, tidak boleh abai terhadap hak konsumen. Prinsip keadilan dan transparansi harus dikedepankan,” ujar Mubarok di Jeddah, Selasa (3/6/2025).
Baca juga: Arab Saudi Tak Terbitkan Visa Furoda, BP Haji: Calon Jemaah Jangan Tertipu!
Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan konsumen, BPKN RI akan memfasilitasi proses pengaduan maupun mediasi antara calon jamaah dengan pihak penyelenggara travel.
“BPKN siap membuka posko pengaduan dan menjadi fasilitator mediasi agar hak-hak calon jemaah dapat dipenuhi secara adil dan bermartabat,” tambahnya.
Baca juga: Apa Itu Haji Furoda? Begini Asal Usul dan Sejarahnya
BPKN RI mengimbau masyarakat maupun pihak pengusaha travel untuk lebih berhati-hati ke depannya dalam skema penyelenggara Haji Furoda maupun umrah, mengingat berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi saat ini.
"Penyelenggara harus benar benar memahami dan selalu memastikan bahwa jasa yang digunakan telah sesuai dengan regulasi terbaru dari Kerajaan Arab Saudi," pungkasnya.
BPKN juga akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji secara mandiri melalui jalur visa mujamalah atau Furoda.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) M Mufti Mubarok menegaskan, pengusaha travel wajib memberikan kejelasan dan penyelesaian kepada calon jemaah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta perjanjian hukum yang berlaku.
“Kegagalan keberangkatan bukan berarti menghapus tanggung jawab. Jadi seluruh pelaku usaha jasa perjalanan ibadah, khususnya yang menyelenggarakan Haji Furoda, tidak boleh abai terhadap hak konsumen. Prinsip keadilan dan transparansi harus dikedepankan,” ujar Mubarok di Jeddah, Selasa (3/6/2025).
Baca juga: Arab Saudi Tak Terbitkan Visa Furoda, BP Haji: Calon Jemaah Jangan Tertipu!
Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan konsumen, BPKN RI akan memfasilitasi proses pengaduan maupun mediasi antara calon jamaah dengan pihak penyelenggara travel.
“BPKN siap membuka posko pengaduan dan menjadi fasilitator mediasi agar hak-hak calon jemaah dapat dipenuhi secara adil dan bermartabat,” tambahnya.
Baca juga: Apa Itu Haji Furoda? Begini Asal Usul dan Sejarahnya
BPKN RI mengimbau masyarakat maupun pihak pengusaha travel untuk lebih berhati-hati ke depannya dalam skema penyelenggara Haji Furoda maupun umrah, mengingat berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi saat ini.
"Penyelenggara harus benar benar memahami dan selalu memastikan bahwa jasa yang digunakan telah sesuai dengan regulasi terbaru dari Kerajaan Arab Saudi," pungkasnya.
BPKN juga akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji secara mandiri melalui jalur visa mujamalah atau Furoda.
(cip)
Lihat Juga :
