Soal Proyek Penulisan Ulang Sejarah, Djarot PDIP: Tolong Benar-benar Sesuai Fakta
Minggu, 01 Juni 2025 - 14:27 WIB
loading...
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat tak ingin sejarah itu ditulis ulang hanya merujuk pada pihak-pihak tertentu saja. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menuliskan ulang sejarah. Penulisan tersebut harus dilakukan sesuai fakta yang terjadi dalam sejarah .
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat tak ingin sejarah itu ditulis ulang hanya merujuk pada pihak-pihak tertentu saja. "Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah bukan 'his story', bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," kata Djarotseusai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Tak kalah pentingnya, PDIP menilai bahwa tak boleh ada peristiwa sejarah yang ditutup-tutupi. Sehingga, pelaksanaan penulisan sejarah ulang harus benar-benar dilakukan secara terbuka.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut 113 Sejarawan Dilibatkan dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional
"Janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar benar ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Djarot pun menyinggung bagaimana fakta sejarah tentang kelahiran dan wafatnya Presiden pertama RI sekaligus proklamator Bangsa, Soekarno. Diketahui, Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901, kemudian wafat 21 Juni 1970.
"Saya selalu sampaikan bahwa Bung Karno dilahirkan di Surabaya. Karena masih banyak yang sering menyebutkan bahwa Bung Karno lahir di Blitar, bukan. Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni," tuturnya.
Demikian juga ihwal wafatnya Bung Karno. Djarot meminta agar peristiwa tersebut harus benar-benar dijelaskan apa adanya. Bung Karno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 di dalam tahanan rumah pada era Orde Baru.
"Tokoh bangsa dan tokoh dunia yang sepanjang hidupnya berjuang untuk Indonesia itu harus meninggal di dalam kesendirian. Di dalam tahanan bangsanya sendiri yang dia merdekakan," kata dia.
Baca Juga: Mereka yang Bersuara soal Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Puan Ingatkan Prinsip Jas Merah
Djarot mengatakan, Bung Karno wafat di Jakarta, kemudian dimakamkan di Kota Blitar. "Ribuan kilo dari Jakarta, satu kota kecil di ujung selatan Kota Blitar, supaya jauh dari pusat pemerintahan yaitu Jakarta," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, anggaran untuk proyek penulisan ulang sejarah mencapai Rp9 miliar. Menurutnya, nilai anggaran tersebut tidak terlalu banyak.
"Ada, saya lupa anggarannya berapa, nggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar," kata Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Fadli menyampaikan, proyek penulisan ulang sejarah akan berbentuk buku dengan 10 jilid pembagian periodisasi sejarah. Buku itu akan diluncurkan bertepatan HUT ke-80 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025.
"Saya katakan ini kan kita ingin 80 tahun Indonesia merdeka (diluncurkan), masak kita tidak mempunyai buku. Jadi kita harapkan begitu. Ini kan sudah dimulai dari Januari penulisannya juga sudah," katanya.
Proyek penulisan ulang sejarah ini melibatkan 113 penulis yang berlatar belakang sejarawan, akademisi, arkeolog, hingga ilmuwan humaniora lainnya. Proyek ini bertujuan membuat sejarah versi Indonesia sentris.
"Jadi kita telah membuat satu tim, yang melibatkan 113 penulis. 113 ini adalah sejarawan, apakah itu guru besar, profesor, atau doktor di bidang sejarah, termasuk ada arkeolog, ada yang latar belakangnya arsitektur dari 34 perguruan tinggi dan 8 institusi, dan 113 penulis," katanya.
Selain itu, politikus Partai Gerindra itu berkata, sebanyak 20 editor jilid dan 3 editor umum juga dilibatkan dalam proyek penulisan ulang sejarah.
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat tak ingin sejarah itu ditulis ulang hanya merujuk pada pihak-pihak tertentu saja. "Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah bukan 'his story', bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," kata Djarotseusai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Tak kalah pentingnya, PDIP menilai bahwa tak boleh ada peristiwa sejarah yang ditutup-tutupi. Sehingga, pelaksanaan penulisan sejarah ulang harus benar-benar dilakukan secara terbuka.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut 113 Sejarawan Dilibatkan dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional
"Janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar benar ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Djarot pun menyinggung bagaimana fakta sejarah tentang kelahiran dan wafatnya Presiden pertama RI sekaligus proklamator Bangsa, Soekarno. Diketahui, Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901, kemudian wafat 21 Juni 1970.
"Saya selalu sampaikan bahwa Bung Karno dilahirkan di Surabaya. Karena masih banyak yang sering menyebutkan bahwa Bung Karno lahir di Blitar, bukan. Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni," tuturnya.
Demikian juga ihwal wafatnya Bung Karno. Djarot meminta agar peristiwa tersebut harus benar-benar dijelaskan apa adanya. Bung Karno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 di dalam tahanan rumah pada era Orde Baru.
"Tokoh bangsa dan tokoh dunia yang sepanjang hidupnya berjuang untuk Indonesia itu harus meninggal di dalam kesendirian. Di dalam tahanan bangsanya sendiri yang dia merdekakan," kata dia.
Baca Juga: Mereka yang Bersuara soal Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Puan Ingatkan Prinsip Jas Merah
Djarot mengatakan, Bung Karno wafat di Jakarta, kemudian dimakamkan di Kota Blitar. "Ribuan kilo dari Jakarta, satu kota kecil di ujung selatan Kota Blitar, supaya jauh dari pusat pemerintahan yaitu Jakarta," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, anggaran untuk proyek penulisan ulang sejarah mencapai Rp9 miliar. Menurutnya, nilai anggaran tersebut tidak terlalu banyak.
"Ada, saya lupa anggarannya berapa, nggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar," kata Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Fadli menyampaikan, proyek penulisan ulang sejarah akan berbentuk buku dengan 10 jilid pembagian periodisasi sejarah. Buku itu akan diluncurkan bertepatan HUT ke-80 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025.
"Saya katakan ini kan kita ingin 80 tahun Indonesia merdeka (diluncurkan), masak kita tidak mempunyai buku. Jadi kita harapkan begitu. Ini kan sudah dimulai dari Januari penulisannya juga sudah," katanya.
Proyek penulisan ulang sejarah ini melibatkan 113 penulis yang berlatar belakang sejarawan, akademisi, arkeolog, hingga ilmuwan humaniora lainnya. Proyek ini bertujuan membuat sejarah versi Indonesia sentris.
"Jadi kita telah membuat satu tim, yang melibatkan 113 penulis. 113 ini adalah sejarawan, apakah itu guru besar, profesor, atau doktor di bidang sejarah, termasuk ada arkeolog, ada yang latar belakangnya arsitektur dari 34 perguruan tinggi dan 8 institusi, dan 113 penulis," katanya.
Selain itu, politikus Partai Gerindra itu berkata, sebanyak 20 editor jilid dan 3 editor umum juga dilibatkan dalam proyek penulisan ulang sejarah.
(zik)
Lihat Juga :