Penanganan Corona Dinilai Buruk, Ini Catatan Muzani untuk Pemerintah

JAKARTA - Penanganan virus Corona (COVID-19) di Indonesia semakin memprihatinkan. Pasalnya, bukan hanya terus bertambahnya jumlah pasien positif dan korban meninggal dunia, kebijakan pemerintah pusat diketahui tidak sejalan dengan pemerintah daerah. (Baca juga: Positif Corona di Indonesia Bertambah Menjadi 1.528 Orang, 136 Meninggal)

Buruknya penanganan COVID-19 dibuktikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani lewat lockdown lokal yang terjadi di sejumlah wilayah Nusantara. Penutupan wilayah tersebut diungkapkannya menjadi bukti buruknya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. (Baca juga: Presiden Jokowi Teken PP-Keppres Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Sebab diketahui, kewenangan penuh untuk melakukan lockdown dimiliki oleh Presiden, bukan kepala daerah. Kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda dalam menangani COVID-19, ada yang lockdown lokal-ada yang tidak, menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif.

”Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki. Kami minta agar penanganan pemerintah daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya dapat segera diselesaikan. Salah satunya adalah lewat jalur komunikasi yang seragam, sehingga ada komando dan langkah yang sama dalam menangani COVID-19 ini," ungkap Ahmad Muzani dalam siaran tertulis pada Selasa (31/3/2020).

Catatan kedua diungkapkan Muzani mengenai ultimatum yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pemerintah ditegaskan harus memperhatikan saran IDI mengenai ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta obat-obatan pendukung untuk menjamin keselamatan dokter, perawat dan tenaga medis lainnya.

Sehingga penanganan COVID-19 tersebut tidak terhambat oleh para dokter, perawat dan paramedis lainnya. "Sekali lagi, gugus tugas dan pemerintah daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin," jelas Ahmad Muzani.

Catatan selanjutnya, Ahmad Muzani mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan penuh kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19, baik Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Mereka ditegaskannya harus diberikan jaminan mendapatkan perawatan yang baik, sehingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19 semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan sosial, khususnya sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh harian, UKM dan para pekerja lepas lainnya.

Tujuannya agar instruksi di rumah aja bisa lebih efektif dan penyebaran virus Corona dapat dicegah. “Karena itu, bantuan langsung yang rencananya diberikan oleh pemerintah harus dipastikan sampai ke tangan mereka dalam jumlah yang telah ditetapkan," ungkap Ahmad Muzani.

Bersamaan dengan hal tersebut, Partai Gerindra ditegaskannya akan memastikan pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat. Salah satunya lewat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerindra di Kompleks Parlemen Senayan untuk mengusulkan perombakan postur anggaran yang dianggap tidak produktif.

Anggaran tersebut nantinya dialokasikan pada penanganan COVID-19, sehingga pemerintah memiliki keleluasaan anggaran untuk dapat membantu mereka yang terkena dampak COVID-19 baik kesehatan, sosial atau ekonomi.

"Insentif juga harus diberikan kepada para pahlawan kesehatan yang sudah berjuang digaris terdepan, mereka adalah dokter, perawat, tenaga media lainnya, apotekr, TNI dan Polri," ungkapnya.

Selain itu, Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada buruh migran Indonesia yang ada sejumlah wilayah epidemi virus Corona, seperti Saudi Arabia, Malaysia, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan belahan dunia lainnya.

Ahmad Muzani meminta pemerintah mengirimkan bantuan kepada mereka, sebab kehidupan setiap warga dijamin oleh negara. "Mereka membutuhkan perlindungan negara, itu yang harus digarisbawahi. Oleh karena itu, kita meminta kepada Kementerian Luar Negeri dan KBRI untuk memberi bantuan dan dukungan kepada mereka," tutupnya.