Kenapa Jokowi Masih Didampingi Paspampres setelah Lengser dari Presiden? Simak Aturannya

JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih mendapatkan pengawalan Paspampres setelah lengser dari kursi kekuasaan banyak membuat warga bertanya-tanya. Sebab, masih banyak orang yang berpikir jika Paspampres adalah pasukan eksklusif yang hanya digunakan untuk Presiden yang sedang berkuasa saja.

Pada dasarnya Paspampres memang merupakan pasukan khusus yang dibentuk untuk melakukan pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden atau keluarga mereka.

Baca juga: Wanita Terobos Iring-iringan Jokowi di Bali, Paspampres Evaluasi Pengamanan

Namun, ada beberapa aturan juga yang memang membuat Paspampres harus bertugas untuk melakukan pengamanan terhadap presiden yang pernah berkuasa atau mantan presiden.

Aturan Pengamanan Mantan Presiden

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2013, mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga berhak mendapatkan pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Kabid Penerangan Umum Puspen TNI Kolonel Agung Saptoadi menjelaskan ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 dan 14 PP Nomor 59 Tahun 2013. Fasilitas pengamanan diberikan secara terbatas, mencakup istri atau suami baik saat berada di dalam maupun luar negeri.

Pengamanan di dalam negeri dilaksanakan Panglima TNI berkoordinasi dengan Kapolri. Koordinasi ini mencakup aspek sasaran, kegiatan, waktu pelaksanaan, logistik, serta komando pengawalan.

Sementara untuk pengamanan di luar wilayah Indonesia, Panglima TNI bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri dan Kapolri guna memastikan keamanan mantan presiden dan wakil presiden selama berada di luar negeri.

Selain itu, Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2013 menegaskan bahwa pengamanan fisik secara langsung terhadap mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga menjadi tanggung jawab Paspampres Grup D.

Pengawalan ini berlaku seumur hidup sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap mantan pemimpin negara.

Meskipun mendapatkan jaminan pengamanan sepanjang hidup setelah masa jabatan berakhir, mantan presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk menolak fasilitas tersebut.

Hal ini diatur dalam Pasal 21 PP Nomor 59 Tahun 2013 yang menyatakan mereka dapat menyampaikan penolakan secara resmi kepada presiden yang sedang menjabat melalui Panglima TNI.

Pemberian pengawalan seumur hidup ini bertujuan menjaga keamanan dan keselamatan mantan presiden serta keluarganya mengingat posisi strategis yang pernah mereka emban.

Namun, kebijakan ini tetap mempertimbangkan hak individu untuk memilih apakah ingin menerima atau menolak pengamanan dari negara.