Budi Arie Seret PDIP soal Judol, Aria Bima: Tidak Usah Kekanak-kanakan
Rabu, 28 Mei 2025 - 07:32 WIB
loading...
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengkritik Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang menyeret partainya dalam kasus judi online. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Aria Bima mengkritik Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang menyeret partainya dalam kasus judi online . Menurutnya, tudingan Budi Arie ke PDIP merupakan tindakan kekanak-kanakan dan cari selamat.
Aria menilai tindakan Budi yang menyeret nama PDIP terkesan panik dalam menanggapi fakta hukum bahwa nama Budi Arie disebut Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kasus perlindungan laman judi online (judol).
"Menurut saya, dari pernyataan yang saya baca di media online, terkesan kekanak-kanakan, panik, dan terlihat cari selamat," kata Aria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
Baca juga: Puan ke Budi Arie: Jangan Bicara Sembarangan, Tolong Diklarifikasi!
Diketahui, dakwaan eks pegawai Komdigi yang lindungi situs judol menyebut Budi Arie menerima aliran dana dari beking situs haram tersebut. Menurut Aria, Budi perlu menghadapi dan menanggapi secara gentle fakta hukum dakwaan tersebut.
"Hadapi secara gentle karena itu hal yang menjadi dakwaan jaksa dihadapi fakta-fakta hukum itu dalam persidangan yang mungkin terjadi atau akan diundang," tutur Aria.
"Jadi menurut saya, pernyataan itu perlu dijawab sebagai fakta hukum tidak atau ya nanti bangunan hukum yang melihat benar salahnya, Pak Budi Arie," imbuhnya.
Baca juga: Laporkan Budi Arie, Kader PDIP: Ada di Dakwaan kok Malah Nuduh Pihak Lain
Wakil Ketua Komisi II DPR ini pun menyarankan Ketua Umum Projo itu tidak panik dan bersikap kekanak-kanakan dalam merespons fakta hukum dakwaan eks pegawai Komdigi yang bekingi situs judol.
"Tidak usah panik, tidak usah ke kanak-kanakan dengan berlindung menyebut ke pihak-pihak lain termasuk PDIP, tidak ada gunanya," ujar Aria.
Diketahui, Budi Arie Setiadi dilaporkan oleh sejumlah kader PDIP terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (27/5/2025). Delapan orang kader PDIP berpakaian merah dengan logo PDIP mendatangi Bareskrim Polri pada pukul 10.18 WIB.
Baca juga: Jaksa Sebut Budi Arie dalam Skandal Judol, Pakar Hukum: Harus Ditindak Lanjuti
Kedatangan mereka untuk mengadukan Budi Arie dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti. Adapun laporan ini dilatarbelakangi lantaran kader PDIP merasa sakit hati atas ucapan Budi Arie. Sebab Budi Arie menyebut ada aliran dana judi online yang justru masuk ke partainya.
"Kami ini sebagai kader PDI Perjuangan merasa sakit hati atas pernyataan yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua," ungkap salah satu kader PDIP yang hadir, Wiradarma di Bareskrim Polri.
Budi Arie dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah atas Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam laporan ini, kader PDIP itu juga membawa barang bukti berupa rekaman suara.
"Ada rekaman yang utuh pembicaraan Budi Arie dengan salah satu media juga, dari situ kami membuat laporan," jelas dia.
Wira menyampaikan bahwa DPP PDIP mengetahui laporan yang dibuat ini. Kendati tidak mengatasnamakan PDIP, ia mengaku kegiatan ini didukung oleh DPP PDIP. "Mereka (DPP PDIP) mendukung langkah yang kami lakukan," tegasnya.
Aria menilai tindakan Budi yang menyeret nama PDIP terkesan panik dalam menanggapi fakta hukum bahwa nama Budi Arie disebut Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kasus perlindungan laman judi online (judol).
"Menurut saya, dari pernyataan yang saya baca di media online, terkesan kekanak-kanakan, panik, dan terlihat cari selamat," kata Aria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
Baca juga: Puan ke Budi Arie: Jangan Bicara Sembarangan, Tolong Diklarifikasi!
Diketahui, dakwaan eks pegawai Komdigi yang lindungi situs judol menyebut Budi Arie menerima aliran dana dari beking situs haram tersebut. Menurut Aria, Budi perlu menghadapi dan menanggapi secara gentle fakta hukum dakwaan tersebut.
"Hadapi secara gentle karena itu hal yang menjadi dakwaan jaksa dihadapi fakta-fakta hukum itu dalam persidangan yang mungkin terjadi atau akan diundang," tutur Aria.
"Jadi menurut saya, pernyataan itu perlu dijawab sebagai fakta hukum tidak atau ya nanti bangunan hukum yang melihat benar salahnya, Pak Budi Arie," imbuhnya.
Baca juga: Laporkan Budi Arie, Kader PDIP: Ada di Dakwaan kok Malah Nuduh Pihak Lain
Wakil Ketua Komisi II DPR ini pun menyarankan Ketua Umum Projo itu tidak panik dan bersikap kekanak-kanakan dalam merespons fakta hukum dakwaan eks pegawai Komdigi yang bekingi situs judol.
"Tidak usah panik, tidak usah ke kanak-kanakan dengan berlindung menyebut ke pihak-pihak lain termasuk PDIP, tidak ada gunanya," ujar Aria.
Diketahui, Budi Arie Setiadi dilaporkan oleh sejumlah kader PDIP terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (27/5/2025). Delapan orang kader PDIP berpakaian merah dengan logo PDIP mendatangi Bareskrim Polri pada pukul 10.18 WIB.
Baca juga: Jaksa Sebut Budi Arie dalam Skandal Judol, Pakar Hukum: Harus Ditindak Lanjuti
Kedatangan mereka untuk mengadukan Budi Arie dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti. Adapun laporan ini dilatarbelakangi lantaran kader PDIP merasa sakit hati atas ucapan Budi Arie. Sebab Budi Arie menyebut ada aliran dana judi online yang justru masuk ke partainya.
"Kami ini sebagai kader PDI Perjuangan merasa sakit hati atas pernyataan yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua," ungkap salah satu kader PDIP yang hadir, Wiradarma di Bareskrim Polri.
Budi Arie dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah atas Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam laporan ini, kader PDIP itu juga membawa barang bukti berupa rekaman suara.
"Ada rekaman yang utuh pembicaraan Budi Arie dengan salah satu media juga, dari situ kami membuat laporan," jelas dia.
Wira menyampaikan bahwa DPP PDIP mengetahui laporan yang dibuat ini. Kendati tidak mengatasnamakan PDIP, ia mengaku kegiatan ini didukung oleh DPP PDIP. "Mereka (DPP PDIP) mendukung langkah yang kami lakukan," tegasnya.
(rca)
Lihat Juga :
