Beberapa Hal Perlu Diperhatikan Pemerintah Sebelum Lockdown

JAKARTA - Rapat kabinet terbatas hari ini dikabarkan akan memutuskan kemungkinan DKI Jakarta diberlakukan lockdown atau karantina wilayah untuk memutus penyebaran virus corona atau COVID-19.
Mengenai hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, membeberkan beberapa hal yang perlu diperhatikan jika pemerintah melakukan lockdown Jakarta.
Pertama kata Saleh, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kebutuhan pokok warga Jakarta dapat dipenuhi selama masa lockdown tersebut. Dia melanjutkan, pemerintah harus meyakinkan masyarakat akan hal tersebut.

"Dengan begitu, masyarakat tidak perlu berbondong-bondong dan berebutan untuk membeli kebutuhan sehari-hari," ujar Saleh kepada SINDOnews, Senin (30/3/2020). (Baca juga: Sebaran Corona Bertambah, Jokowi Didesak Keluarkan Perppu Tunda Pilkada 2020)

Selain itu, pemerintah diminta memastikan agar seluruh fasilitas umum yang menyuplai kebutuhan masyarakat berfungsi dengan baik. Dia mengatakan, fasilitas umum itu antara lain air minum, listrik, internet, termasuk televisi dan radio.

"Di dalam suasana seperti ini, fasilitas-fasilitas tersebut sangat dibutuhkan. Masyarakat yang berdiam di rumah diharapkan dapat mencari informasi dan berita dari fasilitas-fasilitas tersebut," ujar Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

(Baca juga: ICW Minta Pimpinan KPK Terbuka soal Seleksi Deputi Penindakan)

Di samping itu, pemerintah diminta juga mempersiapkan subsidi dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Sebab, kata dia, jika dilakukan lockdown total, sudah semestinya semua orang harus berdiam di dalam rumahnya masing-masing.

Dia menambahkan, ada banyak kelompok masyarakat yang tidak mampu yang perlu dibantu. Mereka diantaranya adalah pekerja harian yang menyambung hidup dari gaji harian.

"Mereka harus betuk-betul diperhatikan. Kita tidak boleh mengulangi pengalaman India dimana ada banyak segmen masyarakat yang tidak siap. Akibatnya, lockdown yang dilakukan menimbulkan kekacauan dan kerusuhan sosial," kata Wakil Ketua Fraksi PAN ini.

Menurutnya, pemerintah seharusnya juga sudah mempersiapkan sistem belajar daring dan virtual. Walaupun sekolah dan kampus diliburkan, kata dia, tetapi semua siswa dan mahasiswa harus tetap belajar di rumah masing-masing.

Diharapkan, semuanya tidak ada yang tertinggal dalam hal pelajaran. "Kalau belajar online ini, saya kita sangat siap. Modulnya banyak dimana-mana. Termasuk portal-portal resmi dan ruang guru. Ada juga di youtube dan lainnya," imbuhnya.

Masalahnya kata dia, belajar online itu memerlukan perangkat dan kuota internet. "Semoga saja internet termasuk fasilitas yang bisa disubsidi kepada masyarakat. Biar semua tetap bisa belajar bersama. Tidak ada yang ditinggalkan," tuturnya.

Dia juga meminta pemerintah untuk menyiapkan aparat kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan dan menegakkan ketertiban. Saleh menambahkan, agar lockdown berlaku efektif, tidak boleh ada masyarakat yang boleh keluar rumah dan lalu lalang, kecuali mereka yang bekerja sebagai tenaga medis, aparatur sipil negara (ASN) yang kerjanya relevan dengan lockdown, relawan, dan para pekerja yang menyiapkan kebutuhan pokok warga masyarakat.

Dia berpendapat, jika ada masyarakat yang tidak taat, tentu harus diingatkan dan ditertibkan secara baik dan tegas. "Operasi penertiban harus terus menerus dilakukan. Jangan sampai seperti social distancing dan phsyical distancing, tidak semua masyarakat mentaatinya. Karena lockdown biayanya mahal, sekali diberlakukan harus dipastikan berhasil," kata Wakil ketua MKD DPR RI ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah selama periode lockdown harus tetap menyiapkan seluruh alat kesehatan (Alkes), alat pelindung diri (APD), dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

"Mereka yang OPD, PDP, dan positif corona harus dilayani dengan baik. Proses pengobatan harus terus dilakukan. Ini juga bagian dari kunci sukses pelaksanaan lockdown,” kata mantan ketua pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah ini.

Dia mengatakan, karena tenaga medis dan pekerja medis terus bekerja, kebutuhan mereka harus dipenuhi dengan baik. "Tidak hanya insentif sebagaimana yang telah dijanjikan, mereka juga harus dipastikan aman ketika sedang bertugas. Itulah perlunya semua fasilitas pelindung diri, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan lainnya disiapkan dengan baik," pungkasnya.