Isu Pencopotan Jaksa Agung, Pengamat: Presiden Tak Mungkin Gegabah
Kamis, 22 Mei 2025 - 07:25 WIB
loading...
Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum BRIN Ismail Rumadan meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan gegabah mengganti Jaksa Agung ST Burhanuddin. FOTO/DOK.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadanmeyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan gegabah mengganti Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia melihat Prabowo justru percaya langkah pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini.
Hal tersebut disampaikan Ismail Rumadan menanggapi santernya isu pencopotan Jaksa Agung atau isu mundurnya ST Burhanuddin akhir-akhir ini.
"Setelah dikonfirmasi ternyata hoaks yang tidak jelas sumbernya lalu santer diberitakan dengan framing macam-macam. Saya kira isu itu kontraproduktif dengan sikap presiden yang justru tampak percaya dengan Kejagung terutama dalam pemberantasan korupsi," katanya melalui keterangan tertulis dikutip, Kamis (21/5/2025).
Pada beberapa kesempatan, ujar Ismail, Prabowo menunjukkan rasa puas dan percaya terhadap kinerja Kejagung karena berhasil membongkar kasus mega korupsi serta menyelematkan uang rakyat triliunan rupiah.
Burhanuddin dan jajaran juga mendapat tugas khusus dan berat dari Presiden untuk membabat perizinan ilegal, korupsi sektor sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Tak dipungkiri saat ini Kejagung jadi tumpuan harapan penegakan hukum, jadi lembaga yang paling dipercaya publik, sehingga saya rasa tak mungkin Presiden gegabah melawan arus dengan tiba-tiba mengganti Jaksa Agung," ujarnya.
Menurut Ismail, sekarang ini yang dibutuhkan pemerintah dalam kerangka pemberantasan korupsi adalah soliditas dan sinergitas instansi penegak hukum. Karena itu, lanjutnya, hal-hal yang dapat membuat suasana tidak produktif apalagi sampai mengganggu proses penegakan hukum perlu dihindari.
"Sebagian mungkin berspekulasi bahwa pemicunya dari persaingan internal (untuk jadi Jaksa Agung), namun yang patut diwaspadai adalah bila ternyata itu merupakan bentuk serangan balik koruptor atau oligarki," ujarnya.
Ia mengatakan, fenomena serangan balik koruptor atau pihak yang terganggu dengan kerja Kejagung sudah berulang kali menimpa Kejagung. Bentuk serangan tersebut mulai dari pemberitaan yang menyudutkan kejaksaan, pembunuhan karakter dan teror terhadap insan adhyaksa, termasuk pelaporan dan adu domba antar penegak hukum.
Terungkapnya kasus perintangan penyidikan, penuntutan hingga pengadilan dugaan korupsi PT Timah, impor gula dan ekspor crude palm oil (CPO) melalui perlawanan terorganisir pasukan pendengung atau buzzer memperkuat bukti perlawanan tersebut.
"Kita dukung gebrakan Kejagung selanjutnya, karena pesan Prabowo tegas tidak gentar dengan perlawanan koruptor," kata Ismail.
Hal tersebut disampaikan Ismail Rumadan menanggapi santernya isu pencopotan Jaksa Agung atau isu mundurnya ST Burhanuddin akhir-akhir ini.
"Setelah dikonfirmasi ternyata hoaks yang tidak jelas sumbernya lalu santer diberitakan dengan framing macam-macam. Saya kira isu itu kontraproduktif dengan sikap presiden yang justru tampak percaya dengan Kejagung terutama dalam pemberantasan korupsi," katanya melalui keterangan tertulis dikutip, Kamis (21/5/2025).
Pada beberapa kesempatan, ujar Ismail, Prabowo menunjukkan rasa puas dan percaya terhadap kinerja Kejagung karena berhasil membongkar kasus mega korupsi serta menyelematkan uang rakyat triliunan rupiah.
Burhanuddin dan jajaran juga mendapat tugas khusus dan berat dari Presiden untuk membabat perizinan ilegal, korupsi sektor sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Tak dipungkiri saat ini Kejagung jadi tumpuan harapan penegakan hukum, jadi lembaga yang paling dipercaya publik, sehingga saya rasa tak mungkin Presiden gegabah melawan arus dengan tiba-tiba mengganti Jaksa Agung," ujarnya.
Menurut Ismail, sekarang ini yang dibutuhkan pemerintah dalam kerangka pemberantasan korupsi adalah soliditas dan sinergitas instansi penegak hukum. Karena itu, lanjutnya, hal-hal yang dapat membuat suasana tidak produktif apalagi sampai mengganggu proses penegakan hukum perlu dihindari.
"Sebagian mungkin berspekulasi bahwa pemicunya dari persaingan internal (untuk jadi Jaksa Agung), namun yang patut diwaspadai adalah bila ternyata itu merupakan bentuk serangan balik koruptor atau oligarki," ujarnya.
Ia mengatakan, fenomena serangan balik koruptor atau pihak yang terganggu dengan kerja Kejagung sudah berulang kali menimpa Kejagung. Bentuk serangan tersebut mulai dari pemberitaan yang menyudutkan kejaksaan, pembunuhan karakter dan teror terhadap insan adhyaksa, termasuk pelaporan dan adu domba antar penegak hukum.
Terungkapnya kasus perintangan penyidikan, penuntutan hingga pengadilan dugaan korupsi PT Timah, impor gula dan ekspor crude palm oil (CPO) melalui perlawanan terorganisir pasukan pendengung atau buzzer memperkuat bukti perlawanan tersebut.
"Kita dukung gebrakan Kejagung selanjutnya, karena pesan Prabowo tegas tidak gentar dengan perlawanan koruptor," kata Ismail.
(abd)
Lihat Juga :
