Beri Pembekalan di PDIP, Mahfud MD Ungkap Praktik Korupsi yang Bisa Menjerat Kepala Daerah
Sabtu, 17 Mei 2025 - 11:40 WIB
loading...
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan kepala daerah agar tidak terjebak praktik korupsi saat pembekalan kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2025). Foto: PDIP
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan kepala daerah harus berhati-hati dan tidak mudah tergiur. Hal ini yang membuat banyak kepala daerah terjebak pada praktik korupsi.
Menurut dia, jebakan korupsi harus dibicarakan agar kepala daerah tidak terkena kasus. Dia menyebutkan beberapa contoh bagaimana kepala daerah terkena kasus hukum.
Baca juga: Jokowi Berpeluang Jadi Caketum PSI, Djarot: Kan Sudah Dipecat PDIP, Jadi Silakan
"Menyusun APBD dan program bersama DPRD secara kolutif sehingga banyak kepala daerah dan DPRD-nya masuk penjara secara berjamaah. Bisa juga dengan praktik melakukan mark up ałau mark down untuk mendapat kick back," ujar Mahfud saat memberi pembekalan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2025).
"Hati-hati. Ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi," tambahnya.
Dia meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selalu berhati-hati. Karena tindak pidana korupsi kedaluwarsanya 18 tahun. Sudah pensiun pun masih dikejar.
"Jadi jangan tergiur. Kalau saat menjabat berbuat baik dan sesuai ideologi partai maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang," tuturnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengatakan, tidak bisa dipungkiri sekarang praktik korupsi sedang marak. Indikatornya adalah indeks persepsi korupsi yang anjlok luar biasa. Pola korupsinya terdesentralisasi juga baik secara vertikal maupun horizontal.
Selain itu, korupsi juga disebabkan sistem rekrutmen politik yang sulit mengendalikan korupsi. Sistem pemerintahan dan rekrutmen politik yang berlaku mendorong orang korup sehingga orang baik pun menjadi korup. Belum lagi karena sistem pemilihan terbuka dan liberal harus dibayar mahal.
Saat pembekalan ini, hadir sejumlah pengurus DPP PDIP antara lain Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Ganjar Pranowo, dan Wakil Sekjen yang juga Kepala Sekretariat PDIP Aryo Adhi Dharmo.
Menurut dia, jebakan korupsi harus dibicarakan agar kepala daerah tidak terkena kasus. Dia menyebutkan beberapa contoh bagaimana kepala daerah terkena kasus hukum.
Baca juga: Jokowi Berpeluang Jadi Caketum PSI, Djarot: Kan Sudah Dipecat PDIP, Jadi Silakan
"Menyusun APBD dan program bersama DPRD secara kolutif sehingga banyak kepala daerah dan DPRD-nya masuk penjara secara berjamaah. Bisa juga dengan praktik melakukan mark up ałau mark down untuk mendapat kick back," ujar Mahfud saat memberi pembekalan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2025).
"Hati-hati. Ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi," tambahnya.
Dia meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selalu berhati-hati. Karena tindak pidana korupsi kedaluwarsanya 18 tahun. Sudah pensiun pun masih dikejar.
"Jadi jangan tergiur. Kalau saat menjabat berbuat baik dan sesuai ideologi partai maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang," tuturnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengatakan, tidak bisa dipungkiri sekarang praktik korupsi sedang marak. Indikatornya adalah indeks persepsi korupsi yang anjlok luar biasa. Pola korupsinya terdesentralisasi juga baik secara vertikal maupun horizontal.
Selain itu, korupsi juga disebabkan sistem rekrutmen politik yang sulit mengendalikan korupsi. Sistem pemerintahan dan rekrutmen politik yang berlaku mendorong orang korup sehingga orang baik pun menjadi korup. Belum lagi karena sistem pemilihan terbuka dan liberal harus dibayar mahal.
Saat pembekalan ini, hadir sejumlah pengurus DPP PDIP antara lain Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Ganjar Pranowo, dan Wakil Sekjen yang juga Kepala Sekretariat PDIP Aryo Adhi Dharmo.
(jon)
Lihat Juga :
