Dukung Wacana TNI Produksi Obat, BPOM: Segera Lakukan Pembahasan dengan Menhan
Kamis, 15 Mei 2025 - 17:55 WIB
loading...
Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan dukungannya terhadap wacana TNI memproduksi obat sendiri. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung wacana TNI memproduksi obat-obatan sendiri. Wacana ini akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
"Oh, kami sangat mendukung. Besok kan Menteri Pertahanan akan bertemu kami di sini," ucap Kepala BPOM, Taruna Ikrar, Kamis (15/5/2025).
Taruna menilai instansi dan lembaga di Indonesia bisa saja memproduksi obat, tak terkecuali militer. Menurut Tarunan, ini sama saja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menaungi beberapa perusahaan untuk memproduksi obat.
Baca juga: Label Depan Kemasan dan Cukai MBDK Strategi Tepat Lindungi Konsumen
"Kita tahu kan perusahaan negara ada dari BUMN, kayak Bio Farma, ada Kimia Farma. Terus dari pihak negara lagi yang lain kan ada perusahaan obat yang berhubungan dengan TNI. Jadi kita kan fasilitasi. Jadi sebetulnya intinya enggak ada masalah. Itu hal yang general aja," sambungnya.
Meski demikian, BPOM memastikan akan melakukan pengawasan maksimal apabila nantinya militer telah memproduksi obat. Taruna menyebut tanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat menjadi otoritas BPOM.
"Oh pasti, Badan POM akan mengawasi secara maksimal karena itu menjadi otoritas dan tanggung jawab kami," ucapnya.
"Oh, kami sangat mendukung. Besok kan Menteri Pertahanan akan bertemu kami di sini," ucap Kepala BPOM, Taruna Ikrar, Kamis (15/5/2025).
Taruna menilai instansi dan lembaga di Indonesia bisa saja memproduksi obat, tak terkecuali militer. Menurut Tarunan, ini sama saja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menaungi beberapa perusahaan untuk memproduksi obat.
Baca juga: Label Depan Kemasan dan Cukai MBDK Strategi Tepat Lindungi Konsumen
"Kita tahu kan perusahaan negara ada dari BUMN, kayak Bio Farma, ada Kimia Farma. Terus dari pihak negara lagi yang lain kan ada perusahaan obat yang berhubungan dengan TNI. Jadi kita kan fasilitasi. Jadi sebetulnya intinya enggak ada masalah. Itu hal yang general aja," sambungnya.
Meski demikian, BPOM memastikan akan melakukan pengawasan maksimal apabila nantinya militer telah memproduksi obat. Taruna menyebut tanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat menjadi otoritas BPOM.
"Oh pasti, Badan POM akan mengawasi secara maksimal karena itu menjadi otoritas dan tanggung jawab kami," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
