Adian Dorong Peningkatan Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Online
Kamis, 15 Mei 2025 - 00:18 WIB
loading...
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Yunus Yusak Napitupulu mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi transportasi online. Foto/Dok SindoNews/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Yunus Yusak Napitupulu mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi transportasi online . Hal tersebut diungkapkannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penataan Ulang Regulasi Transportasi Online yang Berkeadilan.
Menurut Adian, forum itu menjadi penting lantaran menyangkut nasib sekitar 20 juta jiwa yang tergantung pada sektor transportasi online. “Ada perubahan yang bisa berjalan ke depan dari pembicaraan ini walaupun sebenarnya saya juga agak ragu,” kata Adian dalam FGD di Alun-alun M. Hasibuan, Kota Bekasi, Rabu (14/5/2025).
“Kalau kita lihat komposisinya, di sini ada DPR RI yang membuat undang-undang, ada Korlantas nanti yang mengawasi pelaksanaannya di lapangan, ada Kemenhub yang membuat regulasi Permenhub," sambung politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Baca juga: Ojol Minta Regulasi Kemitraan yang Adil, Bukan Status Formal
Dikatakannya, FGD ini harus fokus pada peningkatan kesejahteraan pengemudi transportasi online, bukan sekadar perdebatan istilah. Adian pun mengungkapkan keinginan para pengemudi transportasi online.
“Sebenarnya yang mereka inginkan hari ini mendengar bagaimana nasib anak kami, bagaimana nasib istri kami, bagaimana sekolah anak kami. Itu artinya bicara bukan nama, bukan istilah, tapi pendapatan,” tuturnya.
Dia mencatat ada sekitar 5 juta pengemudi transportasi online saat ini. Jika rata-rata setiap driver itu memiliki dua anak, maka ada 10 juta jiwa.
“Kalau rata-rata punya satu pasangan hidup, ada 5 juta lagi. Jadi pembicaraan kita di ruangan ini sedikit banyak akan menentukan paling tidak 20 juta jiwa di sana,” jelasnya.
Dia membeberkan bahwa pertemuan dengan berbagai pihak selama ini belum menghasilkan perbaikan konkret bagi para pengemudi transportasi online. Dia tidak ingin pertemuan ke sekian kalinya nanti juga tidak menghasilkan perbaikan bagi kesejahteraan para driver online.
“Saya mau kita fokus pendapatan mereka, karena anak mereka, istri mereka, keluarga mereka tidak makan dari istilah-istilah itu, mereka makan dari pendapatannya,” pungkasnya.
Adapun FGD itu juga dihadiri oleh 12 perkumpulan ojek online antara lain Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI), Koalisi Ojol Nasional (KON), Serikat Pengemudi Online Indonesia (SEPOI), dan Forum Komunitas Driver Online Nasional (FKDOI).
Mereka menyampaikan lima aspirasi utama dalam forum tersebut. Pertama, mereka meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menaikkan tarif sebesar 10 persen karena selama tiga tahun tidak ada kenaikan.
Kedua, para driver menginginkan status sebagai pekerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta payung hukum sebagai pekerja. Ketiga, para driver berharap Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyediakan payung hukum terkait faktor keselamatan di setiap daerah.
Keempat, mereka meminta segera diadakan ketok palu untuk menurunkan pajak aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen. Kelima, mereka menuntut negara hadir memberikan perlindungan kepada kaum disabilitas driver online.
Menurut Adian, forum itu menjadi penting lantaran menyangkut nasib sekitar 20 juta jiwa yang tergantung pada sektor transportasi online. “Ada perubahan yang bisa berjalan ke depan dari pembicaraan ini walaupun sebenarnya saya juga agak ragu,” kata Adian dalam FGD di Alun-alun M. Hasibuan, Kota Bekasi, Rabu (14/5/2025).
“Kalau kita lihat komposisinya, di sini ada DPR RI yang membuat undang-undang, ada Korlantas nanti yang mengawasi pelaksanaannya di lapangan, ada Kemenhub yang membuat regulasi Permenhub," sambung politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Baca juga: Ojol Minta Regulasi Kemitraan yang Adil, Bukan Status Formal
Dikatakannya, FGD ini harus fokus pada peningkatan kesejahteraan pengemudi transportasi online, bukan sekadar perdebatan istilah. Adian pun mengungkapkan keinginan para pengemudi transportasi online.
“Sebenarnya yang mereka inginkan hari ini mendengar bagaimana nasib anak kami, bagaimana nasib istri kami, bagaimana sekolah anak kami. Itu artinya bicara bukan nama, bukan istilah, tapi pendapatan,” tuturnya.
Dia mencatat ada sekitar 5 juta pengemudi transportasi online saat ini. Jika rata-rata setiap driver itu memiliki dua anak, maka ada 10 juta jiwa.
“Kalau rata-rata punya satu pasangan hidup, ada 5 juta lagi. Jadi pembicaraan kita di ruangan ini sedikit banyak akan menentukan paling tidak 20 juta jiwa di sana,” jelasnya.
Dia membeberkan bahwa pertemuan dengan berbagai pihak selama ini belum menghasilkan perbaikan konkret bagi para pengemudi transportasi online. Dia tidak ingin pertemuan ke sekian kalinya nanti juga tidak menghasilkan perbaikan bagi kesejahteraan para driver online.
“Saya mau kita fokus pendapatan mereka, karena anak mereka, istri mereka, keluarga mereka tidak makan dari istilah-istilah itu, mereka makan dari pendapatannya,” pungkasnya.
Adapun FGD itu juga dihadiri oleh 12 perkumpulan ojek online antara lain Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI), Koalisi Ojol Nasional (KON), Serikat Pengemudi Online Indonesia (SEPOI), dan Forum Komunitas Driver Online Nasional (FKDOI).
Mereka menyampaikan lima aspirasi utama dalam forum tersebut. Pertama, mereka meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menaikkan tarif sebesar 10 persen karena selama tiga tahun tidak ada kenaikan.
Kedua, para driver menginginkan status sebagai pekerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta payung hukum sebagai pekerja. Ketiga, para driver berharap Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyediakan payung hukum terkait faktor keselamatan di setiap daerah.
Keempat, mereka meminta segera diadakan ketok palu untuk menurunkan pajak aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen. Kelima, mereka menuntut negara hadir memberikan perlindungan kepada kaum disabilitas driver online.
(rca)
Lihat Juga :
