Wacana Kirim Anak Nakal ke Barak Militer Jadi Kebijakan Nasional, JPPI: Ciptakan Generasi Patuh Buta
Jum'at, 09 Mei 2025 - 19:55 WIB
loading...
Sejumlah siswa di Jawa Barat yang dianggap nakal dikirim ke barak militer. FOTO/INSTAGRAM DEDI MULYADI
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana menjadikan program barak militer bagi anak nakal sebagai program nasional. Program ini digaungkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Sebelumnya, program ini telah dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi .
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai bahwa usulan ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia dan pengakuan memalukan atas kegagalan total Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menjalankan mandatnya.
"Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik," tegas Ubaid dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (9/5/2025).
Ubaid mengatakan jika program barak militer benar-benar diterapkan, ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Kemendikdasmen telah angkat tangan dan gagal total dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mendidik generasi penerus bangsa.
Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, tempat mereka belajar dengan gembira, berinteraksi secara sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab.
"Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir," kata Ubaid.
Karena itu, JPPI dengan tegas menyatakan bahwa usulan ini adalah kemunduran peradaban dan bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah.
"Kami menuntut pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional," kata Ubaid.
Ubaid pun mengatakan JPPI meminta pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide sesat ini. "Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek yang terbukti gagal dalam menjalankan misinya."
Baca juga: Dedi Mulyadi Bina Siswa Nakal di Barak Militer, Maarif Institute: Berpotensi Merusak Sistem Pendidikan
Ubaid juga meminta agar pemerintah fokus dan investasi nyata pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh.
"Jangan gadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan militeristik yang justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang seharusnya kita bangun dengan susah payah. Kami tidak akan tinggal diam melihat kemunduran ini," tegasnya.
"JPPI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, para pendidik, orang tua, dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan barak militer yang berbahaya ini dan menuntut pendidikan yang bermartabat bagi seluruh anak bangsa," pungkas Ubaid.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai bahwa usulan ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia dan pengakuan memalukan atas kegagalan total Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menjalankan mandatnya.
"Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik," tegas Ubaid dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (9/5/2025).
Ubaid mengatakan jika program barak militer benar-benar diterapkan, ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Kemendikdasmen telah angkat tangan dan gagal total dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mendidik generasi penerus bangsa.
Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, tempat mereka belajar dengan gembira, berinteraksi secara sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab.
"Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir," kata Ubaid.
Karena itu, JPPI dengan tegas menyatakan bahwa usulan ini adalah kemunduran peradaban dan bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah.
"Kami menuntut pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional," kata Ubaid.
Ubaid pun mengatakan JPPI meminta pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide sesat ini. "Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek yang terbukti gagal dalam menjalankan misinya."
Baca juga: Dedi Mulyadi Bina Siswa Nakal di Barak Militer, Maarif Institute: Berpotensi Merusak Sistem Pendidikan
Ubaid juga meminta agar pemerintah fokus dan investasi nyata pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh.
"Jangan gadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan militeristik yang justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang seharusnya kita bangun dengan susah payah. Kami tidak akan tinggal diam melihat kemunduran ini," tegasnya.
"JPPI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, para pendidik, orang tua, dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan barak militer yang berbahaya ini dan menuntut pendidikan yang bermartabat bagi seluruh anak bangsa," pungkas Ubaid.
(abd)
Lihat Juga :
