Belum Ada Pembatalan, Kemenag Terus Matangkan Persiapan Haji

JAKARTA - Hingga kemarin, pemerintah Arab Saudi belum memutuskan akan tetap membuka negaranya untuk penyelenggaran ibadah haji tahun ini atau tidak. Saudi kini tengah bekerja keras membersihkan wilayahnya dari Covid-19 seperti dengan pemberlakuan kebijakan penutupan wilayah (lockdown) dan pembatasan di Masjidilharam, Masjid Nabawi dan sebagainya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali mengatakan, dengan dasar itu, maka peluang ibadah pada haji tahun ini tetap diselenggarakan masih terbuka lebar. Nizar juga menegaskan bahwa Kemenag terus mempersiapkan dengan matang agar penyelenggaraan haji di tengah wabah Covid-19 yang belum mereda ini bisa tetap lancar.

Bahkan mulai kemarin, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) juga sudah dibuka hingga 17 April mendatang. "Persiapan haji terus berjalan, baik di dalam negari maupun proses pengadaan layanan di Arab Saudi," terang Nizar di Jakarta, kemarin.

Nizar mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu Menteri Agama Fachrul Razi menerima surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Surat itu bukan terkait penundaan pelaksanaan ibadah haji, melainkan perihal agar Indonesia jangan dulu mencairkan pembayaran uang muka kontrak layanan ibadah haji hingga jelasnya masalah Covid-19. (Baca: Aa Gym Ajak Berjihad Potong Penularan Corona) "Saudi melalui suratnya hanya minta agar pembayaran uang muka terkait kontrak layanan ibadah haji di Arab Saudi ditunda. Sebab, mereka tengah melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah wabah virus corona atau Covid-19," ujar Nizar.

Nizar mengatakan, Kemenag juga sudah menjalin komunikasi dengan Direktur Kantor Urusan Haji Kementerian Haji dan Umrah Saudi Husni Busthoji. Dari komunikasi itu, dipastikan bahwa proses penyediaan layanan di Saudi tetap dilanjutkan, hanya proses pembayarannya yang ditunda.

Kendati demikian, proses pengadaan layanan bagi jamaah haji Indonesia baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi terus berjalan. Menurut Nizar, saat ini tim akomodasi sudah mendapatkan kesepakatan dengan sejumlah penyedia hotel baik di Mekkah maupun Madinah. Bahkan, sejumlah hotel di Madinah juga sepakat untuk sistem sewa semusim penuh.

“Tim ini masih terus bekerja untuk memenuhi target yang dibutuhkan. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Kantor Urusan Haji juga belum tanda tangan kontrak sama sekali. Jadi proses pembayaran memang belum dilakukan,” ujarnya.

Demikian juga dengan layanan konsumsi dan transportasi, terang Nizar, semuanya masih dalam proses pengadaan, belum pada pembayaran.

Di dalam negeri, persiapan haji memasuki tahap pelunasan BPIH. Pelunasan tahap pertama dibuka dari 19 Maret-17 April. Sedang untuk tahap kedua, dibuka dari 30 April hingga 15 Mei. (Baca juga: Pandemi Corona, Arab Saudi Minta RI Tunda Persiapan Haji 2020)

Namun, untuk penyelenggaraan manasik saat ini dihentikan sementara karena untuk meminimalisasi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 sehingga kesehatan jamaah bisa tetap terjaga.

Sesuai Rencana Perjalanan Haji (RPH) yang telah disusun Kemenag, jamaah Indonesia akan mulai masuk asrama haji pada 25 Juni dan berangkat ke Tanah Suci pada 26 Juni. Pelaksanaan wukuf di Arafah jatuh pada 30 Juli 2020. Sehingga pemulangan jamaah haji yang pertama akan dilaksanakan 6 Agustus 2020 dan akhir pemulangan 4 September 2020.

Pemerintah terus melaksanakan persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk penyiapan petugas haji. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid saat membuka seleksi Petugas Haji non Kloter tingkat pusat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (18/3). Wamen menjelaskan pemerintah berkomitmen untuk tetap melaksanakan persiapan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan."Rangkaian rekrutmen petugas haji ini sangat penting, di mana semua aspek unit manajemen penyelenggaraan harus berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan," jelas Zainut. (Sucipto/Andika Hendra)