6 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kedaulatan Pangan Bukan Mimpi
Rabu, 30 April 2025 - 11:19 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina). Foto/Setpres
A
A
A
JAKARTA - Dalam enam bulan pertama Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kedaulatan pangan diyakini bukan sebuah mimpi. Langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pangan nasional diapresiasi.
Sekretaris Jenderal Relawan untuk Majukan Indonesia (RUMI) Irfan Ahmad Fauzi menegaskan komitmen RUMI untuk terus mengawal agenda kedaulatan pangan sebagai bagian dari cita-cita besar Indonesia mandiri. “Kedaulatan pangan bukan mimpi, tapi proses yang sedang berjalan. Dan kami siap menjadi bagian dari gerakan besar ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Dia menilai pemerintahan Prabowo dalam waktu yang relatif singkat telah berhasil menggeser paradigma dari ketergantungan impor menjadi negara produsen yang percaya diri. “Enam bulan bukan waktu yang lama, tapi kita sudah menyaksikan hasilnya. Pemerintah tidak sekadar bicara kemandirian pangan, tapi benar-benar bekerja mencapainya,” ujar Irfan.
Baca juga: Ketum GP Ansor: Siapa Ganggu Pangan, Berhadapan dengan 100.000 Banser Patriot Ketahanan Pangan!
Indonesia, kata dia, berada di titik balik penting. Produksi beras nasional meningkat signifikan, petani lebih sejahtera, dan intervensi pemerintah hadir tepat pada waktunya, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai pelindung kepentingan rakyat.
“Selama ini, petani kita seringkali dibiarkan bertarung sendirian. Harga jatuh, pupuk langka, infrastruktur terbatas. Tapi sekarang, kita mulai melihat perubahan: distribusi pupuk diperbaiki, harga panen dilindungi, dan Bulog aktif menyerap hasil tani,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, apa yang dilakukan pemerintahan Prabowo bukan hanya soal pangan, tetapi soal kedaulatan. Di tengah situasi global yang tidak menentu dan ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok dunia, Indonesia memilih berdiri di atas kemampuan sendiri.
“Negara-negara lain mulai menutup keran ekspor demi mengamankan kebutuhan domestik mereka. Di saat seperti ini, pilihan Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional adalah langkah strategis yang tepat dan visioner,” imbuhnya.
Irfan pun mengapresiasi upaya pemerintah dalam mendorong keberpihakan pada petani. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang menjamin keuntungan petani dan reformasi sistem subsidi pupuk menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret dalam mendukung sektor pertanian.
“Petani adalah pahlawan pangan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dijawab. Ini bukan hanya soal produksi, ini soal martabat,” ucapnya.
Irfan menuturkan, capaian ini adalah hasil dari kemauan politik yang kuat dan keberanian untuk memutus rantai kebijakan yang selama ini melemahkan sektor domestik. “Kami di RUMI melihat bahwa pemerintahan saat ini punya kemauan untuk mematahkan dominasi rente impor yang selama ini menekan petani. Momentum ini harus dijaga. Kita tidak bisa lagi bergantung pada mekanisme pasar global yang tidak adil,” pungkasnya.
Sekretaris Jenderal Relawan untuk Majukan Indonesia (RUMI) Irfan Ahmad Fauzi menegaskan komitmen RUMI untuk terus mengawal agenda kedaulatan pangan sebagai bagian dari cita-cita besar Indonesia mandiri. “Kedaulatan pangan bukan mimpi, tapi proses yang sedang berjalan. Dan kami siap menjadi bagian dari gerakan besar ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Dia menilai pemerintahan Prabowo dalam waktu yang relatif singkat telah berhasil menggeser paradigma dari ketergantungan impor menjadi negara produsen yang percaya diri. “Enam bulan bukan waktu yang lama, tapi kita sudah menyaksikan hasilnya. Pemerintah tidak sekadar bicara kemandirian pangan, tapi benar-benar bekerja mencapainya,” ujar Irfan.
Baca juga: Ketum GP Ansor: Siapa Ganggu Pangan, Berhadapan dengan 100.000 Banser Patriot Ketahanan Pangan!
Indonesia, kata dia, berada di titik balik penting. Produksi beras nasional meningkat signifikan, petani lebih sejahtera, dan intervensi pemerintah hadir tepat pada waktunya, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai pelindung kepentingan rakyat.
“Selama ini, petani kita seringkali dibiarkan bertarung sendirian. Harga jatuh, pupuk langka, infrastruktur terbatas. Tapi sekarang, kita mulai melihat perubahan: distribusi pupuk diperbaiki, harga panen dilindungi, dan Bulog aktif menyerap hasil tani,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, apa yang dilakukan pemerintahan Prabowo bukan hanya soal pangan, tetapi soal kedaulatan. Di tengah situasi global yang tidak menentu dan ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok dunia, Indonesia memilih berdiri di atas kemampuan sendiri.
“Negara-negara lain mulai menutup keran ekspor demi mengamankan kebutuhan domestik mereka. Di saat seperti ini, pilihan Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional adalah langkah strategis yang tepat dan visioner,” imbuhnya.
Irfan pun mengapresiasi upaya pemerintah dalam mendorong keberpihakan pada petani. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang menjamin keuntungan petani dan reformasi sistem subsidi pupuk menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret dalam mendukung sektor pertanian.
“Petani adalah pahlawan pangan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dijawab. Ini bukan hanya soal produksi, ini soal martabat,” ucapnya.
Irfan menuturkan, capaian ini adalah hasil dari kemauan politik yang kuat dan keberanian untuk memutus rantai kebijakan yang selama ini melemahkan sektor domestik. “Kami di RUMI melihat bahwa pemerintahan saat ini punya kemauan untuk mematahkan dominasi rente impor yang selama ini menekan petani. Momentum ini harus dijaga. Kita tidak bisa lagi bergantung pada mekanisme pasar global yang tidak adil,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
