Usulan Pergantian Wapres Gibran Dinilai Mustahil Terjadi dan Inkonstitusional
Selasa, 22 April 2025 - 15:48 WIB
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat mengajak 139 anak yatim menonton film animasi Jumbo di Senayan City, Jakarta Pusat, Jumat 11 April 2025. Foto/Setwapres
A
A
A
JAKARTA - Analis Politik Boni Hargens menilai usulan pergantian Wakil Presiden ( Wapres ) Gibran Rakabuming Raka mustahil terjadi. Dia juga menilai usulan tersebut inkonstitusional dan hanya memperkeruh suasana politik nasional.
"Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu (usulan mengganti wapres) mustahil bisa terjadi,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).
Dia menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden adalah dwitunggal yang dipilih secara bersama dan secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. “Adalah suatu hal yang inkonstitusional apabila ada upaya menggantikan wakil presiden di tengah jalan," tuturnya.
Baca juga: Forum Purnawirawan TNI Tuntut Gibran Diganti, PSI Minta Hormati Kedaulatan Rakyat
Dia berpendapat bahwa tidak ada satu pun aturan di dalam peraturan perundang-undangan baik UUD 1945 ataupun di dalam undang-undang yang membolehkan pergantian wapres di tengah jalan. Dia menamnahkan, Pasal 7A UUD 1945 hanya menetapkan beberapa dasar pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
"Hal itu terjadi apabila salah satu atau keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sejauh ini, tidak ada satu pun dari klausul itu yang dilakukan oleh wakil presiden Gibran," ujarnya.
Dia menduga kuat para pengusung ide penggantian Wapres ini hanya mau memperkeruh suasana politik nasional di saat pemerintah sedang bekerja keras dan solid mengatasi potensi ancaman multidimensi. Utamanya, lanjut dia, di bidang ekonomi sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Boni mengatakan, harus bisa dibedakan antara politik kekuasaan dan politik kebangsaan. Dia menuturkan, politik kekuasaan berbicara soal merebut kekuasaan dan itu ranahnya ada di pemilu.
“Kalau tidak menyukai presiden atau wakil presiden ya silakan bersaing lagi di pemilu berikutnya. Sedangkan, politik kebangsaan berbicara tentang komitmen dan aksi nyata dalam membangun bangsa dan negara," jelas dia.
Maka itu, Boni mengingatkan semua elemen bangsa menahan diri agar tidak terjebak dalam politik kekuasaan semata. "Apa yang dilakukan oleh kelompok yang menyudutkan Wapres Gibran adalah politik kekuasaan yang vulgar dan inkonstitusional. Gerakan macam ini berpotensi mengganggu stabilitas politik dan jalannya pemerintahan demokratis hasil pemilu,” pungkasnya.
Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan sebagai respons terhadap kondisi bangsa. Salah satunya penggantian Wakil Presiden.
Beberapa purnawirawan TNI yang meminta Gibran lengser adalah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
"Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu (usulan mengganti wapres) mustahil bisa terjadi,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).
Dia menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden adalah dwitunggal yang dipilih secara bersama dan secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. “Adalah suatu hal yang inkonstitusional apabila ada upaya menggantikan wakil presiden di tengah jalan," tuturnya.
Baca juga: Forum Purnawirawan TNI Tuntut Gibran Diganti, PSI Minta Hormati Kedaulatan Rakyat
Dia berpendapat bahwa tidak ada satu pun aturan di dalam peraturan perundang-undangan baik UUD 1945 ataupun di dalam undang-undang yang membolehkan pergantian wapres di tengah jalan. Dia menamnahkan, Pasal 7A UUD 1945 hanya menetapkan beberapa dasar pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
"Hal itu terjadi apabila salah satu atau keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sejauh ini, tidak ada satu pun dari klausul itu yang dilakukan oleh wakil presiden Gibran," ujarnya.
Dia menduga kuat para pengusung ide penggantian Wapres ini hanya mau memperkeruh suasana politik nasional di saat pemerintah sedang bekerja keras dan solid mengatasi potensi ancaman multidimensi. Utamanya, lanjut dia, di bidang ekonomi sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Boni mengatakan, harus bisa dibedakan antara politik kekuasaan dan politik kebangsaan. Dia menuturkan, politik kekuasaan berbicara soal merebut kekuasaan dan itu ranahnya ada di pemilu.
“Kalau tidak menyukai presiden atau wakil presiden ya silakan bersaing lagi di pemilu berikutnya. Sedangkan, politik kebangsaan berbicara tentang komitmen dan aksi nyata dalam membangun bangsa dan negara," jelas dia.
Maka itu, Boni mengingatkan semua elemen bangsa menahan diri agar tidak terjebak dalam politik kekuasaan semata. "Apa yang dilakukan oleh kelompok yang menyudutkan Wapres Gibran adalah politik kekuasaan yang vulgar dan inkonstitusional. Gerakan macam ini berpotensi mengganggu stabilitas politik dan jalannya pemerintahan demokratis hasil pemilu,” pungkasnya.
Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan sebagai respons terhadap kondisi bangsa. Salah satunya penggantian Wakil Presiden.
Beberapa purnawirawan TNI yang meminta Gibran lengser adalah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
(rca)
Lihat Juga :
