Forum Purnawirawan TNI Tuntut Gibran Diganti, PSI Minta Hormati Kedaulatan Rakyat
Minggu, 20 April 2025 - 23:21 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman merespons tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. FOTO/DOK.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Andy Budiman merespons tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. Andy membela Gibran.
Andy menegaskan tuntutan mengganti Wakil Presiden yang dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum yang sah akan merusak kepercayaan rakyat kepada demokrasi. "Mandat rakyat, melalui Pemilu yang sah, harus dihormati hingga masa jabatan berakhir," kata Andy, dikutip Minggu (20/4/2025).
"Tuntutan tersebut mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Jelas, tuntutan tersebut tidak menghargai kedaulatan rakyat," sambung Andy.
Andy menuturkan, jika jika tuntutan para purnawirawan ini akan menjadi preseden buruk ke depan.
"Siapa pun tidak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka dan tidak suka. MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa mengganti Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana era Orde Baru," lanjut Andy.
Menurutnya, jelas tuntutan tersebut hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu ketenteraman masyarakat. "Perbedaan politik harus diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek. Sebagai purnawirawan prajurit TNI selayaknya mereka memberi teladan dengan menghormati pilihan rakyat," kata Andy.
Diketahui, sejumlah purnawirawan jenderal TNI menyampaikan delapan tuntutan sebagai respons terhadap kondisi bangsa. Salah satunya penggantian Wakil Presiden.
Andy menegaskan tuntutan mengganti Wakil Presiden yang dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum yang sah akan merusak kepercayaan rakyat kepada demokrasi. "Mandat rakyat, melalui Pemilu yang sah, harus dihormati hingga masa jabatan berakhir," kata Andy, dikutip Minggu (20/4/2025).
"Tuntutan tersebut mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Jelas, tuntutan tersebut tidak menghargai kedaulatan rakyat," sambung Andy.
Andy menuturkan, jika jika tuntutan para purnawirawan ini akan menjadi preseden buruk ke depan.
"Siapa pun tidak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka dan tidak suka. MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa mengganti Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana era Orde Baru," lanjut Andy.
Menurutnya, jelas tuntutan tersebut hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu ketenteraman masyarakat. "Perbedaan politik harus diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek. Sebagai purnawirawan prajurit TNI selayaknya mereka memberi teladan dengan menghormati pilihan rakyat," kata Andy.
Diketahui, sejumlah purnawirawan jenderal TNI menyampaikan delapan tuntutan sebagai respons terhadap kondisi bangsa. Salah satunya penggantian Wakil Presiden.
(abd)
Lihat Juga :
