Kuota Internet Gratis Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Mubazir
Sabtu, 05 September 2020 - 22:20 WIB
loading...
Sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet gratis yang disediakan sebuah warung kopi di Jombang, Tangerang Selatan. Foto/SINDOnews/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Penggunaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar Rp9 triliun untuk bantuan kuota internet dinilai harus cermat agar tidak mubazir.
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Ir Asep Saefuddin mencontohkan adanya provider telekomunikasi yang membagi kartu perdana gratis di sebuah daerah padahal jaringannya di daerah itu tak memenuhi standar.
"Akibatnya siswa atau guru yang mendapatkan kuota internet dari Kemendikbud dan menggunakan kartu dari provider tersebut menjadi mubazir karena tidak bisa digunakan untuk pembelajaran secara maksimal," tutur Asep kepada wartawan, Sabtu (9/9/2020).(Baca juga: Akhirnya Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun untuk Pulsa Siswa dan Guru )
Dia mengingatkan Kemendikbud atau institusi lain yang ditugasi menangani pemberian kuota internet cermat dalam menentukan provider yang layak digunakan di sebuah daerah.
Dengan demikian, lanjut dia, pemberian kuota untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini tepat sasaran. "Pemberian kuota ini sangat positif. Tujuannya agar siswa, guru, mahasiswa, dan dosen tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 ini. Tapi harus tepat sasaran. Jangan sampai menjadi mubazir hanya karena salah provider," ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk uang kuota internet.
Mendikbud menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp9 triliun sebagai tunjangan pulsa bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi virus corona Covid-19.
Anggaran tersebut demi menunjang pembelajaran jarak jauh selama tiga hingga empat bulan ke depan.(Baca juga: Juknis Kuota Internet Gratis Sudah Disebar, Disdik Jabar: Sekolah Harus Adil )
Dalam kaitan itu, belajar jarak jauh dengan menggunakan sistem online atau daring harus didukung infrastruktur internet yang mumpuni. Apabila tidak memadai layanan tersebut maka pembelajaran jarak jauh hanya menjadi kendala dan merepotkan, serta menyulitkan orang tua, murid, mahasiswa, guru dan dosen, karena mungkin saja kecepatan internet lamban atau blank spot di sejumlah titik di daerah tersebut.
Di Indonesia, ada lima provider komunikasi seluler, yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren, dan 3 Tri. Penyedia layanan data internet dan telekomunikasi itu memiliki keunggulannya masing-masing.
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Ir Asep Saefuddin mencontohkan adanya provider telekomunikasi yang membagi kartu perdana gratis di sebuah daerah padahal jaringannya di daerah itu tak memenuhi standar.
"Akibatnya siswa atau guru yang mendapatkan kuota internet dari Kemendikbud dan menggunakan kartu dari provider tersebut menjadi mubazir karena tidak bisa digunakan untuk pembelajaran secara maksimal," tutur Asep kepada wartawan, Sabtu (9/9/2020).(Baca juga: Akhirnya Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun untuk Pulsa Siswa dan Guru )
Dia mengingatkan Kemendikbud atau institusi lain yang ditugasi menangani pemberian kuota internet cermat dalam menentukan provider yang layak digunakan di sebuah daerah.
Dengan demikian, lanjut dia, pemberian kuota untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini tepat sasaran. "Pemberian kuota ini sangat positif. Tujuannya agar siswa, guru, mahasiswa, dan dosen tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 ini. Tapi harus tepat sasaran. Jangan sampai menjadi mubazir hanya karena salah provider," ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk uang kuota internet.
Mendikbud menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp9 triliun sebagai tunjangan pulsa bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi virus corona Covid-19.
Anggaran tersebut demi menunjang pembelajaran jarak jauh selama tiga hingga empat bulan ke depan.(Baca juga: Juknis Kuota Internet Gratis Sudah Disebar, Disdik Jabar: Sekolah Harus Adil )
Dalam kaitan itu, belajar jarak jauh dengan menggunakan sistem online atau daring harus didukung infrastruktur internet yang mumpuni. Apabila tidak memadai layanan tersebut maka pembelajaran jarak jauh hanya menjadi kendala dan merepotkan, serta menyulitkan orang tua, murid, mahasiswa, guru dan dosen, karena mungkin saja kecepatan internet lamban atau blank spot di sejumlah titik di daerah tersebut.
Di Indonesia, ada lima provider komunikasi seluler, yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren, dan 3 Tri. Penyedia layanan data internet dan telekomunikasi itu memiliki keunggulannya masing-masing.
(dam)
Lihat Juga :
