Wakil Ketua DPR Adies Kadir Anggap Anjloknya IHSG Masih dalam Jangkauan Mitigasi
Kamis, 20 Maret 2025 - 18:11 WIB
loading...
Wakil Ketua DPR Adies Kadir optimistis dengan fundamental ekonomi Indonesia saat ini. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Adies Kadir optimistis dengan fundamental ekonomi Indonesia saat ini. Dia berpendapat, kuatnya fondasi ekonomi nasional saat ini tak bisa dilepaskan dari langkah-langkah mitigasi yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto .
Hal itu disampaikan Adies merespons relatif cepatnya pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari sebesar di level 6.058 pada Selasa, 18 Maret 2025 menjadi 6.325 pada Rabu, 19 Maret 2025.
“Trading halt baru terjadi sekali pada Selasa kemarin dengan penurunan IHSG sebesar 6,02% ke level 6.058. Sehari setelahnya, pada penutupan perdagangan Rabu, IHSG sudah naik kembali ke level 6.325," katanya, Kamis (20/3/2025).
"Relatif cepatnya pemulihan IHSG tersebut mengisyaratkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan pada saat pandemi. Padahal, tantangan eksternal yang dihadapi relatif sama beratnya,” sambungnya.
Baca juga: Prabowo: Fundamental Ekonomi Kita Kuat, Harga-harga Sembako Terkendali
Adies membeberkan sejumlah langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adies mengungkapkan, langkah mitigasi dan kebijakan strategis yang pertama adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
“Kebijakan baru DHE SDA dirancang untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan yang berlaku efektif per 1 Maret 2025 ini diharapkan dapat menjaga nilai tukar Rupiah pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025 dikisaran Rp16.000 per USD. Tanpa kebijakan ini, kurs Rupiah berisiko melemah hingga menembus batas psikologis Rp17.000 per USD,” jelas Adies.
Baca juga: Sempat Ambruk 7%, IHSG Ditutup Turun 3,84% ke Level 6.223
Adies mengungkapkan, kebijakan lain yang tak kalah strategis adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Adies yakin, Danantara akan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas investasi domestik melalui konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Dengan ini, keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional diharapkan tidak terlalu terganggu oleh risiko menurunnya investasi asing akibat situasi global,” beber Adies.
Selain itu, tegas Adies, di luar dua kebijakan di atas, sebenarnya masih banyak lagi yang layak menjadi perhatian pasar. Sebut saja misalnya pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, program tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Semua kebijakan tersebut tidak hanya akan semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional, namun juga berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target Presiden,” papar Adies.
Meski demikian, Adies mengakui, bahwa program serta kebijakan yang secara teknokratis sangat baik tersebut belum mampu dikonversi menjadi sentimen positif yang optimal di pasar.
“Ini disebabkan salah satunya oleh keterpaduan antar instansi dalam komunikasi dan narasi publik yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan tentunya, pasar juga masih menantikan informasi tentang progres konkret atas implementasi program-program peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang diharapkan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel,” kata Adies.
Atas kondisi itu, Adies memastikan, DPR akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan utamanya kebijakan fiskal 2025 ini. Beberapa langkah krusial telah dilaksanakan, antara lain mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda implementasi aplikasi Coretax secara penuh. “Sebagai gantinya, wajib pajak masih dapat menggunakan aplikasi-aplikasi perpajakan eksisting hingga Coretax benar-benar siap pakai,” imbuh dia.
Adies melanjutkan, DPR juga akan terus memantau perkembangan indikator-indikator ekonomi maupun non-ekonomi yang relevan. Faktor non-ekonomi yang berdampak pada kepercayaan pasar antara lain yang berkaitan dengan indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi.
“DPR berkomitmen untuk mengawal agar kedua indeks tersebut dapat meningkat dalam periode pemerintahan ini,” ungkap Adies yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Adies merasa, meskipun fundamental ekonomi nasional saat ini lebih kuat dibanding masa pandemi, Indonesia tidak boleh lengah mengantisipasi setiap risiko yang mungkin terjadi.
“Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG belakangan ini masih dalam jangkauan mitigasi risiko yang dilakukan Pemerintah maupun DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat secara umum tidak perlu ragu ataupun risau atas prospek ekonomi Indonesia tahun 2025 ini,” katanya.
Hal itu disampaikan Adies merespons relatif cepatnya pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari sebesar di level 6.058 pada Selasa, 18 Maret 2025 menjadi 6.325 pada Rabu, 19 Maret 2025.
“Trading halt baru terjadi sekali pada Selasa kemarin dengan penurunan IHSG sebesar 6,02% ke level 6.058. Sehari setelahnya, pada penutupan perdagangan Rabu, IHSG sudah naik kembali ke level 6.325," katanya, Kamis (20/3/2025).
"Relatif cepatnya pemulihan IHSG tersebut mengisyaratkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan pada saat pandemi. Padahal, tantangan eksternal yang dihadapi relatif sama beratnya,” sambungnya.
Baca juga: Prabowo: Fundamental Ekonomi Kita Kuat, Harga-harga Sembako Terkendali
Adies membeberkan sejumlah langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adies mengungkapkan, langkah mitigasi dan kebijakan strategis yang pertama adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
“Kebijakan baru DHE SDA dirancang untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan yang berlaku efektif per 1 Maret 2025 ini diharapkan dapat menjaga nilai tukar Rupiah pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025 dikisaran Rp16.000 per USD. Tanpa kebijakan ini, kurs Rupiah berisiko melemah hingga menembus batas psikologis Rp17.000 per USD,” jelas Adies.
Baca juga: Sempat Ambruk 7%, IHSG Ditutup Turun 3,84% ke Level 6.223
Adies mengungkapkan, kebijakan lain yang tak kalah strategis adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Adies yakin, Danantara akan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas investasi domestik melalui konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Dengan ini, keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional diharapkan tidak terlalu terganggu oleh risiko menurunnya investasi asing akibat situasi global,” beber Adies.
Selain itu, tegas Adies, di luar dua kebijakan di atas, sebenarnya masih banyak lagi yang layak menjadi perhatian pasar. Sebut saja misalnya pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, program tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Semua kebijakan tersebut tidak hanya akan semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional, namun juga berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target Presiden,” papar Adies.
Meski demikian, Adies mengakui, bahwa program serta kebijakan yang secara teknokratis sangat baik tersebut belum mampu dikonversi menjadi sentimen positif yang optimal di pasar.
“Ini disebabkan salah satunya oleh keterpaduan antar instansi dalam komunikasi dan narasi publik yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan tentunya, pasar juga masih menantikan informasi tentang progres konkret atas implementasi program-program peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang diharapkan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel,” kata Adies.
Atas kondisi itu, Adies memastikan, DPR akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan utamanya kebijakan fiskal 2025 ini. Beberapa langkah krusial telah dilaksanakan, antara lain mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda implementasi aplikasi Coretax secara penuh. “Sebagai gantinya, wajib pajak masih dapat menggunakan aplikasi-aplikasi perpajakan eksisting hingga Coretax benar-benar siap pakai,” imbuh dia.
Adies melanjutkan, DPR juga akan terus memantau perkembangan indikator-indikator ekonomi maupun non-ekonomi yang relevan. Faktor non-ekonomi yang berdampak pada kepercayaan pasar antara lain yang berkaitan dengan indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi.
“DPR berkomitmen untuk mengawal agar kedua indeks tersebut dapat meningkat dalam periode pemerintahan ini,” ungkap Adies yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Adies merasa, meskipun fundamental ekonomi nasional saat ini lebih kuat dibanding masa pandemi, Indonesia tidak boleh lengah mengantisipasi setiap risiko yang mungkin terjadi.
“Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG belakangan ini masih dalam jangkauan mitigasi risiko yang dilakukan Pemerintah maupun DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat secara umum tidak perlu ragu ataupun risau atas prospek ekonomi Indonesia tahun 2025 ini,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
