Tegakkan Protokol COVID-19 di Pilkada, Ini Arahan Mendagri ke Satpol PP

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepada jajaran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) bertindak secara tegas dan proporsional dalam menindak pelanggar protokol kesehatan COVID-19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 .

Hal itu diungkapkannya dalam rapat koordinasi tentang 'Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020' yang digelar secara daring, Jumat (4/9/2020). (Baca juga: PPATK Antisipasi Uang Kejahatan Masuk ke Pilkada 2020)

"Saya paham rekan Satpol PP perlu didukung Polri dan TNI. (Tapi) Satpol PP tolong bertindak tegas tapi proporsional," ujar Tito dalam pengarahannya di Rapat Koordinasi tersebut.

Dia menjelaskan, tindakan tegas harus didasarkan pada aturan atau regulasi yang berlaku tentang penerapan protokol COVID-19. Sementara untuk proporsional, Satpol PP dalam tindakannya juga harus sesuai dengan tingkat pelanggaran atau ancaman yang ada.

Menurut dia, bertindak secara berlebihan juga tidak akan mengundang simpati dari masyarakat atas apa yang dilakukan jajaran Satpol PP. Bahkan, katanya, tindakan itu hanya akan menimbulkan kontraproduktif di tengah masyarakat.

"Ini harus betul-betul Kasatpol PP, Linmas, berikan arahan. Jangan nanti terbalik, bertindak berlebihan main pukul dan lain-lain, akhirnya dilawan, akhirnya konflik," jelas dia.

Kendati demikian, Tito juga menegaskan agar jangan sampai jajaran Satpol PP di lapangan juga dipandang lemah oleh masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta Satpol PP tetap menindak tegas jika terbukti melanggar kententuan yang diatur oleh aturan hukum berlaku. (Baca juga: Nina Da’i Bachtiar-Lucky Hakim Gelar Deklarasi Maju Pilkada Indramayu)

"Bertindak santun, tegas, ramah, tapi disegani itu akan membuat tindakan kita menjadi efektif," tutupnya.