Jokowi Tanggapi Politikus PDIP Deddy Sitorus: Saya Ngalah Terus Lho, tapi Ada Batasnya
loading...
Mantan Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jumat (14/3/2025). Jokowi mengaku selama ini selalu diam ketika difitnah dan dicela. Namun Jokowi mengingatkan bahwa semua itu ada batasnya. Foto/Ary Wahyu Wibowo
A
A
A
SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menanggapi pernyataan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus . Dalam pernyataannya, Deddy Yevri Sitorus menyebut ada utusan yang minta agar pemecatan Jokowi dibatalkan dan mencopot Hasto Kristiyanto dari jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.
"Nggak ada, harusnya disebutkan siapa gitu lho biar jelas, nggak ada," kata Jokowi kepada para wartawan di Solo, Jumat (14/3/2025).
Jokowi balik mempertanyakan kepentingannya apa dirinya mengutus orang untuk hal tersebut.
"Kepentinganya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa coba, logikanya? Saya itu sudah diam lho ya, difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus lho, tapi ada batasnya," tandasnya.
Presiden ke-7 RI ini enggan berkomentar lebih jauh ketika dimintai tanggapan terkait namanya terus dikaitkan dengan PDIP.
Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus mengungkap ada utusan ke PDIP meminta Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekjen. Tak hanya itu, PDIP juga diminta agar tidak memecat Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader.
Hal ini sengaja diungkap Deddy lantaran dia menilai bahwa Hasto merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum. Dia meyakini kasus yang menyeret Hasto itu merupakan bagian dari politisasi hukum.
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," kata Deddy dalam jumpa pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Deddy tak mengungkap identitas secara rinci utusan yang dimaksud. Dia hanya menyebut jika utusan ini merupakan orang yang sangat berwenang. Karena itulah, Deddy meyakini kasus Hasto Kristiyanto ini merupakan murni bentuk kriminalisasi. "Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," ujarnya.
"Nggak ada, harusnya disebutkan siapa gitu lho biar jelas, nggak ada," kata Jokowi kepada para wartawan di Solo, Jumat (14/3/2025).
Jokowi balik mempertanyakan kepentingannya apa dirinya mengutus orang untuk hal tersebut.
"Kepentinganya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa coba, logikanya? Saya itu sudah diam lho ya, difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus lho, tapi ada batasnya," tandasnya.
Presiden ke-7 RI ini enggan berkomentar lebih jauh ketika dimintai tanggapan terkait namanya terus dikaitkan dengan PDIP.
Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus mengungkap ada utusan ke PDIP meminta Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekjen. Tak hanya itu, PDIP juga diminta agar tidak memecat Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader.
Hal ini sengaja diungkap Deddy lantaran dia menilai bahwa Hasto merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum. Dia meyakini kasus yang menyeret Hasto itu merupakan bagian dari politisasi hukum.
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," kata Deddy dalam jumpa pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Deddy tak mengungkap identitas secara rinci utusan yang dimaksud. Dia hanya menyebut jika utusan ini merupakan orang yang sangat berwenang. Karena itulah, Deddy meyakini kasus Hasto Kristiyanto ini merupakan murni bentuk kriminalisasi. "Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," ujarnya.
(abd)
Lihat Juga :
