PSI Yakin Ada Alasan Kuat di Balik Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK
Kamis, 13 Maret 2025 - 18:34 WIB
loading...
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Putu Yoga yakin ada alasan kuat di balik penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Foto/Kemenpan-RB
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Putu Yoga yakin ada alasan kuat di balik penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil ( CPNS ) atau Calon Aparatur Sipil Negara ( CASN ) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satunya, kata dia, untuk memastikan sistem rekrutmen lebih transparan.
“Penundaan dilakukan untuk memastikan sistem rekrutmen lebih transparan, adil, dan berbasis kebutuhan instansi. Karena itu, kami juga memohon teman-teman CPNS bisa lebih bersabar,” kata Putu Yoga dalam keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).
Dia menuturkan, pemerintah sedang menyusun peta jalan reformasi birokrasi agar sehingga perekrutan CPNS harus secermat mungkin. “Dengan mengubah waktu pengangkatan, pemerintah dapat memastikan formasi yang tersedia, baik yang lama maupun yang baru, benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Yoga.
Baca juga: Soal Penundaan CPNS dan PPPK, Prabowo: Lagi Diurus Semuanya
Di sisi lain, kata dia, penundaan ini memberikan lebih banyak waktu untuk para CPNS dalam mempersiapkan diri. “Mereka jadi punya waktu tambahkan untuk meningkatkan keterampilan dan memperkaya wawasan sebelum akhirnya masuk ke birokrasi,” ujar mantan Ketua Presidium PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) ini.
Pada akhirnya, kata dia, sumber daya manusia (SDM) unggul di pemerintahan bisa berkinerja maksimal. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Prabowo menegaskan telah mengurus masalah pengangkatan CPNS dan PPPK. “Ya, lagi diurus semuanya," tegas Prabowo usai menghadiri acara di Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Diketahui sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka juga menyebut pemerintah akan menyampaikan perkembangan terkait polemik penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024. "Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update," kata Gibran.
Dia menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki solusi terkait polemik tersebut. Oleh sebab itu, para CPNS dan PPPK 2024, diharapkan menunggu pengumuman yang akan disampaikan pemerintah. "Sudah ada solusinya. Tunggu saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengusulkan pengangkatan CASN 2024 dapat disesuaikan.
Dia menyebut, hal tersebut telah disetujui Komisi II DPR dalam rapat kerja (raker) hari ini di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat penataan ASN secara nasional.
“Tadi sudah disampaikan bahwa Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” ucap Rini.
Dalam raker tersebut, dalam raker tersebut, Kementerian PANRB dan Komisi II DPR menyepakati pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dilakukan pada Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan pada Maret 2026.
“Penundaan dilakukan untuk memastikan sistem rekrutmen lebih transparan, adil, dan berbasis kebutuhan instansi. Karena itu, kami juga memohon teman-teman CPNS bisa lebih bersabar,” kata Putu Yoga dalam keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).
Dia menuturkan, pemerintah sedang menyusun peta jalan reformasi birokrasi agar sehingga perekrutan CPNS harus secermat mungkin. “Dengan mengubah waktu pengangkatan, pemerintah dapat memastikan formasi yang tersedia, baik yang lama maupun yang baru, benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Yoga.
Baca juga: Soal Penundaan CPNS dan PPPK, Prabowo: Lagi Diurus Semuanya
Di sisi lain, kata dia, penundaan ini memberikan lebih banyak waktu untuk para CPNS dalam mempersiapkan diri. “Mereka jadi punya waktu tambahkan untuk meningkatkan keterampilan dan memperkaya wawasan sebelum akhirnya masuk ke birokrasi,” ujar mantan Ketua Presidium PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) ini.
Pada akhirnya, kata dia, sumber daya manusia (SDM) unggul di pemerintahan bisa berkinerja maksimal. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Prabowo menegaskan telah mengurus masalah pengangkatan CPNS dan PPPK. “Ya, lagi diurus semuanya," tegas Prabowo usai menghadiri acara di Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Diketahui sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka juga menyebut pemerintah akan menyampaikan perkembangan terkait polemik penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024. "Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update," kata Gibran.
Dia menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki solusi terkait polemik tersebut. Oleh sebab itu, para CPNS dan PPPK 2024, diharapkan menunggu pengumuman yang akan disampaikan pemerintah. "Sudah ada solusinya. Tunggu saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengusulkan pengangkatan CASN 2024 dapat disesuaikan.
Dia menyebut, hal tersebut telah disetujui Komisi II DPR dalam rapat kerja (raker) hari ini di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat penataan ASN secara nasional.
“Tadi sudah disampaikan bahwa Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” ucap Rini.
Dalam raker tersebut, dalam raker tersebut, Kementerian PANRB dan Komisi II DPR menyepakati pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dilakukan pada Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan pada Maret 2026.
(rca)
Lihat Juga :
