Menko Polkam Bentuk Desk Penanganan Karhutla dan Pelindungan Pekerja Migran
Kamis, 13 Maret 2025 - 17:14 WIB
loading...
Menko Polkam resmi meluncurkan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau TPPO. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan ( Kemenko Polkam ) resmi meluncurkan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pembentukan kedua desk tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Polkam Budi Gunawan menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian besar terhadap kebakaran hutan (karhutla) yang memiliki dampak sangat luas, tidak hanya korban jiwa dan kerugian lingkungan, tetapi juga dampak geopolitik yang cukup signifikan. Sebab dampak asapnya merambah lintas negara.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban trafficking atau people smuggling,” ujarnya, Kamis (13/3/2025).
Baca juga: Menko Polkam BG Ungkap Ada 300 Lebih Jalur Tikus Penyelundupan
Menurut Budi Gunawan, leading sector Desk Koordinasi Penanganan Karhutla adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, leading sectornya Menteri P2MI bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.
“Adapun kementerian lembaga yang juga berkolaborasi dan bekerja sama lintas sektoral, meliputi Kementerian Setneg; Kemendagri; Kemlu; TNI; Polri; Kejaksaan Agung,” ujarnya.
Baca juga: Gelar Rakor, Menko Polkam Pastikan Kesiapan Pengamanan Mudik dan Idulfitri 1446
Selain itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ BP2MI, Kemenhut, Kemen LH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.Kementerian Komdigi; Kemen Imipas, Kemen ATR/BPN. Kemenkes; Kemensos; Kemenaker; Kementan.
Termasuk Kantor Staf Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, PPATK; BIN; BNPB; BMKG; BAKAMLA; BNPT dan Badan Informasi Geospasial. Rapat koordinasi ini juga diikuti Gubernur Lampung; Jambi; Sumsel; Riau; Kepri; Kaltara; Kalsel, Kalbar; Kaltim; Kalteng serta Pangdam, Kapolda, dan Kajati secara zoom.
Untuk kebakaran hutan, kata Budi Gunawan, berdasarkan prediksi BMKG meskipun di beberapa wilayah saat ini masih dalam musim penghujan, namun beberapa titik hotspot di beberapa daerah sudah memasuki kemarau. Diprediksi puncak kemarau terjadi pada Juni hingga September 2025 dengan daerah rawan Gorontalo, Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan.
“Sehingga pemerintah sudah mulai menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi bencana di musim kemarau, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Kita berharap, dengan adanya desk ini, Indonesia bisa mencapai Zero Karhutla dan membangun sistem mitigasi dan pencegahan yang baik. Karena Karhutla tidak hanya memiliki dampak lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik di kawasan,” katanya.
Hal ini tentunya membutuhkan kolaborasi tidak hanya dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dari swasta dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lahan agar jangan sampai ada yang terbakar. “Dalam rapat ada inisiatif-inisiatif yang sangat baik seperti pembukaan lahan tanpa bakar dan relawan penanganan kebakaran yang diinisiasi pemda-pemda,” katanya.
Terkait pekerja migran, Presiden memberikan perhatian besar kepada pekerja migran Indonesia yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan negara dalam bentuk devisa yang dikirimkan.
“Kita tahu, pekerja migran kita adalah pahlawan devisa, remitansinya mencapai Rp251 triliun pada 2024. Kontribusi ini sangat berarti dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap saudara-saudara kita dengan membentuk Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/TPPO,” katanya.
Budi Gunawan menyebut, pada 2024, tercatat lebih dari 40.000 kasus terkait pekerja migran, termasuk eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal. Oleh karenanya pemerintah menargetkan, semua kasus terkait pekerja migran dapat tertangani dengan baik dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan efektifnya penanganan kasus pekerja migran dari hulu hingga hilir.
Menko Polkam Budi Gunawan menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian besar terhadap kebakaran hutan (karhutla) yang memiliki dampak sangat luas, tidak hanya korban jiwa dan kerugian lingkungan, tetapi juga dampak geopolitik yang cukup signifikan. Sebab dampak asapnya merambah lintas negara.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban trafficking atau people smuggling,” ujarnya, Kamis (13/3/2025).
Baca juga: Menko Polkam BG Ungkap Ada 300 Lebih Jalur Tikus Penyelundupan
Menurut Budi Gunawan, leading sector Desk Koordinasi Penanganan Karhutla adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, leading sectornya Menteri P2MI bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.
“Adapun kementerian lembaga yang juga berkolaborasi dan bekerja sama lintas sektoral, meliputi Kementerian Setneg; Kemendagri; Kemlu; TNI; Polri; Kejaksaan Agung,” ujarnya.
Baca juga: Gelar Rakor, Menko Polkam Pastikan Kesiapan Pengamanan Mudik dan Idulfitri 1446
Selain itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ BP2MI, Kemenhut, Kemen LH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.Kementerian Komdigi; Kemen Imipas, Kemen ATR/BPN. Kemenkes; Kemensos; Kemenaker; Kementan.
Termasuk Kantor Staf Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, PPATK; BIN; BNPB; BMKG; BAKAMLA; BNPT dan Badan Informasi Geospasial. Rapat koordinasi ini juga diikuti Gubernur Lampung; Jambi; Sumsel; Riau; Kepri; Kaltara; Kalsel, Kalbar; Kaltim; Kalteng serta Pangdam, Kapolda, dan Kajati secara zoom.
Untuk kebakaran hutan, kata Budi Gunawan, berdasarkan prediksi BMKG meskipun di beberapa wilayah saat ini masih dalam musim penghujan, namun beberapa titik hotspot di beberapa daerah sudah memasuki kemarau. Diprediksi puncak kemarau terjadi pada Juni hingga September 2025 dengan daerah rawan Gorontalo, Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan.
“Sehingga pemerintah sudah mulai menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi bencana di musim kemarau, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Kita berharap, dengan adanya desk ini, Indonesia bisa mencapai Zero Karhutla dan membangun sistem mitigasi dan pencegahan yang baik. Karena Karhutla tidak hanya memiliki dampak lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik di kawasan,” katanya.
Hal ini tentunya membutuhkan kolaborasi tidak hanya dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dari swasta dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lahan agar jangan sampai ada yang terbakar. “Dalam rapat ada inisiatif-inisiatif yang sangat baik seperti pembukaan lahan tanpa bakar dan relawan penanganan kebakaran yang diinisiasi pemda-pemda,” katanya.
Terkait pekerja migran, Presiden memberikan perhatian besar kepada pekerja migran Indonesia yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan negara dalam bentuk devisa yang dikirimkan.
“Kita tahu, pekerja migran kita adalah pahlawan devisa, remitansinya mencapai Rp251 triliun pada 2024. Kontribusi ini sangat berarti dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap saudara-saudara kita dengan membentuk Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/TPPO,” katanya.
Budi Gunawan menyebut, pada 2024, tercatat lebih dari 40.000 kasus terkait pekerja migran, termasuk eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal. Oleh karenanya pemerintah menargetkan, semua kasus terkait pekerja migran dapat tertangani dengan baik dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan efektifnya penanganan kasus pekerja migran dari hulu hingga hilir.
(cip)
Lihat Juga :
