Kenapa Video Anggota DPR Terima Amplop Cokelat saat Rapat Bareng Pertamina Bikin Heboh Publik?

JAKARTA - Video anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menerima sebuah amplop cokelat saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) pada Selasa (11/3/2025) viral di media sosial. Potongan video tersebut bikin heboh publik meski Herman maupun sejumlah anggota DPR lainnya sudah buka suara.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memahami video tersebut bikin heboh publik. “Lagian sedang rapat kok malah tanda tangan amplop. Saya kira sih akarnya itu pada sensitivitas publik terhadap persoalan korupsi,” ujar Lucius kepada SindoNews, Kamis (13/3/2025).

Sebab, kata Lucius, DPR menjadi satu dari sekian lembaga yang dianggap dekat dengan praktik korupsi. “Nah, sensitivitas itu lalu begitu cepat merespons ketika menonton cuplikan video tadi. Aksi memberikan tanda tangan lalu mengambil amplop dari map bisa dimaknai macam-macam,” tuturnya.

Baca juga: Viral Anggota DPR Terima Amplop Cokelat saat Rapat Bareng Direksi Pertamina, Ini Faktanya



Apalagi, lanjut Lucius, aksi itu terjadi ketika DPR melakukan rapat dengan Pertamina yang isu utamanya juga soal korupsi di Pertamina. “Mudah sekali menghubungkan amplop itu dengan rapat yang sedang berlangsung,” jelasnya.

Menurut Lucius, klarifikasi Komisi VI DPR yang mengatakan bahwa amplop dan tanda tangan itu terkait surat perintah perjalanan dinas atau SPPD tak menghilangkan kecurigaan publik. Karena publik tak disuguhkan dengan bukti surat apa yang ditandatangani anggota saat itu.

“Bekal ketidakpercayaan akut kepada DPR dan juga isu korupsi Pertamina yang lagi menghangat ya membuat publik lebih mudah menduga amplop cokelat itu mungkin saja terkait Pertamina atau kasus korupsi juga,” tutur Lucius.

Baca juga: Ahok Penuhi Panggilan Kejagung: Apa yang Saya Tahu Akan Saya Sampaikan!

“Kalau benar itu adalah SPPD, jadi heran juga ngapain secretariat harus begitu buru-buru meminta tanda tangan anggota di tengah rapat penting yang sedang berlangsung? Kenapa enggak nunggu sampai rapat selesai sih?” sambungnya.

Kalau benar SPPD, lanjut Lucius, mudah saja untuk meyakinkan netizen, buka suratnya dan tunjukkan kepada publik. “Walau hal ini rasanya jadi sulit karena sudah lewat dua hari nih. Kalau baru dilakukan hari ini atau besok, ya netizen yang kadung nggak percaya DPR tetap tak akan percaya dengan keaslian surat itu,” imbuhnya.

Maka itu, dia berpendapat bahwa penting bagi DPR untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas harus dijalankan secara sungguh-sungguh. “Lalu penting juga untuk menghormati rapat dengan tidak mencampurinya dengan urusan administrasi seperti yang dilakukan sekjen, kalau benar itu SPPD lho ya. Masak lagi rapat, sibuk urusan administrasI SPPD?” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, viral sebuah video yang menampilkan anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menerima sebuah amplop cokelat saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) pada Selasa (11/3/2025). Momen itu terjadi kala kamera menyorot anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto

Sementara itu, Herman yang tengah duduk di samping Darmadi, terlihat tengah menandatangani sebuah dokumen. Setelah itu, Herman yang kenakan kemeja batik warna kuning itu, mengambil sebuah amplop dibalik kertas yang ditanganinya. Legislator Partai Demokrat pun itu langsung menyimpan amplop itu di bawah meja.

Merespons itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengklarifikasi video tersebut. Ia menuturkan, amplop yang diambil Herman merupakan uang perjalanan dinas yang belum diambil Herman.

"Saya ingin sampaikan bahwa amplop cokelat yang diterima anggota Komisi VI itu, dengan bapak berbatik kuning itu, itu adalah amplop yang merupakan uang SPPD di mana bapak batik baju kuning itu menandatangani SPPD itu soal perjalanan dinasnya. Kebetulan amplopnya belum diambil, minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil," terang Andre saat RDPU dengan direksi PGN dan Pertamina Hulu Energi, Rabu (12/3/2025).

Sementara itu, Herman mengaku geli dengan narasi miring yang beredar di media sosial terkait video amplop tersebut. Padahal, kata dia, amplop itu berisi uang perjalanan dinasnya yang belum diambil.

"Memang ada sekretariat karena saya belum mengambil SPPD di Minggu lalu saya tidak sempat, karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu, dengan batik baju kuning," tutur Herman.

Herman pun menganggap narasi miring terkait video tersebut sebagai bentuk fitnah yang keji. Ia menilai, sebaran video itu merupakan bentuk perlawanan terhadap proxy kelompok tertentu.

"Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji," ucap Herman.

"Itulah menurut saya perlawanan-perlawanan proxy terhadap kekuatan kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara, terutama Pertamina pada waktu kemarin kita rapat dengan mereka," pungkasnya.