Penunjukan Belasan Kader PSI di Struktur OMO FOLU Net Sink, Komisi IV DPR: Potensi Konflik Kepentingan
Sabtu, 08 Maret 2025 - 20:33 WIB
loading...
A
A
A
"Oleh karena itu, evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil murni untuk kepentingan bangsa dan lingkungan," terang Johan.
Di sisi lain, Johan meminta agar proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030 harus dilakukan secara transparan.
Baca juga: DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030
Dia pun meminta agar proses rekrutmen didasari atas kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," pungkas Johan.
Diketahui, sedikitnya 11 orang kader PSI masuk menjadi tim OMO FOLU Net Sink yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keberadaan mereka didasari atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022.
Di sisi lain, Johan meminta agar proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030 harus dilakukan secara transparan.
Baca juga: DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030
Dia pun meminta agar proses rekrutmen didasari atas kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," pungkas Johan.
Diketahui, sedikitnya 11 orang kader PSI masuk menjadi tim OMO FOLU Net Sink yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keberadaan mereka didasari atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022.
Lihat Juga :
