Masinton Ungkap Alasan Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retret di Magelang
Sabtu, 22 Februari 2025 - 19:20 WIB
loading...
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memberikan keterangan kepada media di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2/2025). FOTO/YOHANES DEMO
A
A
A
JAKARTA - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu mengungkapkan alasan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, semua itu karena adanya ketidakadilan hukum.
Namun, Masinton enggan menjelaskan secara gamblang bentuk ketidakadilan hukum tersebut. Ia juga enggan menyebut apakah penundaan ini terkait penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.
"Alasan penundaannya apa, ya sudah jelas ya, karena ada ketidakadilan hukum. Jadi kita memperjuangkan agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di republik ini," katanya ditemui di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2/2025).
Baca juga: Pramono Anung Kumpulkan 55 Kepala Daerah PDIP di Magelang, Sampaikan Arahan Megawati soal Retret
Menurutnya, ketidakadilan hukum yang sedang diperjuangkan ini berlaku secara umum. Sebab, pada dasarnya hukum bisa menjerat siapa pun warga negara Indonesia. Meski begitu, dalam konteks ini ia menilai masyarakat sudah bisa membaca tujuan dari instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Mau menjerat siapa pun lah. Keadilan itu kan universal, dia tidak berlaku hanya pada satu dua orang atau kelompok, tetapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan bahwa sebanyak 55 kepala daerah dari kader PDIP telah berkumpul di Magelang. Mereka direncakan untuk bergabung dalam kegiatan retreat tersebut.
"Tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Pram (Gubernur DKJ Pramono Anung) bahwa kita semua ini siap mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan. Makannya semua standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara," ujarnya.
Namun, Masinton enggan menjelaskan secara gamblang bentuk ketidakadilan hukum tersebut. Ia juga enggan menyebut apakah penundaan ini terkait penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.
"Alasan penundaannya apa, ya sudah jelas ya, karena ada ketidakadilan hukum. Jadi kita memperjuangkan agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di republik ini," katanya ditemui di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2/2025).
Baca juga: Pramono Anung Kumpulkan 55 Kepala Daerah PDIP di Magelang, Sampaikan Arahan Megawati soal Retret
Menurutnya, ketidakadilan hukum yang sedang diperjuangkan ini berlaku secara umum. Sebab, pada dasarnya hukum bisa menjerat siapa pun warga negara Indonesia. Meski begitu, dalam konteks ini ia menilai masyarakat sudah bisa membaca tujuan dari instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Mau menjerat siapa pun lah. Keadilan itu kan universal, dia tidak berlaku hanya pada satu dua orang atau kelompok, tetapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan bahwa sebanyak 55 kepala daerah dari kader PDIP telah berkumpul di Magelang. Mereka direncakan untuk bergabung dalam kegiatan retreat tersebut.
"Tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Pram (Gubernur DKJ Pramono Anung) bahwa kita semua ini siap mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan. Makannya semua standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara," ujarnya.
(abd)
Lihat Juga :
