Demo Indonesia Gelap Ricuh, Pengunjuk Rasa Lempar Molotov hingga Nyalakan Petasan
loading...
Massa aksi melaksanakan demo bertajuk Indonesia Gelap mulai melakukan aksi pelemparan kepada petugas kepolisian. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Massa aksi melaksanakan demo bertajuk Indonesia Gelap mulai melakukan aksi pelemparan kepada petugas kepolisian, di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025). Ketegangan mulai terjadi saat malam hari.
Bedasarkan pantauan di lokasi, sekitar pukul 18.40 WIB kericuhan mulai terjadi. Tampak peserta aksi melakukan pelemparan bom molotov kepada petugas kepolisian. Ada dari mereka yang menyalakan petasan di lokasi aksi. Tak hanya itu beberapa peserta aksi juga melakukan pelemparan, bekas air mineral ke barisan polisi di balik barier beton.
Sekadar informasi, Koalisi Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dimulai pukul 14.00 WIB dengan long march dari Taman Izmail Marzuki menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi.
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Peserta aksi menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang.
Adapun berikut tuntutan peserta aksi Indonesia di antaranya:
1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.
2. Cabut PSN bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati
Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak UU Minerba
Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.
4. Hapuskan Multifungsi TNI
Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Evaluasi Inpres No. 01 Tahun 2025
Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis.
Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen dan kesejahteraan dosen.
Akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan lindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset.
Korupsi adalah hal mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan
Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah pengawasan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih
Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat bermasalah.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR Tentang Tata Tertib
Revisi Tatib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan DPR.
13. Reformasi Polri
Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Bedasarkan pantauan di lokasi, sekitar pukul 18.40 WIB kericuhan mulai terjadi. Tampak peserta aksi melakukan pelemparan bom molotov kepada petugas kepolisian. Ada dari mereka yang menyalakan petasan di lokasi aksi. Tak hanya itu beberapa peserta aksi juga melakukan pelemparan, bekas air mineral ke barisan polisi di balik barier beton.
Sekadar informasi, Koalisi Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dimulai pukul 14.00 WIB dengan long march dari Taman Izmail Marzuki menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi.
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Peserta aksi menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang.
Adapun berikut tuntutan peserta aksi Indonesia di antaranya:
1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.
2. Cabut PSN bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati
Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak UU Minerba
Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.
4. Hapuskan Multifungsi TNI
Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Evaluasi Inpres No. 01 Tahun 2025
Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis.
Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen dan kesejahteraan dosen.
Akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan lindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset.
Korupsi adalah hal mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan
Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah pengawasan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih
Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat bermasalah.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR Tentang Tata Tertib
Revisi Tatib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan DPR.
13. Reformasi Polri
Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
(cip)
Lihat Juga :
