Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat, Wamendagri Buka Suara
Jum'at, 21 Februari 2025 - 13:03 WIB
loading...
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk tak ikut kegiatan retreat di Magelang. Foto/iNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk tak ikut kegiatan retreat di Magelang. Bima Arya pun meminta semua pihak untuk menunggu.
Dirinya akan menyampaikan keterangan lanjutan setelah semua kepala daerah tiba di Magelang sekitar pukul 15.00 WIB. “Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00 WIB. Nah sekarang ini jam 11.33 WIB sebelum Jumatan, jam 15.00 WIB maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja," kata Bima dalam jumpa pers di Magelang, Jumat (21/2/2025).
Setelah semua kepala daerah tiba di Magelang, dirinya akan mendapatkan data siapa yang datang atau tidak. Setelah mendapatkan data tersebut, kata Bima, pihaknya akan memberikan pernyataan.
Baca juga: Pramono Anung Bungkam soal Instruksi Megawati Melarang Ikut Retreat
"Nah setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhannas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu," ungkapnya.
Diketahui, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. Megawati meminta kadernya untuk tak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati)," kata Guntur Romli saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.
"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.
Bahkan, mereka yang sudah diperjalanan diminta untuk berhenti. Kepala Daerah diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tuturnya.
Instruksi kedua, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diminta untuk tetap bisa berkomunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tulis poin kedua instruksi tersebut.
Adapun dalam surat instruksi itu diambil setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. "Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan korupsi," tulis surat tersebut.
Dirinya akan menyampaikan keterangan lanjutan setelah semua kepala daerah tiba di Magelang sekitar pukul 15.00 WIB. “Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00 WIB. Nah sekarang ini jam 11.33 WIB sebelum Jumatan, jam 15.00 WIB maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja," kata Bima dalam jumpa pers di Magelang, Jumat (21/2/2025).
Setelah semua kepala daerah tiba di Magelang, dirinya akan mendapatkan data siapa yang datang atau tidak. Setelah mendapatkan data tersebut, kata Bima, pihaknya akan memberikan pernyataan.
Baca juga: Pramono Anung Bungkam soal Instruksi Megawati Melarang Ikut Retreat
"Nah setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhannas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu," ungkapnya.
Diketahui, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. Megawati meminta kadernya untuk tak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati)," kata Guntur Romli saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.
"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.
Bahkan, mereka yang sudah diperjalanan diminta untuk berhenti. Kepala Daerah diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tuturnya.
Instruksi kedua, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diminta untuk tetap bisa berkomunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tulis poin kedua instruksi tersebut.
Adapun dalam surat instruksi itu diambil setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. "Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan korupsi," tulis surat tersebut.
(rca)
Lihat Juga :
