Efisiensi Kemenag Sasar Madrasah, Selly Gantina PDIP: Cermin Ketidakadilan Sistem Pendidikan Nasional
Selasa, 18 Februari 2025 - 11:00 WIB
loading...
Kepala Poksi PDIP dari Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyoroti efisiensi yang dilakukan Kemenag yang menyasar dunia pendidikan lewat dana BOS. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Poksi PDIP dari Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyoroti efisiensi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) yang menyasar dunia pendidikan lewat dana BOS.
“Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Tidak ada satu pun anak bangsa yang boleh tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di madrasah,” ujar Selly, Selasa (18/2/2025).
Selaras dengan mandat Ketua DPR Puan Maharani. menurut mantan Bupati Cirebon itu, madrasah bukan hanya sekadar institusi pendidikan, tetapi juga benteng moral yang selama ini berperan dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa.
Baca juga: Kejaksaan Agung Kena Efisiensi Anggaran Rp5,4 Triliun
Karena itulah, dia tak sependapat efisiensi dengan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: B-135/DJ.I/KU.00.2/2025.
Baginya kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan pendidikan berbasis keagamaan. Sebab, pemotongan berdampak drastis bagi anggaran dari semula Rp950 ribu menjadi Rp500 ribu untuk Madrasah Ibtidaiyah, dari Rp1,2 juta menjadi Rp600 ribu untuk Madrasah Tsanawiyah, serta dari Rp1,5 juta menjadi Rp700 ribu untuk Madrasah Aliyah. Hal itu jelas berpotensi mengancam eksistensi madrasah di berbagai daerah.
“Kami di Fraksi PDIP memandang kebijakan ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, tetapi lebih jauh mencerminkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan nasional,” ucapnya.
Terlebih, pemotongan ini hanya terjadi pada madrasah, sementara sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap mendapatkan dana BOS seperti biasa.
Ketimpangan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Meski demikian, Selly mendukung program Presiden Prabowo termasuk efisiensi anggaran. Dia memahami langkah Presiden merupakan bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.
Karenanya, dia meminta kementerian dan lembaga lainnya untuk selaras dengan kebijakan ini. Termasuk tidak mengorbankan sektor pendidikan, terlebih madrasah yang menjadi pilihan utama bagi banyak anak bangsa, terutama di daerah-daerah terpencil.
Menurut dia, adanya penerimaan ASN sebanyak 17.000 dan PPPK sebanyak 71.000 yang belum teranggarkan dengan baik memicu kekhawatiran besar tentang bagaimana keberlanjutan pembiayaan tenaga pendidik di madrasah.
Baginya, jika tidak ada alokasi anggaran yang jelas, kita sedang menghadapi risiko serius terhadap kesejahteraan para guru dan stabilitas pendidikan madrasah secara keseluruhan.
Fraksi PDIP masih meyakini apa yang dilakukan Kemenag tak selaras dengan visi Presiden yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan, termasuk madrasah.
“Kami mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan segera melakukan evaluasi dan mencari solusi yang lebih adil serta berkelanjutan terkait pemotongan dana BOS Madrasah,” ujar Selly.
Selain itu, dia meminta pemerintah memastikan bahwa madrasah tetap memiliki daya saing dan tidak tertinggal hanya karena keterbatasan anggaran. Jangan sampai madrasah yang selama ini berperan besar dalam membentuk karakter bangsa justru melemah akibat kebijakan yang kurang berpihak.
“Kami juga tidak ingin melihat para guru dan tenaga kependidikan di madrasah semakin terbebani karena ketidakpastian anggaran yang mengancam kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Dalam jangka panjang, Fraksi PDIP akan terus mengawal isu ini di parlemen dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, terutama dalam sektor pendidikan. Khususnya mengenai alokasi anggaran pendidikan dilakukan secara transparan, adil, dan proporsional.
“Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa suara masyarakat, terutama para guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik di madrasah benar-benar didengar dan diperjuangkan. Karena di tangan mereka masa depan bangsa ini ditentukan,” katanya.
“Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Tidak ada satu pun anak bangsa yang boleh tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di madrasah,” ujar Selly, Selasa (18/2/2025).
Selaras dengan mandat Ketua DPR Puan Maharani. menurut mantan Bupati Cirebon itu, madrasah bukan hanya sekadar institusi pendidikan, tetapi juga benteng moral yang selama ini berperan dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa.
Baca juga: Kejaksaan Agung Kena Efisiensi Anggaran Rp5,4 Triliun
Karena itulah, dia tak sependapat efisiensi dengan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: B-135/DJ.I/KU.00.2/2025.
Baginya kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan pendidikan berbasis keagamaan. Sebab, pemotongan berdampak drastis bagi anggaran dari semula Rp950 ribu menjadi Rp500 ribu untuk Madrasah Ibtidaiyah, dari Rp1,2 juta menjadi Rp600 ribu untuk Madrasah Tsanawiyah, serta dari Rp1,5 juta menjadi Rp700 ribu untuk Madrasah Aliyah. Hal itu jelas berpotensi mengancam eksistensi madrasah di berbagai daerah.
“Kami di Fraksi PDIP memandang kebijakan ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, tetapi lebih jauh mencerminkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan nasional,” ucapnya.
Terlebih, pemotongan ini hanya terjadi pada madrasah, sementara sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap mendapatkan dana BOS seperti biasa.
Ketimpangan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Meski demikian, Selly mendukung program Presiden Prabowo termasuk efisiensi anggaran. Dia memahami langkah Presiden merupakan bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.
Karenanya, dia meminta kementerian dan lembaga lainnya untuk selaras dengan kebijakan ini. Termasuk tidak mengorbankan sektor pendidikan, terlebih madrasah yang menjadi pilihan utama bagi banyak anak bangsa, terutama di daerah-daerah terpencil.
ASN dan PPPK Disorot
Politikus perempuan ini juga mencermati persoalan yang tak kalah mendesak terkait pengangkatan ASN dan PPPK di lingkungan Kementerian Agama yang berbanding terbalik dengan pembatasan dana BOS.Menurut dia, adanya penerimaan ASN sebanyak 17.000 dan PPPK sebanyak 71.000 yang belum teranggarkan dengan baik memicu kekhawatiran besar tentang bagaimana keberlanjutan pembiayaan tenaga pendidik di madrasah.
Baginya, jika tidak ada alokasi anggaran yang jelas, kita sedang menghadapi risiko serius terhadap kesejahteraan para guru dan stabilitas pendidikan madrasah secara keseluruhan.
Fraksi PDIP masih meyakini apa yang dilakukan Kemenag tak selaras dengan visi Presiden yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan, termasuk madrasah.
“Kami mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan segera melakukan evaluasi dan mencari solusi yang lebih adil serta berkelanjutan terkait pemotongan dana BOS Madrasah,” ujar Selly.
Selain itu, dia meminta pemerintah memastikan bahwa madrasah tetap memiliki daya saing dan tidak tertinggal hanya karena keterbatasan anggaran. Jangan sampai madrasah yang selama ini berperan besar dalam membentuk karakter bangsa justru melemah akibat kebijakan yang kurang berpihak.
“Kami juga tidak ingin melihat para guru dan tenaga kependidikan di madrasah semakin terbebani karena ketidakpastian anggaran yang mengancam kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Dalam jangka panjang, Fraksi PDIP akan terus mengawal isu ini di parlemen dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, terutama dalam sektor pendidikan. Khususnya mengenai alokasi anggaran pendidikan dilakukan secara transparan, adil, dan proporsional.
“Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa suara masyarakat, terutama para guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik di madrasah benar-benar didengar dan diperjuangkan. Karena di tangan mereka masa depan bangsa ini ditentukan,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
