Menkes Ungkit Harvey Moeis Jadi Penerima Bantuan BPJS di Rapat DPR
loading...
Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Foto/Instagram Sandra Dewi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkit Harvey Moeis , suami Sandra Dewi yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Dia menyoroti pentingnya keakuratan data penerima bantuan.
Dia mencontohkan kasus yang pernah terjadi pada Harvey Moeis, seorang pengusaha yang terjerat kasus korupsi timah justru menjadi PBI BPJS Kesehatan . Hal ini, menurut Menkes, tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dia menambahkan bahwa orang yang memiliki kartu kredit dengan limit besar atau tagihan listrik yang tinggi tidak seharusnya mendapat subsidi PBI.
“Nah, cuma definisi miskinnya ini yang kita harus hati-hati. Contoh Harvey Moeis, contoh jangan terulang lagilah. Kenapa orang sekaya dia, semampu dia dibayarin. Saya kan orang perbankan, jadi banyak data gitu. Kan nggak cocok, orang disubsidi PBI baik oleh pemda maupun oleh pemerintah pusat tapi punya kartu kredit misalnya limitnya Rp50 juta itu kan enggak cocok. Atau dia misalnya dibayarin PBI-nya gratis ini ya tapi KWH listriknya 2.400, ya mungkin sekarang sudah satu jutaan,” kata Menkes.
![Menkes Ungkit Harvey Moeis Jadi Penerima Bantuan BPJS di Rapat DPR]()
Sebagai langkah perbaikan, Menkes mengusulkan agar data penerima bantuan BPJS disinkronkan dengan data perbankan dan data pemakaian listrik, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Dia juga menyarankan agar kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait terus dilakukan agar data yang digunakan lebih akurat.
“Nah, hal-hal seperti ini yang saya minta waktu itu ke DJSN sama teman-teman BPJS tolong datanya diperbaiki dengan crossing seperti itu ya. Data listrik, data perbankan ada kualitas data yang paling baik ya. Kita tinggal lihat aja 96 juta PBI itu berantem terus ini benar apa enggak, saya sudah ngomong sama Menteri Sosial sudah pak kita pakai yang gampang saja, kita crossing saja itu dengan data PBI kita dengan data listrik. Jangan-jangan bayarnya 2.000 KWH dikasih PBI, bisa jadi ya, kayak Harvey Moeis itu,” ujarnya.
Menkes pun menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang adil dan merata kepada seluruh rakyat, dan bahwa perbaikan data adalah langkah penting agar subsidi ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. “Nah ini kan kita juga yang malu seakan-akan kita tidak bisa memanage datanya kita dengan benar. Hal-hal ini akan kita lakukan, kita diskusikan agar tarifnya itu benar diberikan ke orang yang benar,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, dia menanggapi soal rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang dianggap perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan. Apalagi, ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir pada 2020. Menkes pun menegaskan bahwa BPJS Kesehatan perlu menyesuaikan tarif setelah lima tahun tidak ada kenaikan iuran, terutama dengan adanya inflasi kesehatan yang mencapai 10 hingga 15 persen per tahun.
“Tapi kalau kita perhatikan tarif BPJS itu naik terakhir tahun 2020, sekarang sudah tahun 2025. Kita harus ngomong gitu kan (kenaikan iuran). Kalau nggak kita nanti di ujung-ujung meledak, kaget, malah bahaya. Maka kita bicara jujur bahwa dengan inflasi kesehatan 10 sampai 15% per tahun, sedangkan tarif BPJS yang nggak naik 5 tahun itu kan nggak mungkin gitu, jadi harus naik,” kata Budi.
Menkes berpendapat, tidak mungkin mempertahankan tarif BPJS yang stagnan dalam lima tahun terakhir, sementara biaya kesehatan terus meningkat. Namun, dia menekankan bahwa kenaikan iuran ini harus dilakukan dengan hati-hati dan adil, agar tidak memberatkan golongan masyarakat miskin.
Dalam hal ini, penerima Bantuan Iuran (PBI) yang miskin akan tetap dijamin 100% oleh pemerintah. “Nah, kalau naik sekarang kita mesti adil. Gimana caranya yang miskin jangan kena dong itu tugasnya kita kan, itu sebabnya yang miskin tetap akan di-cover 100% skenario kita oleh PBI. Yang akan naik artinya bebannya pemerintah dan pemerintah enggak apa-apa secara konstitusi kan tugas kita memberikan layanan kesehatan,” pungkasnya.
Dia mencontohkan kasus yang pernah terjadi pada Harvey Moeis, seorang pengusaha yang terjerat kasus korupsi timah justru menjadi PBI BPJS Kesehatan . Hal ini, menurut Menkes, tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dia menambahkan bahwa orang yang memiliki kartu kredit dengan limit besar atau tagihan listrik yang tinggi tidak seharusnya mendapat subsidi PBI.
“Nah, cuma definisi miskinnya ini yang kita harus hati-hati. Contoh Harvey Moeis, contoh jangan terulang lagilah. Kenapa orang sekaya dia, semampu dia dibayarin. Saya kan orang perbankan, jadi banyak data gitu. Kan nggak cocok, orang disubsidi PBI baik oleh pemda maupun oleh pemerintah pusat tapi punya kartu kredit misalnya limitnya Rp50 juta itu kan enggak cocok. Atau dia misalnya dibayarin PBI-nya gratis ini ya tapi KWH listriknya 2.400, ya mungkin sekarang sudah satu jutaan,” kata Menkes.
Sebagai langkah perbaikan, Menkes mengusulkan agar data penerima bantuan BPJS disinkronkan dengan data perbankan dan data pemakaian listrik, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Dia juga menyarankan agar kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait terus dilakukan agar data yang digunakan lebih akurat.
“Nah, hal-hal seperti ini yang saya minta waktu itu ke DJSN sama teman-teman BPJS tolong datanya diperbaiki dengan crossing seperti itu ya. Data listrik, data perbankan ada kualitas data yang paling baik ya. Kita tinggal lihat aja 96 juta PBI itu berantem terus ini benar apa enggak, saya sudah ngomong sama Menteri Sosial sudah pak kita pakai yang gampang saja, kita crossing saja itu dengan data PBI kita dengan data listrik. Jangan-jangan bayarnya 2.000 KWH dikasih PBI, bisa jadi ya, kayak Harvey Moeis itu,” ujarnya.
Menkes pun menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang adil dan merata kepada seluruh rakyat, dan bahwa perbaikan data adalah langkah penting agar subsidi ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. “Nah ini kan kita juga yang malu seakan-akan kita tidak bisa memanage datanya kita dengan benar. Hal-hal ini akan kita lakukan, kita diskusikan agar tarifnya itu benar diberikan ke orang yang benar,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, dia menanggapi soal rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang dianggap perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan. Apalagi, ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir pada 2020. Menkes pun menegaskan bahwa BPJS Kesehatan perlu menyesuaikan tarif setelah lima tahun tidak ada kenaikan iuran, terutama dengan adanya inflasi kesehatan yang mencapai 10 hingga 15 persen per tahun.
“Tapi kalau kita perhatikan tarif BPJS itu naik terakhir tahun 2020, sekarang sudah tahun 2025. Kita harus ngomong gitu kan (kenaikan iuran). Kalau nggak kita nanti di ujung-ujung meledak, kaget, malah bahaya. Maka kita bicara jujur bahwa dengan inflasi kesehatan 10 sampai 15% per tahun, sedangkan tarif BPJS yang nggak naik 5 tahun itu kan nggak mungkin gitu, jadi harus naik,” kata Budi.
Menkes berpendapat, tidak mungkin mempertahankan tarif BPJS yang stagnan dalam lima tahun terakhir, sementara biaya kesehatan terus meningkat. Namun, dia menekankan bahwa kenaikan iuran ini harus dilakukan dengan hati-hati dan adil, agar tidak memberatkan golongan masyarakat miskin.
Dalam hal ini, penerima Bantuan Iuran (PBI) yang miskin akan tetap dijamin 100% oleh pemerintah. “Nah, kalau naik sekarang kita mesti adil. Gimana caranya yang miskin jangan kena dong itu tugasnya kita kan, itu sebabnya yang miskin tetap akan di-cover 100% skenario kita oleh PBI. Yang akan naik artinya bebannya pemerintah dan pemerintah enggak apa-apa secara konstitusi kan tugas kita memberikan layanan kesehatan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
