Jangan Kubur Mimpi Kita untuk Jadi Negara Maju

Jony Haryanto
Guru Besar Manajemen Pemasaran, President University

BADAN Pusat Statistik merilis data bahwa kuartal II, ekonomi kita minus 5,32% year on year lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang minus 3,8%. Melihat data tersebut, menjadi penting untuk memikirkan bagaimana mengatasi ancaman resesi sekaligus menciptakan peta jalan menuju GDP USD7 triliun pada 2045.

Indonesia memerlukan terobosan dengan memberlakukan dua sistem perekonomian sekaligus. Pertama, ekonomi terpusat melalui BUMN. Kedua, free market ekonomi melalui dijadikannya semua kawasan industri menjadi 100 kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dinaikkan kelasnya menjadi badanotorita sesuai UU Nomor 18 B yang mengizinkan presiden menunjuk satu daerah menjadi daerah otorita dengan persetujuan DPR. Untuk itu, seluruh badan otorita dikoordinasikan oleh kantor staf presiden yang bertanggung jawab langsung ke Presiden.

Kita, Indonesia, bermimpi pada 2045 akan menjadi negara ke-5 terbesar di dunia. Pada saat itu PDB Indonesia akan mencapai USD7 triliun dan tingkat kemiskinan 0%. Indonesia yang kita impikan bersama itu sudah berhasil naik kelas dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju.

Untuk sampai ke sana jelas tidak mudah. Syaratnya berat, yakni setiap tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai rata-rata 9%. Kini, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5% baru mencapai. Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat dunia berada dalam jurang resesi, haruskah kita mengubur dalam-dalam mimpi untuk menjadi salah satu negara kaya di dunia?

Jangan. Ada banyak jalan menuju Roma, kata Shakespeare. Jadi, jangan menyerah dulu. Gunakan segala cara. Bahkan, pandemi Covid-19 pun bisa kita gunakan sebagai cara, sebagai momentum, guna mewujudkan mimpi besar Indonesia Maju tadi. Bagaimana caranya?

Pertama, kita perlu sama-sama menyadari bahwa mimpi itu bukan hanya mimpi Presiden Joko Widodo. Bukan hanya mimpinya pemerintah. Mimpi itu harus menjadi mimpi bersama dari seluruh anak bangsa Indonesia. Baik mereka yang berada di Indonesia maupun di mancanegara.

Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri pun harus ikut bertanggung jawab, bekerja keras, untuk mewujudkan mimpi tersebut. Caranya? Misalnya, dengan membuka akses pasar bagi produk-produk Indonesia, menguasai teknologi, dan lain sebagainya.

Kedua, kita tentu membutuhkan rencana. Kita perlu menyiapkan master plan dan berbagi tanggung jawab. Sangat tidak mungkin menyerahkan semua tanggung jawab untuk mewujudkan mimpi itu ke pundak pemerintah.

Indonesia tidak menganut ekonomi pasar bebas. Dalam banyak hal, pemerintah ikut terlibat dalam perekonomian, baik melalui mekanisme kebijakan maupun bisnis. Mekanisme kebijakan ditempuh dengan mengeluarkan berbagai regulasi, seperti UU, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan lainnya. Sementara mekanisme bisnis dilakukan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).