Menko Muhaimin Raih Popularitas Tertinggi di 100 Hari Kerja, Awal Baik untuk Program Pemberdayaan
Kamis, 23 Januari 2025 - 08:12 WIB
loading...
Menko Pemberdayaan Masyarajat (PM) Muhaimin Iskandar memperoleh popularitas dan citra baik tinggi dalam survei 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menjadi menteri dengan popularitas dan citra baik tinggi dalam survei 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Capaian ini dinilai sebagai awal baik bagi titik tolak kinerja Menko PM ke depan.
Baca juga: Jelang 100 Hari Kerja, Publik Sambut Baik Program Presiden Prabowo
"Saya pikir ini menjadi semacam titik start yang patut diapresiasi, karena sangat jarang sekali ada menteri yang bisa langsung tancap gas di awal-awal pemerintahan," kata Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati, Rabu (22/1/2024).
Ia menilai kinerja Muhaimin Iskandar sebagai Menko PM mempunyai dampak langsung kepada masyarakat. Kondisi ini membuat tingkat pengenalan publik kepada sosok Muhaimin Iskandar lebih mudah.
"Kemenko Pemberdayaan ini kan berurusan dengan persoalan kemiskinan, desa, pekerja migran, UMKM, dan koperasi yang relatif beririsan dengan masalah sehari-hari masyarakat. Jadi tentu publik lebih mengenalnya," katanya.
Apalagi, kata Wasisto, Kemenko PM mempunyai program-program prioritas yang jelas. Seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pengentasan kemiskinan, reformasi sistem KUR, hingga model pembiayaan dan pendampingan baru untuk UMKM.
Baca juga: Menag-Menhub Usulkan Work From Anywhere saat Libur Nyepi dan Idulfitri 2025
"Target Kemenko PM juga jelas yakni mencapai target kemiskinan ekstrem 0% dan penurunan kemiskinan hingga level 4,5-5%, sehingga orang bisa lebih mudah melihat apakah kinerja Menko sudah di jalurnya atau tidak," ujarnya.
Wasisto mengingat peringkat tinggi yang diterima oleh Muhaimin harus menjadi cambuk agar bisa semakin bekerja dengan baik ke depannya.
"Ini menjadi semacam cambuk, pelecut, bahwa kebijakan-kebijakan yang terdampak langsung ke masyarakat itu yang menjadi poin penting dalam evaluasi publik terhadap suatu kinerja kementerian, apalagi ke menteri secara personal," sebutnya.
Dari kacamata lain, hal serupa juga disampaikan oleh pengamat politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa.
"Hasil survei tersebut mengacu pada kondisi sosial dan politik per hari ini. Hasil survei Litbang Kompas juga linier dengan survei yang dilakukan Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA),” ujarnya.
Capaian ini dinilai sebagai awal baik bagi titik tolak kinerja Menko PM ke depan.
Baca juga: Jelang 100 Hari Kerja, Publik Sambut Baik Program Presiden Prabowo
"Saya pikir ini menjadi semacam titik start yang patut diapresiasi, karena sangat jarang sekali ada menteri yang bisa langsung tancap gas di awal-awal pemerintahan," kata Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati, Rabu (22/1/2024).
Ia menilai kinerja Muhaimin Iskandar sebagai Menko PM mempunyai dampak langsung kepada masyarakat. Kondisi ini membuat tingkat pengenalan publik kepada sosok Muhaimin Iskandar lebih mudah.
"Kemenko Pemberdayaan ini kan berurusan dengan persoalan kemiskinan, desa, pekerja migran, UMKM, dan koperasi yang relatif beririsan dengan masalah sehari-hari masyarakat. Jadi tentu publik lebih mengenalnya," katanya.
Apalagi, kata Wasisto, Kemenko PM mempunyai program-program prioritas yang jelas. Seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pengentasan kemiskinan, reformasi sistem KUR, hingga model pembiayaan dan pendampingan baru untuk UMKM.
Baca juga: Menag-Menhub Usulkan Work From Anywhere saat Libur Nyepi dan Idulfitri 2025
"Target Kemenko PM juga jelas yakni mencapai target kemiskinan ekstrem 0% dan penurunan kemiskinan hingga level 4,5-5%, sehingga orang bisa lebih mudah melihat apakah kinerja Menko sudah di jalurnya atau tidak," ujarnya.
Wasisto mengingat peringkat tinggi yang diterima oleh Muhaimin harus menjadi cambuk agar bisa semakin bekerja dengan baik ke depannya.
"Ini menjadi semacam cambuk, pelecut, bahwa kebijakan-kebijakan yang terdampak langsung ke masyarakat itu yang menjadi poin penting dalam evaluasi publik terhadap suatu kinerja kementerian, apalagi ke menteri secara personal," sebutnya.
Dari kacamata lain, hal serupa juga disampaikan oleh pengamat politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa.
"Hasil survei tersebut mengacu pada kondisi sosial dan politik per hari ini. Hasil survei Litbang Kompas juga linier dengan survei yang dilakukan Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA),” ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
