Profil Riyono, Anggota DPR yang Usulkan Pembentukan Pansus Pagar Laut
loading...
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Riyono menyampaikan sikap fraksinya agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kasus Pagar Laut. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Riyono menyampaikan sikap fraksinya agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kasus Pagar Laut. Hal itu disampaikannya saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR , Selasa (21/1/2025).
Menurut Riyono, kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan gambaran nyata masih belum maksimalnya pengelolaan wilayah laut.
"Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab," kata Riyono dalam interupsinya, Selasa (21/1/2025).
Selain itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut yang tidak sah. "Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia," ujarnya.
Baca Juga: Titiek Soeharto Panggil Menteri Trenggono soal Pagar Laut
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu memandang, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional. Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menangani dan melihat kasus pagar laut ini secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.
"Demikian interupsi yang kami sampaikan semoga pemerintah segera bisa mengambil langkah-langkah untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumbe daya laut kita," pungkasnya.
Riyono merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan.
Riyono menempuh pendidikan dasar di SDN Jambangan pada 1986 - 1992. Pendidikan SMP ditempuh di SMP 1 Kawedanan pada 1992 - 1995. Selanjutnya, Riyono belajar di SMUN 1 Kawedanan pada 1995 - 1998.
Riyono kemudian kuliah di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Program Studi Ilmu Kelautan pada 1998 - 2005. Selanjutnya di Agribisnis Undip Semarang pada 2007 - 2010.
Baca Juga: Interupsi di Paripurna DPR, Fraksi PKS Usul Pembentukan Pansus Pagar Laut
Jauh sebelum menjadi anggota Komisi IV DPR RI yang antara lain membidangi masalah kelautan, Riyono pernah menjadi Konsultan Pemberdayaan Nelayan pada 2016 - 2016. Dia juga tercatat pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada 2014 - 2024.
Dikutip dari laman resmi DPR RI, Riyono pernah berkiprah di sejumlah organisasi, antara lain Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan (2000), Ketua Kajian Strategis KAMMI Semarang (2002), Ketua 1 DPP Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera (PPNSI 2015 - 2020), Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Jawa Tengah pada 2017 - 2020, dan Ketua Umum DPP Aliansi Nelayan Indonesia (2017 - 2020).
Di DPP PKS, Riyono merupakan Ketua Bidang Petani dan Nelayan DPP PKS 2020 - 2025. Pada 1 Oktober 2024, Riyono dilantik sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PKS. Kala itu, Riyono menggarisbawahi komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib petani, nelayan, dan peternak di daerah pemilihannya, yakni Dapil Jawa Timur VII, sekaligus di seluruh Indonesia.
"Saya akan menjalankan amanah ini dengan sepenuh hati. Fokus utama saya adalah membantu petani, nelayan, dan peternak agar mereka bisa menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia," ujar Riyono, dikutip dari laman PKS.
Menurut Riyono, kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan gambaran nyata masih belum maksimalnya pengelolaan wilayah laut.
"Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab," kata Riyono dalam interupsinya, Selasa (21/1/2025).
Selain itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut yang tidak sah. "Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia," ujarnya.
Baca Juga: Titiek Soeharto Panggil Menteri Trenggono soal Pagar Laut
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu memandang, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional. Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menangani dan melihat kasus pagar laut ini secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.
"Demikian interupsi yang kami sampaikan semoga pemerintah segera bisa mengambil langkah-langkah untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumbe daya laut kita," pungkasnya.
Profil Riyono
Riyono merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan.
Riyono menempuh pendidikan dasar di SDN Jambangan pada 1986 - 1992. Pendidikan SMP ditempuh di SMP 1 Kawedanan pada 1992 - 1995. Selanjutnya, Riyono belajar di SMUN 1 Kawedanan pada 1995 - 1998.
Riyono kemudian kuliah di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Program Studi Ilmu Kelautan pada 1998 - 2005. Selanjutnya di Agribisnis Undip Semarang pada 2007 - 2010.
Baca Juga: Interupsi di Paripurna DPR, Fraksi PKS Usul Pembentukan Pansus Pagar Laut
Jauh sebelum menjadi anggota Komisi IV DPR RI yang antara lain membidangi masalah kelautan, Riyono pernah menjadi Konsultan Pemberdayaan Nelayan pada 2016 - 2016. Dia juga tercatat pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada 2014 - 2024.
Dikutip dari laman resmi DPR RI, Riyono pernah berkiprah di sejumlah organisasi, antara lain Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan (2000), Ketua Kajian Strategis KAMMI Semarang (2002), Ketua 1 DPP Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera (PPNSI 2015 - 2020), Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Jawa Tengah pada 2017 - 2020, dan Ketua Umum DPP Aliansi Nelayan Indonesia (2017 - 2020).
Di DPP PKS, Riyono merupakan Ketua Bidang Petani dan Nelayan DPP PKS 2020 - 2025. Pada 1 Oktober 2024, Riyono dilantik sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PKS. Kala itu, Riyono menggarisbawahi komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib petani, nelayan, dan peternak di daerah pemilihannya, yakni Dapil Jawa Timur VII, sekaligus di seluruh Indonesia.
"Saya akan menjalankan amanah ini dengan sepenuh hati. Fokus utama saya adalah membantu petani, nelayan, dan peternak agar mereka bisa menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia," ujar Riyono, dikutip dari laman PKS.
(zik)
Lihat Juga :
