Presiden Prabowo Diminta Tegas Sikapi Gerakan Politisasi Anti-PSN

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus bersikap tegasmenghadapi gerakan politisasi anti- Proyek Strategis Nasional (PSN) ekowisata Tropical Coastland. Sebab, gerakan itu dinilai bertentangan dengan program pemerintah.

Apalagi Prabowo ingin melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur. "Gerakan politisasi anti-PSN ekowisata Tropical Coastland sudah dapat dibaca arahnya untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investasi pada pemerintahan Prabowo," ujar Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, Senin (20/1/2025).

Baca juga: Senggol PSN PIK 2, Said Didu Dilaporkan ke Polisi

Dia menilai propaganda sesat terkait PSN ekowisata Tropical Coastland yang digarap PT Agung Sedayu Group dengan Public Private Partnership (PPP) adalah skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembiayaan dan penyediaan infrastruktur ekowisata Tropical Coastland

Karena itu, tidak ada hubungannya dengan pengembangan properti PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 yang selama ini memang dikelola PT Agung Sedayu Group Dua entitas proyek yang berbeda antara PSN ekowisata Tropical Coastland dengan pengembangan PIK 2.

Menurut dia, dalam PSN ekowisata Tropical Coastland merupakan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau secara umum lebih sering dikenal skema PPP.

Sehingga, merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta).

Maka itu, skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara pemerintah diwakili menteri/kepala lembaga/pemerintah daerah.

Terkait ini disebut sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dan pihak swasta dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara para pihak.

"Skema KPBU secara potensial dapat mendukung peningkatan kualitas APBN dalam hal ini bisa mengurangi tekanan APBN dan APBD. Khususnya untuk mengalokasikan belanja modal segi konstruksi di awal proyek sehingga diharapkan mengurangi keseimbangan primer negatif," ujar Syakur.

Sebetulnya skema KPBU juga memiliki banyak keunggulan lain yang dalam beberapa hal juga bisa meningkatkan kualitas APBN secara langsung maupun tidak langsung.

Yang pertama, skema KPBU dapat menciptakan penganggaran yang lebih baik, karena dapat menurunkan biaya tidak terduga termasuk beberapa cost overrun maupun time overrun.

Penganggaran yang lebih baik juga dapat diciptakan dari linkage kuat antara budget dan performance karena dalam skema KPBU pembayaran untuk layanan infrastruktur bisa dihubungkan dengan kualitas tersedianya layanan.

Kedua, skema KPBU juga diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik karena keterlibatan swasta dalam desain proyek. Selain itu, dinamika yang diciptakan dalam skema KPBU dalam proses pelelangan mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih baik.

Ketiga, manfaat lain adalah adanya akuntabilitas yang lebih tinggi dari proyek KPBU karena dalam pelaksanaannya proyek KPBU melibatkan lebih banyak stakeholders yang memonitor proyek secara lebih detail.

"Tidak hanya pemilik proyek (PJPK) saja tetapi juga badan usaha dan juga penyedia dana (lenders) untuk PSN," kata Syakur.

Jadi secara jelas, propaganda sesat terkait PSN ekowisata Tropical Coastland yang dilakukan sekelompok kecil masyarakat patut diduga tujuannya membuat kekacauan dalam perekonomian nasional di era kepemimpinan Prabowo.

"Agar investor atau swasta meragukan kredibiltas dan trust terhadap kepemimpinan Prabowo," ucapnya.