Indonesia-Malaysia Akan Tegas Hadapi Agresivitas China Jika Langgar Kedaulatan

Professor Cheng-Chwee Kuik, Profesor Hubungan Internasional dari National University of Malaysia (UKM), yang hadir sebagai pembicara utama dalam seminar di atas, membicarakan 3 hal yang menggambarkan dinamika yang kompleks dalam politik luar negeri Malaysia terhadap China dan seperangkat hubungan kekuasaan asimetrik lainnya antara negara-negara ASEAN secara individual dengan sang raksasa Asia.

Ketiga hal tersebut adalah pragmatisme ekonomi, engagement, dan equidistance (upaya menjaga jarak yang sama). Menurutnya, pragmatisme ekonomi merupakan pilar utama dalam hubungan Malaysia dan China, dan telah hadir sebelum kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada 1974.

Sejak 2009 hingga saat ini, China telah menjadi partner dagang yang sangat besar, salah satu investor terbesar, dan salah satu mitra terbesar dalam pembangunan infrastaruktur bagi Malaysia, khususnya setelah dicanangkannya inisiatif sabuk dan jalan (BRI, the Belt and Road Initiative).

“Hubungan ekonomi ini secara umum bersifat saling menguntungkan dan produktif,” tuturnya.
Selain pragmatisme ekonomi, engagement juga telah menjadi pilar utama bagi hubungan Malaysia-China, khususnya sejak awal tahun 1990-an, melalui saluran diplomatik bilateral dan platform multilateral.

Ini terlihat dari terbentuknya dan berkembangnya ASEAN Plus Three (1997), Pertemuan Tinggi Asia Timur (2005), dan mekanisme lain terkait ASEAN. Dalam tahun-tahun belakangan, engagement juga dilaksanakan dalam bentuk partisipasi dalam institusi yang dipromosikan oleh China, seperti Asian Infratructure Investment Bank (AIIB) dan BRICS+.

Hal ketiga yang ditekankan oleh Kuik adalah arti penting dari kebijakan netralitas dan menjaga jarak yang sama yang telah menjadi dasar bagi politik luar negeri Malaysia sejak tahun 1970-an, yang memiliki prinsip yang sama dengan politik ‘bebas dan aktif’ Indonesia. Namun menurutnya, kebijakan ‘menjaga jarak yang sama’ bukan berarti memiliki kejauhan atau kedekatan yang sama dengan kekuatan-kekuatan yang sedang saling berkompetisi. Namun ini berarti menjaga posisi netral sambil mengupayakan kemitraan inklusif namun selektif dengan semua kekuatan dalam berbagai domain (termasuk pertahanan, diplomatik, dan pembangunan).

Akhirnya, Kuik menyimpulkan seiring dengan makin meningkatnya kompetisi antar negara-negara kuat, dan makin dalamnya ketidakpastian, mayoritas negara-negara menengah yang berada di tengah negara-negara superpower yang saling bersaing berupaya untuk mempertahankan sikap non-blok mereka melalui strategi keberpihakan yang bersifat beragam (multi-alignment).

Dilihat dari sudut pandang tersebut, maka bila Indonesia, Malaysia, dan Thailand (atau secara potensi Vietnam) bergabung dengan BRICS, ini bukan berarti bahwa negara-negara ASEAN cenderung makin condong kepada China. Namun, mirip dengan yang dilakukan oleh India, menjadi bagian dari BRICS/BRICS+ bukan merupakan sebuah tindakan memilih blok kekuatan alternatif, tetapi merupakan upaya menggali peluang kerja sama tambahan, mengingat masing-masing negara-negara di atas tetap memperkuat arsitektur ASEAN-Plus dan bahkan mempertahankan partisipasi dalam berbagai institusi baik yang digagas oleh negara-negara Barat maupun institusi-institusi lainnya.

Sementara itu, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Universitas Paramadina, Jakarta, Ahmad Khoirul Umam PhD yang juga merupakan Doktor Ilmu Politik berpandangan China bukan hanya menghadirkan banyak kesempatan, tetapi juga tantangan, termasuk tekanan dan ancaman.

Oleh karenanya, Umam menjuluki hubungan Indonesia dengan China sebagai pedang bermata dua. “China menerapkan apa yang dinamakan sebagai strategi ofensif yang mempesona (charming offensive strategy), tetapi dalam waktu yang tak terduga, China dapat mengubahnya menjadi strategi ofensif yang menghidupkan lonceng tanda bahaya (alarming offensive strategy),” tutur Umam.