100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Masyarakat Nilai Kinerja Kemensos Paling Signifikan
Selasa, 14 Januari 2025 - 13:19 WIB
loading...
A
A
A
“Sedangkan bagi 42,48% publik melihat pemerintah belum optimal dalam memberikan perlindungan penyelenggaraan demokrasi seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat walaupun 41,29% tidak setuju, yang netral 8,41%, dan tidak tahu/tidak menjawab 7,89%,” sebut Herry.
Sementara itu sebanyak 29,52% menilai Kementerian Sosial telah bekerja optimal dibandingkan Kementerian atau Lembaga negara lainnya pada pemerintahan Prabowo dan Gibran, disusul oleh Kementerian Agama 24,14%, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 18,92%, Sekretaris Kabinet 15,90%, serta Kantor Komunikasi Kepresidenan 11,52%.
Adapun ketika publik ditanyakan secara spontan tentang Menteri atau pejabat negara yang dianggap bekerja optimal selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran yakni, Mensos Saifullah Yusuf 29,91%, Menag Nasaruddin Umar 23,63%, kemudian Menpan RB Rini Widyanti 18,76%, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 11,86%, dan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi 11,52%. “Hanya 7,32% yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab,” katanya.
Menurut Herry Mendrofa, dasar penilaian publik terhadap kinerja kementerian atau lembaga negara termasuk menteri atau pejabat negara dilihat dari beberapa faktor. Antara lain, komunikasi 30,45%, integritas 21,61%, kepemimpinan 19,43%, dan pelayanan publik 10,26%. Selain itu, etos kerja 5,47%, program kerja 4,37%, antikorupsi 3,36% inovasi 2,52%, independensi 1,68%, serta responsibilitas 0,84%.
Berdasarkan survei yang dilakukan juga ditemukan mayoritas publik yakni 57,95% menganggap pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun ada 34,65% yang tidak setuju dengan hal tersebut. Sekitar 1,93% menyatakan netral dan 5,47% tidak tahu/tidak menjawab.
“Hal ini tentunya linier dengan opini publik sebesar 52,49% yang meyakini bahwa pemerintah telah memberikan kepastian perlindungan sosial bagi masyarakat. Kendati demikian masih ada 40,45% yang tidak setuju, 1,93% yang netral, serta 5,13% yang tidak tahu/tidak menjawab,” ujar Herry.
Herry pun menyebutkan adanya mayoritas publik menilai kebijakan pemerintah dalam hal menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, beras (cadangan pangan) serta bantuan sosial lainnya sepanjang 2024 hingga Januari 2025 telah optimal.
“Ada 68,72% setuju, 24,05% yang tidak setuju, sedangkan yang netral hanya 2,78% serta tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 4,46%,” tutur Herry Mendrofa.
Sementara itu sebanyak 29,52% menilai Kementerian Sosial telah bekerja optimal dibandingkan Kementerian atau Lembaga negara lainnya pada pemerintahan Prabowo dan Gibran, disusul oleh Kementerian Agama 24,14%, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 18,92%, Sekretaris Kabinet 15,90%, serta Kantor Komunikasi Kepresidenan 11,52%.
Adapun ketika publik ditanyakan secara spontan tentang Menteri atau pejabat negara yang dianggap bekerja optimal selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran yakni, Mensos Saifullah Yusuf 29,91%, Menag Nasaruddin Umar 23,63%, kemudian Menpan RB Rini Widyanti 18,76%, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 11,86%, dan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi 11,52%. “Hanya 7,32% yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab,” katanya.
Menurut Herry Mendrofa, dasar penilaian publik terhadap kinerja kementerian atau lembaga negara termasuk menteri atau pejabat negara dilihat dari beberapa faktor. Antara lain, komunikasi 30,45%, integritas 21,61%, kepemimpinan 19,43%, dan pelayanan publik 10,26%. Selain itu, etos kerja 5,47%, program kerja 4,37%, antikorupsi 3,36% inovasi 2,52%, independensi 1,68%, serta responsibilitas 0,84%.
Berdasarkan survei yang dilakukan juga ditemukan mayoritas publik yakni 57,95% menganggap pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun ada 34,65% yang tidak setuju dengan hal tersebut. Sekitar 1,93% menyatakan netral dan 5,47% tidak tahu/tidak menjawab.
“Hal ini tentunya linier dengan opini publik sebesar 52,49% yang meyakini bahwa pemerintah telah memberikan kepastian perlindungan sosial bagi masyarakat. Kendati demikian masih ada 40,45% yang tidak setuju, 1,93% yang netral, serta 5,13% yang tidak tahu/tidak menjawab,” ujar Herry.
Herry pun menyebutkan adanya mayoritas publik menilai kebijakan pemerintah dalam hal menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, beras (cadangan pangan) serta bantuan sosial lainnya sepanjang 2024 hingga Januari 2025 telah optimal.
“Ada 68,72% setuju, 24,05% yang tidak setuju, sedangkan yang netral hanya 2,78% serta tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 4,46%,” tutur Herry Mendrofa.
Lihat Juga :
