100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Masyarakat Nilai Kinerja Kemensos Paling Signifikan
Selasa, 14 Januari 2025 - 13:19 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya penilaian ini cukup berdasar karena hal ini merupakan konsekuensi logis dari kinerja kementerian dan lembaga negara terkait yang dianggap mampu mengelola kebutuhan prioritas masyarakat khususnya kelompok prasejahtera melalui konsolidasi dan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lalu semakin mantapnya ketepatan sasaran penerima manfaat, evaluasi yang berkesinambungan atas preferensi kebijakan yang diambil hingga sinergi dan kolaborasi antar stakeholder yang selama ini cukup konsisten.
“Dalam survei ini juga ada harapan ya terutama pada pemerintah untuk tetap menjamin adanya subsidi alternatif agar terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui ada 68,37% yang menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, 28,93% yang tidak setuju, yang netral 0,93% serta tidak tahu/tidak menjawab 1,77%,” kata Herry.
Lalu kebijakan pemerintah soal memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kehidupan kerukunan beragama dan toleransi, serta solidaritas sosial lainnya dinilai oleh 50,88% telah optimal sedangkan 38,39% tidak setuju dengan opini tersebut, yang netral hanya 8,49 serta yang tidak tahu/tidak menjawab 1,77%.
Dalam hal kebijakan ekonomi, 53,66% publik menilai kebijakan ekonomi berjalan optimal, sekitar 41,63% yang tidak setuju, 1,93% yang netral, serta yang tidak tahu/tidak menjawab 2,78%.
"Bagi 51,64% menganggap kebijakan ekonomi telah meningkatkan taraf perekonomian pribadi atau keluarga, lalu 43,64% tidak setuju, 1,93% yang netral, serta yang tidak tahu/tidak menjawab 2,78%,” tutur Herry.
Hal ini juga tidak terlepas dari 51,81% publik yang memiliki persepsi kebijakan ekonomi pemerintah sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional walaupun 43,32% tidak setuju, 2,10% yang netral, dan 2,78% yang tidak tahu/tidak menjawab.
“Sementara itu mayoritas publik justru menolak kenaikan PPN 12% yang telah diputuskan oleh pemerintah. Bagi 55,34% tidak setuju karena kebijakan kenaikan PPN 12% tidak memengaruhi atau tidak berdampak signifikan tergadap kenaikan taraf perekonomian masyarakat. Namun 40,46% masih menilai preferensi kebijakan kenaikan PPN 12% logis dan rasional sehingga setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut. Adapun yang netral hanya 2,94% serta 1,26% tidak tahu/tidak menjawab,” paparnya.
“Dalam survei ini juga ada harapan ya terutama pada pemerintah untuk tetap menjamin adanya subsidi alternatif agar terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui ada 68,37% yang menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, 28,93% yang tidak setuju, yang netral 0,93% serta tidak tahu/tidak menjawab 1,77%,” kata Herry.
Lalu kebijakan pemerintah soal memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kehidupan kerukunan beragama dan toleransi, serta solidaritas sosial lainnya dinilai oleh 50,88% telah optimal sedangkan 38,39% tidak setuju dengan opini tersebut, yang netral hanya 8,49 serta yang tidak tahu/tidak menjawab 1,77%.
Dalam hal kebijakan ekonomi, 53,66% publik menilai kebijakan ekonomi berjalan optimal, sekitar 41,63% yang tidak setuju, 1,93% yang netral, serta yang tidak tahu/tidak menjawab 2,78%.
"Bagi 51,64% menganggap kebijakan ekonomi telah meningkatkan taraf perekonomian pribadi atau keluarga, lalu 43,64% tidak setuju, 1,93% yang netral, serta yang tidak tahu/tidak menjawab 2,78%,” tutur Herry.
Hal ini juga tidak terlepas dari 51,81% publik yang memiliki persepsi kebijakan ekonomi pemerintah sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional walaupun 43,32% tidak setuju, 2,10% yang netral, dan 2,78% yang tidak tahu/tidak menjawab.
“Sementara itu mayoritas publik justru menolak kenaikan PPN 12% yang telah diputuskan oleh pemerintah. Bagi 55,34% tidak setuju karena kebijakan kenaikan PPN 12% tidak memengaruhi atau tidak berdampak signifikan tergadap kenaikan taraf perekonomian masyarakat. Namun 40,46% masih menilai preferensi kebijakan kenaikan PPN 12% logis dan rasional sehingga setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut. Adapun yang netral hanya 2,94% serta 1,26% tidak tahu/tidak menjawab,” paparnya.
(cip)
Lihat Juga :
