TAP MPRS Soal Soekarno Dicabut, Megawati Menangis
Jum'at, 10 Januari 2025 - 14:59 WIB
loading...
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menangis saat mengucapkan terima kasih usai TAP MPRS 33/1967 tentang tuduhan terhadap Presiden Soekarno dicabut MPR RI. Foto/YouTube PDIP
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menangis saat mengucapkan rasa terima kasih ke rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto usai TAP MPRS 33/1967 tentang tuduhan terhadap Presiden Soekarno dicabut oleh MPR RI.
Diketahui HUT PDIP ke-52 mengusung tema 'Satyam Eva Jayate: Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam'.
Baca juga: Hadiri HUT ke-52 PDIP, Megawati Tiba di Sekolah Partai
"Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno," ucap Megawati dengan suara lirih dan meneteskan air mata saat momen HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) siang.
"Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindaklanjut pemulihan nama baik dan hak-hak bung Karno sebagai Presiden RI pertama," imbuhnya.
Sebelumnya, Pencabutan TAP MPRS No 33/MPRS/1967 dianggap sebuah momen mengembalikan martabat proklamator, Soekarno. Ini menjadi sebuah langkah awal meluruskan sejarah dan pemulihan keadilan bagi Presiden pertama Indonesia itu.
"Pencabutan TAP MPRS ini membuka jalan bagi rehabilitasi nama baik Soekarno dan mengembalikan pengakuan atas peran besarnya dalam sejarah bangsa," ujar Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).
Baca juga: Megawati Bakal Beri Pidato Politik di HUT PDIP Hari Ini
TAP MPRS yang dikeluarkan pada era Orde Baru itu diketahui mencabut kekuasaan Soekarno karena tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965.
Sehingga pencabutan TAP MPRS tersebut, menurutnya, membuka kesempatan untuk bangsa Indonesia menyusun kembali narasi sejarah yang lebih jujur dan terbuka.
Dokumen yang menunjukkan keterlibatan CIA dan unsur militer dalam kudeta politik menjadi sebuah upaya global menjatuhkan Soekarno. Di mana, dengan mengedepankan gerakan Non-Aligned dan menjalin hubungan erat dengan Blok Timur, membuat Bung Karno menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan sekutunya.
Pihaknya mengganggap peristiwa G30S/PKI pada 1965 bukanlah sebuah insiden yang bisa dipandang sederhana. Sayangnya, Bung Karno tidak pernah mendapat ruang pengadilan yang adil untuk membersihkan namanya dari segala tuduhan. Bahkan, hingga akhir hayatnya pada 1970.
"Bung Karno tidak pernah diberi kesempatan untuk membersihkan namanya di pengadilan," ujar Benny.
Diketahui HUT PDIP ke-52 mengusung tema 'Satyam Eva Jayate: Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam'.
Baca juga: Hadiri HUT ke-52 PDIP, Megawati Tiba di Sekolah Partai
"Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno," ucap Megawati dengan suara lirih dan meneteskan air mata saat momen HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) siang.
"Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindaklanjut pemulihan nama baik dan hak-hak bung Karno sebagai Presiden RI pertama," imbuhnya.
Sebelumnya, Pencabutan TAP MPRS No 33/MPRS/1967 dianggap sebuah momen mengembalikan martabat proklamator, Soekarno. Ini menjadi sebuah langkah awal meluruskan sejarah dan pemulihan keadilan bagi Presiden pertama Indonesia itu.
"Pencabutan TAP MPRS ini membuka jalan bagi rehabilitasi nama baik Soekarno dan mengembalikan pengakuan atas peran besarnya dalam sejarah bangsa," ujar Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).
Baca juga: Megawati Bakal Beri Pidato Politik di HUT PDIP Hari Ini
TAP MPRS yang dikeluarkan pada era Orde Baru itu diketahui mencabut kekuasaan Soekarno karena tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965.
Sehingga pencabutan TAP MPRS tersebut, menurutnya, membuka kesempatan untuk bangsa Indonesia menyusun kembali narasi sejarah yang lebih jujur dan terbuka.
Dokumen yang menunjukkan keterlibatan CIA dan unsur militer dalam kudeta politik menjadi sebuah upaya global menjatuhkan Soekarno. Di mana, dengan mengedepankan gerakan Non-Aligned dan menjalin hubungan erat dengan Blok Timur, membuat Bung Karno menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan sekutunya.
Pihaknya mengganggap peristiwa G30S/PKI pada 1965 bukanlah sebuah insiden yang bisa dipandang sederhana. Sayangnya, Bung Karno tidak pernah mendapat ruang pengadilan yang adil untuk membersihkan namanya dari segala tuduhan. Bahkan, hingga akhir hayatnya pada 1970.
"Bung Karno tidak pernah diberi kesempatan untuk membersihkan namanya di pengadilan," ujar Benny.
(shf)
Lihat Juga :
