Dosen UNJ Ubedillah Badrun Laporkan Jokowi ke KPK
Selasa, 07 Januari 2025 - 20:42 WIB
loading...
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badru mendesak KPK memeriksa dugaan TPPU Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Foto/SindoNews/nur khabibi
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.
Desakan itu mereka lakukan dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, pada hari ini Selasa (7/1/2025). Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menyatakan, KPK sebagai lembaga yang berwenang menangani permasalahan korupsi harus berani menelusuri setiap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk Jokowi dan keluarganya.
"Agar dalam penegakan hukum untuk memberantas Korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, siapap un sama di muka hukum termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan Keluarganya," kata Ubedillah di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/1/2025).
Baca juga: Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup versi OCCRP, Jokowi: Framing Jahat
Dalam kesempatan yang sama, Aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta 1998 (FKSMJ) Antonius Danar Priyantoro menyatakan, adanya dugaan praktik rasuah Jokowi diperkuat dengan adanya laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Berdasarkan laporan OCCRP, Antonius menyebutkan, Jokowi telah melemahkan KPU secara kelembagaan dan peradilan di Indonesia demi keuntungan politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: 7 Fakta tentang Masuknya Jokowi ke Daftar Finalis Pemimpin Terkorup Dunia 2024
"Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah melakukan praktik korupsi dan kolusi yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali, dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," ujar Antonius.
Antonius melanjutkan, pihaknya juga menyayangkan respons KPK yang menunggu adanya laporan dari masyarakat sebelum bergerak mengusut adanya laporan OCCRP tersebut.
"Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait dengan ramainya respon publik terhadap rilis dari OCCRP. KPK menyebut hanya menunggu laporan dari Masyarakat terkait dengan hal itu," ucapnya.
Desakan itu mereka lakukan dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, pada hari ini Selasa (7/1/2025). Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menyatakan, KPK sebagai lembaga yang berwenang menangani permasalahan korupsi harus berani menelusuri setiap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk Jokowi dan keluarganya.
"Agar dalam penegakan hukum untuk memberantas Korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, siapap un sama di muka hukum termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan Keluarganya," kata Ubedillah di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/1/2025).
Baca juga: Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup versi OCCRP, Jokowi: Framing Jahat
Dalam kesempatan yang sama, Aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta 1998 (FKSMJ) Antonius Danar Priyantoro menyatakan, adanya dugaan praktik rasuah Jokowi diperkuat dengan adanya laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Berdasarkan laporan OCCRP, Antonius menyebutkan, Jokowi telah melemahkan KPU secara kelembagaan dan peradilan di Indonesia demi keuntungan politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: 7 Fakta tentang Masuknya Jokowi ke Daftar Finalis Pemimpin Terkorup Dunia 2024
"Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah melakukan praktik korupsi dan kolusi yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali, dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," ujar Antonius.
Antonius melanjutkan, pihaknya juga menyayangkan respons KPK yang menunggu adanya laporan dari masyarakat sebelum bergerak mengusut adanya laporan OCCRP tersebut.
"Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait dengan ramainya respon publik terhadap rilis dari OCCRP. KPK menyebut hanya menunggu laporan dari Masyarakat terkait dengan hal itu," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
