Penghapusan Presidential Threshold, Momen Parpol Siapkan Kader Terbaik
Sabtu, 04 Januari 2025 - 07:29 WIB
loading...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pakar Kepemiluan Titi Anggraini menganggap, sejatinya tidak ada argumentasi hukum yang baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.
Menurutnya, putusan tersebut hanya mencermati secara saksama dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan negara, yakni MK menyatakan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat bagi lembaga itu untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.
Baca juga: Breaking News! MK Hapus Presidential Threshold
"Hal itu mempertimbangkan banyaknya pengujian pasal ambang batas pencalonan presiden yang diajukan ke MK, yaitu sampai 33 pengujian lebih," ungkapnya, Sabtu (4/1/2025).
"Lalu kecenderungan adanya upaya membatasi jumlah calon yang mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih dan berakibat terjadi polarasisasi di tengah-tengah masyarakat, maka MK menganggap hal itu sebagai open legal policy yang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan mengandung ketidakadilan yang intolerable," imbuh Titi.
Dia menilai, gugatan yang diajukan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Enika Maya Oktavia dkk patut disyukuri dan dirayakan semua pihak.
Oleh karena itu, partai politik diharapkan mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029.
Baca juga: MK Hapus Presidential Threshold, Pengamat Sebut Momentum Berakhirnya Dinasti Jokowi
"Namun, terlebih dahulu partai harus memastikan partai politik mereka bisa lolos menjadi perserta pemilu pada Pemilu 2029 mendatang," ujarnya.
Eks Direktur Eksekutif Perludem ini juga menyebut putusan ini kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang dirugikan. Semua partai politik peserta pemilu mendapatkan manfaat akses pada pencalonan presiden yang setara.
Lebih dari itu, menurutnya, calon pemilih mendapatkan keragaman pilihan politik melalui pemilu yang lebih inklusif.
Selain itu, anak-anak Indonesia jadi lebih berani bermimpi menjadi Presiden/Wakil Presiden karena akses itu lebih terbuka untuk direalisasikan saat ini melalui Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024.
"Kita wajib mengparesiasi MK atas putusan ini. Pemerintah dan DPR serta semua partai politik diminta untuk menghormati putusan ini. Jangan sampai ada upaya mendistorsi putusan MK apalagi sampai berani melakukan pengingkaran atas putusan tersbut," sebutnya.
"Ini Putusan yang sangat baik dan membuat masa depan demokrasi Indonesia lebih adil, setara, dan inklusif," pungkasnya.
Menurutnya, putusan tersebut hanya mencermati secara saksama dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan negara, yakni MK menyatakan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat bagi lembaga itu untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.
Baca juga: Breaking News! MK Hapus Presidential Threshold
"Hal itu mempertimbangkan banyaknya pengujian pasal ambang batas pencalonan presiden yang diajukan ke MK, yaitu sampai 33 pengujian lebih," ungkapnya, Sabtu (4/1/2025).
"Lalu kecenderungan adanya upaya membatasi jumlah calon yang mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih dan berakibat terjadi polarasisasi di tengah-tengah masyarakat, maka MK menganggap hal itu sebagai open legal policy yang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan mengandung ketidakadilan yang intolerable," imbuh Titi.
Dia menilai, gugatan yang diajukan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Enika Maya Oktavia dkk patut disyukuri dan dirayakan semua pihak.
Oleh karena itu, partai politik diharapkan mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029.
Baca juga: MK Hapus Presidential Threshold, Pengamat Sebut Momentum Berakhirnya Dinasti Jokowi
"Namun, terlebih dahulu partai harus memastikan partai politik mereka bisa lolos menjadi perserta pemilu pada Pemilu 2029 mendatang," ujarnya.
Eks Direktur Eksekutif Perludem ini juga menyebut putusan ini kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang dirugikan. Semua partai politik peserta pemilu mendapatkan manfaat akses pada pencalonan presiden yang setara.
Lebih dari itu, menurutnya, calon pemilih mendapatkan keragaman pilihan politik melalui pemilu yang lebih inklusif.
Selain itu, anak-anak Indonesia jadi lebih berani bermimpi menjadi Presiden/Wakil Presiden karena akses itu lebih terbuka untuk direalisasikan saat ini melalui Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024.
"Kita wajib mengparesiasi MK atas putusan ini. Pemerintah dan DPR serta semua partai politik diminta untuk menghormati putusan ini. Jangan sampai ada upaya mendistorsi putusan MK apalagi sampai berani melakukan pengingkaran atas putusan tersbut," sebutnya.
"Ini Putusan yang sangat baik dan membuat masa depan demokrasi Indonesia lebih adil, setara, dan inklusif," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
