7 Jasa PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga Sebelum Akhirnya Pecah Kongsi

JAKARTA - Jasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dalam karier politik Jokowi dan keluarganya dapat diketahui dalam artikel berikut ini. Dukungan PDIP itu mengantarkan Jokowi jadi Wali Kota Solo hingga Presiden ke-7 RI.

Hubungan PDIP dan Jokowi serta keluarga menjadi sorotan publik setelah partai yang dibesut Megawati Soekarnoputri itu resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai pada Senin, 16 Desember 2024. Tidak hanya Jokowi, anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden (Wapres) RI dan Bobby Nasution yang menjadi Gubernur Sumatera Utara Terpilih juga terkena sanksi yang sama.

SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024. Jokowi dipecat PDIP karena dianggap dinilai menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi, sementara Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka lantaran dinilai melanggar kode etik partai.



"Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP-PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo," ujar Komarudin dalam dalam keterangan melalui video, Senin (16/12/2024).

Pemecatan Jokowi dan keluarganya cukup menyita perhatian publik. Sebab, PDIP menjadi kendaraan Utama Jokowi dan keluarga Ketika terjun ke dunia politik. Dari mulai Jokowi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada 2005 hingga berhasil menjabat Presiden ke-7 RI.

6 Dukungan PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga

1. Mengusung Jokowi Jadi Wali Kota Solo

Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi diusung oleh PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.

Saat itu Jokowi dikenal dengan pendekatan blusukan yang turun ke masyarakat dan mendengar keluhan mereka secara langsung.

2. Kembali Usung Jadi Wali Kota Solo

PDIP Kembali mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010. Jokowi yang berpasangan dengan kader tulen PDIP, FX Hadi Rudyatmo berhadapan dengan politikus Partai Demokrat Eddy Wirabhumi yang berpasangan dengan Supradi Kertamenawi.

Sebagai incumbent, Jokowi lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat. Tak heran Jokowi kembali terpilih sebagai Wali Kota Surakarta dengan meraih suara 90,09%. Jokowi hanya kalah di satu dari 932 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Solo.

3. Mengusung Jadi Gubernur DKI Jakarta

Pada 2012, Jokowi yang namanya tengah naik daun diminta Jusuf Kalla (JK) untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu.

Hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, unggul dari Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara. Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012–2017.

4. Mengusung jadi Calon Presiden

Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.

Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hingga pada 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2014.

Pencalonan tersebut didukung oleh PDIP, Partai NasDem, PKB, dan Partai Hanura. Pada akhirnya, kpu menyatakan Jokowi menang dengan 53,15% suara (70.997.859 pemilih), sementara Prabowo mendapatkan 46,85% (62.576.444 suara).

5. Bertahan Selama Dua Periode

PDIP juga kembali mengusung Jokowi untuk maju di periode keduanya sebagai Presiden RI pada Pemilu 2019. Mengingat pada saat itu tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tetap tinggi.

Jokowi yang didampingi Ma'ruf Amin pada saat itu kembali berhasil memenangkan pemilu dengan perolehan suara 55,50%, untuk melanjutkan periode keduanya. Namun di akhir masa jabatan ini, hubungan antara Jokowi dan PDIP mulai renggang.

6. Mengusung Gibran jadi Wali Kota Solo

Tidak hanya Joko Widodo yang mendapat kekuasaan setelah diusung PDIP, putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka, juga ikut kecipratan. Imbasnya, Gibran berhasil dinobatkan sebagai calon favorit Pemilihan umum Wali Kota Surakarta 2020 menurut sejumlah survei.

PDIP secara resmi mendukung Gibran sebagai calon walikota pada Juli 2020, menjodohkannya dengan Ketua DPRD, Teguh Prakosa. Putra sulung Jokowi ini pada akhirnya menang telak setelah meraih 86,53 % suara.

7. Mengusung Bobby jadi Wali Kota Medan

Menantu Presiden Jokowi, yang merupakan suami dari Kahiyang Ayu juga ikut terjun ke panggung politik dengan menjadi kader PDIP. Puncaknya, Bobby diusung oleh PDIP untuk maju jadi Wali Kota Medan di tahun 2021.

Bobby kala itu mencalonkan diri dengan menggandeng pengusaha dan politikus Partai Gerindra Aulia Rachman.



Hubungan panjang PDIP dan Jokowi serta keluarganya resmi berakhir pada Senin (16/12/2024). PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby dari kader partai. Ketiganya dilarang untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

Kader PDIP Adian Napitupulu pernah menyebut permasalahan antara Jokowi dan PDIP ketika Presiden ke-7 itu meminta penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ditolak oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Adian juga menyebut sejumlah jasa PDIP untuk Joko Widodo.

"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," kata Adian.