Demokrat Kritik Rencana Pemerintah Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg
Senin, 20 Januari 2020 - 14:12 WIB
Demokrat Kritik Rencana Pemerintah Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) menuai kritik berbagai kalangan, termasuk dari Partai Demokrat.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan meminta pemerintah segera membatalkan rencana pencabutan subsidi tersebut.
“Ini untuk kebutuhan rakyat banyak. Demokrat mengharapkan agar pencabutan ini supaya dicabut lagi. Karena untuk kebutuhan rakyat banyak, dalam keadaan seperti saat ini daya beli masyarakat belum ada perubahan yang lebih baik, kemudian (subsidi-red) dicabut lagi, rakyat semakin kesulitan,” tutur Syarif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Wakil Ketua MPR ini mempertanyakan alasan pemerintah yang menyatakan pencabutan subsidi krena tidak tepat sasaran. Alasan tersebut dinilainya tidak tepat karena yang salah bukan kebijakannya, melainkan pelaksanaan di lapangan.
“Tidak tepat sasaran bagaimana? Kalau tidak tepat sasaran itu bukan dari sisi kebijakannya, tapi dari sisi pelaksanaannya. Jadi alasannya tidak tepat,” katanya. (Baca juga: Tulis Surat Terbuka, Aktivis 98 Minta Presiden Tak Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg )
Terkait pemerintah yang hendak mengganti dengan pemberian kompensasi berupa uang kepada orang yang membutuhkan berdasarkan data, mantan Menteri Koperasi dan UKM itu menilai bahwa kebijakan itu sama saja, karena pada akhirnya akan tidak tepat sasaran.
“Sama saja, sama saja nanti tidak tepat sasaran juga. Jadi itu di pelaksanaan. Nanti uang diberikan juga untuk kepentingan lain, iya kan? Beliin rokok dan sebagainya,” tandasnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan meminta pemerintah segera membatalkan rencana pencabutan subsidi tersebut.
“Ini untuk kebutuhan rakyat banyak. Demokrat mengharapkan agar pencabutan ini supaya dicabut lagi. Karena untuk kebutuhan rakyat banyak, dalam keadaan seperti saat ini daya beli masyarakat belum ada perubahan yang lebih baik, kemudian (subsidi-red) dicabut lagi, rakyat semakin kesulitan,” tutur Syarif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Wakil Ketua MPR ini mempertanyakan alasan pemerintah yang menyatakan pencabutan subsidi krena tidak tepat sasaran. Alasan tersebut dinilainya tidak tepat karena yang salah bukan kebijakannya, melainkan pelaksanaan di lapangan.
“Tidak tepat sasaran bagaimana? Kalau tidak tepat sasaran itu bukan dari sisi kebijakannya, tapi dari sisi pelaksanaannya. Jadi alasannya tidak tepat,” katanya. (Baca juga: Tulis Surat Terbuka, Aktivis 98 Minta Presiden Tak Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg )
Terkait pemerintah yang hendak mengganti dengan pemberian kompensasi berupa uang kepada orang yang membutuhkan berdasarkan data, mantan Menteri Koperasi dan UKM itu menilai bahwa kebijakan itu sama saja, karena pada akhirnya akan tidak tepat sasaran.
“Sama saja, sama saja nanti tidak tepat sasaran juga. Jadi itu di pelaksanaan. Nanti uang diberikan juga untuk kepentingan lain, iya kan? Beliin rokok dan sebagainya,” tandasnya.
(dam)
