Denny JA Ungkap Angka Golput di 7 Provinsi Terbesar pada Pilkada 2024, Tertinggi DKI
Rabu, 04 Desember 2024 - 20:02 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: 4 Artis yang Golput di Pilkada 2024, dari Al Ghazali hingga Fuji
"Dari data ini, DKI Jakarta mencatat angka golput tertinggi (46,91%), sementara Sulawesi Selatan memiliki angka golput terendah (29,84%)," kata Denny JA.
Hasil riset LSI Denny JA mengidentifikasi empat faktor utama yang mendorong tingginya golput. Pertama, kelelahan pemilu. Pemilu Serentak 2024 yang meliputi Pilpres dan Pileg menyita energi masyarakat, sehingga pilkada kurang menarik perhatian. Kedua, minim pesona kandidat. Kandidat yang berlaga dinilai kurang memiliki daya tarik, terutama di wilayah seperti DKI Jakarta dan Sumatera Utara.
Ketiga, rendahnya kepercayaan pada kepala daerah. Semakin banyak masyarakat yang merasa kebijakan kepala daerah tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan mereka, dibandingkan keputusan pemerintah pusat. Keempat, meningkatnya apatisme politik. Polarisasi politik, korupsi, dan gaya hidup mewah pejabat publik semakin memupuk sikap apatis masyarakat terhadap politik.
Partisipasi rendah dalam pemilu memiliki dampak serius terhadap kualitas demokrasi. Esensi demokrasi sebagai bentuk partisipasi rakyat menjadi rapuh ketika pemilih enggan berpartisipasi. Pemimpin terpilih kehilangan legitimasi moral, karena tidak dianggap mewakili mayoritas.
"Ketika hanya kelompok militan yang memilih, demokrasi berubah menjadi arena dominasi kelompok kecil, bukan konsensus bersama," kata Denny JA.
"Dari data ini, DKI Jakarta mencatat angka golput tertinggi (46,91%), sementara Sulawesi Selatan memiliki angka golput terendah (29,84%)," kata Denny JA.
Hasil riset LSI Denny JA mengidentifikasi empat faktor utama yang mendorong tingginya golput. Pertama, kelelahan pemilu. Pemilu Serentak 2024 yang meliputi Pilpres dan Pileg menyita energi masyarakat, sehingga pilkada kurang menarik perhatian. Kedua, minim pesona kandidat. Kandidat yang berlaga dinilai kurang memiliki daya tarik, terutama di wilayah seperti DKI Jakarta dan Sumatera Utara.
Ketiga, rendahnya kepercayaan pada kepala daerah. Semakin banyak masyarakat yang merasa kebijakan kepala daerah tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan mereka, dibandingkan keputusan pemerintah pusat. Keempat, meningkatnya apatisme politik. Polarisasi politik, korupsi, dan gaya hidup mewah pejabat publik semakin memupuk sikap apatis masyarakat terhadap politik.
Partisipasi rendah dalam pemilu memiliki dampak serius terhadap kualitas demokrasi. Esensi demokrasi sebagai bentuk partisipasi rakyat menjadi rapuh ketika pemilih enggan berpartisipasi. Pemimpin terpilih kehilangan legitimasi moral, karena tidak dianggap mewakili mayoritas.
"Ketika hanya kelompok militan yang memilih, demokrasi berubah menjadi arena dominasi kelompok kecil, bukan konsensus bersama," kata Denny JA.
Lihat Juga :
